All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Pers Release
Jun 27

26 Tahun Konvensi Anti Penyiksaan Lindungi HAM dari Praktek-Praktek Tindakan Penyiksaan yang Merendahkan Martabat Manusia

 

Momentum 26 Juni 2013 merupakan momentum penting untuk memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional. Sudah 26 (dua puluh enam tahun) paska penandatanganan Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), praktek-praktek penangkapan dan penahanan sewenang-wenang disertai penyiksaan bukanlah hal baru dan telah menjadi umum dilakukan oleh kepolisian. Kasus-kasus penyiksaan Aparat kepolisian dalam kasus penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa, Buruh dan Rakyat selalu dihadapakan pada moncong senjata dan tindakan penyiksaan. Dalam kasus penanganan aksi-aksi unjuk rasa yang berakhir pada tindakan kekerasan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang disertai penyiksaaan kerap dilakukan oleh aparat kepolisian.

 

Sejak dideklarasikan Pengesahan Convensi Anti Penyiksaan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dinyatakan menyatakan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 26 Juni 1987, pemerintah Republik Indonesia menyambut baik dengan menandatangani konvensi itu pada tanggal 23 Oktober 1985, dan meratifikasi Convensi Anti Penyiksaan dalam bentuk Undang–Undang No. 5 Tahun 1998. Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Indonesia sebagai negara pihak yang sudah menandatangani mempunyai kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi hak asasi manusia. Dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28 G ayat (2) sudah jelas termaktub “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

 

Indonesia sebagai negara pihak untuk sesegera mungkin meratifikasi Optional Protocol Convensi Anti Penyiksaan, hal ini penting didalam tersedianya mekanisme nasional selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) untuk menjamin agar masyarakat bebas dari segala bentuk penyiksaan sebagai salah satu hak non derogable rights (hak yang tidak dapat di kurangi, dibatasi ataupun dihapus dengan alasan apapun). Oleh karenanya, pada peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional pada tanggal 26 Juni 2013, PBHI sebagai salah satu sebagai organisasi Non Pemerintah yang peduli kepada pemenuhan hak asasi manusia dengan ini menyatakan sebagai berikut :


1.Menuntut SBY- Boediono dan DPR RI segera meratifikasi Optional Protocol Convensi Anti Penyiksaan dan merevisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai mekanisme nasional untuk menjamin agar masyarakat bebas dari penyiksaan ;

2.Menuntut SBY-Boediono untuk segera menghapuskan segala bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia atau tindakan kejam lainnya yang bertentangan dengan konvensi anti Penyiksaan ;

3.Menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) agar berperan aktif dalam melakukan pencegahan penyiksaan dan memberikan rekomendasi terbuka kepada publik terhadap pelaku penyiksaan ;

4.Menuntut Pemerintah Indonesia harus memberikan jaminan sebuah mekanisme penghukuman terhadap pelaku dan atau aparat penegak hukum yang melakukan tindakan penyiksaan kepada warga negara ;

5.Menuntut Pemerintah Indonesia segera memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada semua korban penyiksaan dan korban pelanggaran HAM lainnya.


Demikianlah siaran pers peringatan hari anti penyiksaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan liputannya diucapkan terimakasih.

Jakarta 26 Juni 2013

Badan Pengurus Nasional

Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) 

Print PDF
Dec 12

Catatan PBHI Untuk Peringatan Hari HAM 2012

JAMINAN Penegakan Hukum, Penghargaan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia sangatlah bergantung pada sejauh mana kesadaran kolektif pengelola pemerintahan dan kenegaraan, dalam memposisikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Dasar warga, sehingga dalam kondisi apapun mesti dipenuhi sebagai kewajiban yang tak boleh ditawar pelaksanaannya.

Mengapresiasi pengelolaan pemerintahan dan kenegaraan beberapa tahun terakhir oleh Duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono (SBY – Budiono), utamanya terkait dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia, secara jujur harus dikatakan bahwa Duet SBY – Budiono bukan hanya jauh dari harapan,  akan tetapi bahkan terkesan abai atas terlaksanannya penghargaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar warga paling hakiki.

Bahkan di berbagai pengalaman nyata terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM. Negara di tangan SBY – Budiono cenderung melakukan pembiaran, sehingga setiap ancaman pelanggaran HAM pada akhirnya manifest menjadi kasus pelanggaran dan kemudian meluas dan berdampak luas bagi kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi warga.

Akibat lebih jauh, warga tidak hanya semakin berada dalam ketidak percayaan yang begitu rendah atas dan atau terhadap penyelenggaran pemerintahan dan kenegaraan, tetapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi cenderung menyulut pelanggaran HAM lain, yang kian rumit, kompleks, berlarut, dan nyata tidak mudah diurai akar persoalannya.

Bahwa seperangkat instrument perundangan (regulasi) di sektor HAM sebagai alat pemaksa bagi penegakannya, relative telah menjadi ketetapan dan Negara juga telah meratifikasi berbagai konvenan penting sebagai landasan pengakuan atas HAM. Akan tetapi itu semua tak banyak berpengaruh bahkan seolah-olah tak berarti mengingat dalam praktiknya,  pengelola pemerintahan dan kenegaraan jauh dari keinginan yang sungguh-sungguh untuk benar-benar memberikan jaminan pemenuhan HAM. Sehingga hal tersebut juga menjadi problema paling khas SBY–Budiono dalam ranah penegakan dan penghargaan HAM, yakni sekedar menjadikan seluruh konvenan yang telah dirativikasi, perundang-undangan yang telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam pelaksanaannya, hingga seluruh kebijakan dan rencana aksi di bidang HAM oleh Negara sebagai sesuatu yang bersifat etalatif belaka, Lip service dan pemenuhan kepentingan menjaga citra.

Kita bisa mendaftar kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang latent dan berpotensi memicu pelanggaran maupun yang telah manifest dan mengakibatkan begitu banyak pengingkaran HAM di tingkat warga, hampir keseluruhannya terlambat untuk ditanggapi.

Jika harus dirumuskan dengan kalimat yang lebih sederhana, di tangan SBY-Budiono, pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas Hak Asasi Manusia masih jauh dari harapan “Hakekat dari nilai-nilai sejati Hak Asasi Manusia” itu sendiri.

Baik dari perspektif konsep dan grand design pemenuhan, perlindungan maupun penghargaan HAM. Konskuensi, intensitas dan konsistensi dalam pelaksanaan seluruh instrument HAM Internasional yang telah dirativikasi. Kepatuhan pada amanat konstitusi terutama yang memuat pesan-pesan HAM. Tertib perundangan hingga pelaksanaan seluruh aturan di bidang HAM yang telah menjadi keputusan dan ketetapan hukum positif. Hingga kesiapan institusi dan aparat pelaksana beserta seluruh agenda evaluasi serta pengawasan di bidang implementasinya.

Berdasarkan itu semua, Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) merasa perlu menyampaikan sejumlah pernyataan sikap kelembagaan :

Pertama, SBY–Budiono harus secara sungguh-sungguh segera menunjukkan itikadnya untuk memberikan jaminan perlindungan, penegakan, penghargaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta secara sistematis menghentikan tradisi pembiaran atas terjadinya pelanggaran HAM yang cenderung meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Kedua, di tangan SBY –Budiono, Negara harus terus menerus hadir, bekerja, serta bertanggung-jawab atas berbagai problema kemasyarakatan yang selama ini seolah-olah tak pernah memperoleh jalan penyelesaian relatifnya sebagai kewajiban Negara. Di berbagai kesempatan, justru kepada warga di pertontonkan kebijakan yang cenderung disintegrative berpotensi memicu pelanggaran HAM serta menjauhkan warga dari harapan kesejahteraan.

Ketiga, SBY – Budiono harus segera merumuskan agenda strategis yang bermakna memposisikan Negara dan kedaulatan rakyat di tangannya sebagai alat nyata bagi perlindungan dan pemenuhan HAM serta percepatan tercapainya harapan kesejahteraan sebagai Hak Dasar Warga, baik dalam perspektif Hak Sipil dan Politik maupun Ekonomi, social dan kebudayaan

Jakarta, 07 Desember 2012

BADAN PENGURUS NASIONAL

PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA – PBHI

 

 

Print PDF
Nov 13

STOP BRUTALITAS PEMERKOSAAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA (BMI) DILUAR NEGERI LINDUNGI HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN

Kami Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan pemerkosaan yang terjadi pada Buruh Migran Indonesia (BMI) di Malaysia, pemerkosaan yang merendahkan martabat perempuan bukan kali pertama bagi pekerja BMI. Tindakan kesewenang-wenang polisi diraja Malaysia kerap terjadi, mulai dari bentuk kekerasan, intimidasi, perampasan pasport BMI, pemenjaraan bahkan yang baru ini terjadi terhadap BMI pemerkosaan di kantor kepolisian bukit Mertajam-Penang- Malaysia, yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum sendiri.

Tinda kan brutalitas pemerkosaan yang merendahkan martabat perempuan BMI oleh polisi Malaysia berawal ; ketika rekan korban turun, polisi lalu menghentikan taksi yang ditumpangi korban di pusat perbelanjaan Megamall di Perai. Petugas pun lantas meminta surat-surat kendaraan sang sopir. Mengetahui ada seorang warga asing yang duduk di bangku belakang, petugas kemudian menanyakan paspor korban. Karena korban tidak membawa paspor asli, dia hanya menunjukkan fotokopinya. Tak terima, petugas lalu menggiring sopir taksi beserta penumpang ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan, polisi lantas melepas sopir taksi. Namun, terhadap korban, polisi justru melakukan penahanan. Korban sempat memohon untuk dilepaskan. "Petugas bertanya, berapa banyak uang yang dibawa. Korban mengaku tidak ada, kecuali dirinya. Tak berapa lama, tiga orang polisi meniduri korban secara bergiliran di sebuah ruangan di kantor polisi. Sebelum diantar ke tempat tinggalnya, korban sempat diancam agar tidak mengadu. korban segera melapor ke polisian Malaysia atas pemerkosaan yang telah menimpanya. Dari pengakuan korban, ternyata pemerkosaan terhadap perempuan Indonesia bukanlah pertama kali terjadi.

Kebijakan perlindungan BMI tidak hanya diberikan pada saat sejak proses Pra keberangkatan, bekerja di negara tujuan serta pada saat kembali ke negara asal. Namun sangat disayangkan kebijakan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran yang ada sekarang ini, dalam Undang-Undang Nomor. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) belum sesuai dengan standar HAM internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (selanjutnya disebut Konvensi Buruh Migran tahun 1990) bagian dari penguatan komitmen pemerintah daerah untuk tidak saja menyusun kebijakan di tingkat lokal untuk melindungi buruh migrant yang hampir seluruhnya perempuan. Pengabaian dan pembiaran negara membuat BMI semakin rentan mengalami kekerasan dan berbagai pelanggaran atas hak-haknya. Hal ini jelas menunjukan kelemahan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 dan Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 mengenai Pekerja Migran Perempuan yang dikeluarkan Komite CEDAW tahun 2008.

Berdasarkan peristiwa tersebut diatas, kami PBHI menuntut kepada Pemerintah Indonesia :

1. Mengecam dan mengutuk keras segala bentuk-bentuk tindakan pemerkosaan buruh migrant Indonesia yang dilakukan oleh 3 (tiga) 2. orang polisi diraja Malaysia;

2. Segera mengusut tuntas dan adili pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Malaysia secara transparan dan terbuka;

3. Pemerintah Indonesia segera melindungi BMI yang bekerja diluar negeri dan mengevaluasi MOU anatara Malayasia dan Indonesia terkait perlindugan buruh migrant;

4. Segera melakukan Diplomat Warning terhadap pemerintahan Malaysia.

Jakarta, 13 November 2012


BADAN PENGURUS NASIONAL
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA – PBHI

 

Angger Jati Wijaya

Print PDF
Nov 06

Mendesak Kepolisian Polda Bali Untuk Segera Menangani Penganiyayaan dan Intiimidasi Penggiat HAM

Kami Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan kekerasan, penganiayaan dan intimidasi yang terjadi pada sdr. I Wayan Gendo Suardhana alias “Gendo” pada 5 November 2012 dikantor Advokat Wihartono & Partners di Jalan Hassanudin, Denpasar Bali. Bahwa Sdr. Gendo merupakan Badan Pengurus Majelis Anggota Wilayah PBHI Bali dan aktif sebagai Ketua Dewan Daerah WALHI Bali dalam melakukan advokasi dibidang lingkungan, seperti kasus dugaan pelanggaran AMDAL dalam pembangunan proyek Jalan di Atas Perairan (JDP) yang merupakan proyek jalan tol dengan jalur Benoa-Ngurah Rai-Silitiga, Nusa Dua dan kasus pemberian ijin pengelolaan pariwisata alam 102,22 hektar Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai.

Bahwa tindakan penganiyaan dan intimidasi yang dialami oleh Sdr. Gendo merupakan bentuk upaya-upaya untuk menghalang-halangi dan menghambat aktifitas advokasi dalam memperjuangkan hak asasi manusia yang secara jelas termaktud dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan “Setiap orang berhak menggunakan upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin 5 November 2012, Gendo sebelum beraktifitas di kantor WalhiBali, terlebih dahulu beraktifitas di kantor advokat Wihartono & Partners. Pada Jam 11.30 Wita, 2 (dua) orang berbadan kekar yang tidak dikenal menghampiri kantor. Sedangkan 1 (satu) orang masuk ke dalam kantor dan yang 1 (satu) lagi menunggu diluar;

2. Pada saat orang tersebut memasuki kantor, yang menerimanya adalah A.A. Made Eka Dharmika, SH. Kemudian orang itu langsung mengatakan “pak Gendonya ada”?. Saat itu “Gendo” sedang berada dilantai I (satu), tepatnya sedang mencuci muka di wastafel. Mendengar ada yang mencari, “Gendo” langsung menghampiri orang tersebut dan menyapa, menyuruh duduk di kursi tamu, sambil menanyakan “ada yang bisa saya bantu?”;

3. Pada saat sedikit perbincangan dan orang tersebut kelihatan gelisah, setelah itu HP orang tersebut berbunyi Sambil mengangkat HP orang tersebut keluar dengan mengatakan “tunggu sebentar saya mau manggil temen-temen dulu”, orang tersebut pergi bersama temannya.

4. Setelah orang tersebut pergi, rekan advokat A.A. Jaya Putra, SH. datang untuk mampir dikantor. Disusul kemudian advokat Wihartono, SH yang sekaligus owner kantor & sempat ngobrol. Jadi, yang berkumpul di kantor sebanyak 5 (lima) orang yaitu : I Wayan “Gendo” Suardana,SH., A.A. Jaya Putra, SH., Wihartono, SH., A.A. Made Eka Dharmika SH. & staf kantor.

5. Selang 1 (satu) jam kemudian sekitar pkl 12.30 Wita, 2 (dua) orang berbadan kekar yang tidak dikenal masuk ke dalam kantor. Orangnya berbeda dengan orang yang pertama masuk tadi dan datang sebelumnya. Yang 1 (satu) berperawakan tinggi besar dan yang satu agak pendek. Mereka langsung menanyakan ; “pak Gendo mana?”

6. Mendengar hal tersebut “Gendo” langsung menyapa orang tersebut : “yaaa saya, ada apa ya bli”. Tanpa basa basi salah satu orang yang berperawakan tinggi besar langsung memukul berkali-kali tapi dapat ditepis kemudian disusul oleh orang yang berperawakan lebih pendek. Pukulan orang tersebut telak, berakibat luka robek pada bibir dan berdarah, gigi agak goyang serta pusing dikepala.

7. Selesai memukul, salah satu dari pelaku penganiayaan mengatakan dalam Bahasa Bali. “Macem-macem gen ci….awas ci nah…” (macam-macam aja kamu….awas kamu nanti yaa…). Kemudian kedua orang tersebut pergi dengan dijemput temannya mengendarai sepeda motor didepan kantor, kejadian tersebut terjadi dengan durasi waktu ± 5 (lima) menit;

8. Pada jam 14.30 Wita “Gendo” didampingi rekan advokat melapor ke Polda Bali. Laporan tersebut bernomor TBL/179/XI/2012/SPKT POLDA Bali tertanggal 05 November 2012 dan sekaligus menjalani visum. Pada jam 18.00 Wita Penyidik POLDA Bali melakukan olah TKP dikantor advokat Wihartono & Partners.

Berdasarkan kronologis dan peristiwa tersebut diatas, kami PBHI menuntut kepada Kepolisian Polda Bali;

1. Mengecam segala bentuk tindakan pihak-pihak tertentu yang menggunakan kekuatan sipil lainya untuk melakukan bentuk-bentuk kekerasan, penganiyaan dan intimidasi kepada I Wayan Gendo Suardhana alias “Gendo” pada 5 November 2012 dikantor Advokat Wihartono & Partners di Jalan Hassanudin, Denpasar Bali, sebagamana yang telah dilaporkan dalam laporan polisi No TBL/179/XI/2012SPKT POLDA Bali;

2. Tangkap dan adili para pelaku kekerasan serta aktor intelektual yang melakukan penganiayaan dan intimidasi kepada para aktivis lingkungan & HAM sdr, Iwayan Gendo Suardhana;

3. Kepolisian Daerah Bali, segera secara serius mengusut kasus penganiyaan dan intimidasi yang dialami oleh I Wayan Gendo Suardhana alias “Gendo” sebagai bentuk Kepolisian Daerah Bali memiliki komitmen yang kuat terhadap upaya pemajuan hak asasi manusia.


Jakarta, 7 November 2012


BADAN PENGURUS NASIONAL
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA – PBHI

 

Angger Jati Wijaya

Print PDF
Feb 07

Jangan Biarkan Spekulasi Publik Lebih Cepat dari Proses Hukum

PATUT diakui dan perlu untuk memperoleh apresiasi, bahwa setelah menguatnya desakan publik terhadap percepatan kinerja aparat penegak hukum, satu per satu “kasus-kasus besar” yang pada awalnya sempat memunculkan pesimisme publik mulai terbongkar. Kasus-kasus besar atau kasus publik yang dimaksud di sini adalah kasus-kasus kejahatan menyangkut tindak pidana korupsi yang melibatkan elite politik dan pemerintahan, serta berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang belakangan marak terjadi dan langsung maupun tidak melibatkan  institusi resmi negara.

Di samping itu, peran media di dalam mengawal pengungkapan kasus mulai proses penyelidikan, penyidikan hingga persidangan kasus-kasus publik, dengan porsi yang cukup besar melalui

Read more...
Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.