All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Pers Release
Dec 18

Catatan Hak Hak Manusia 2014

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) telah membuat catatan tentang dugaan pelanggaran hak-hak manusia sepanjang 2014. Kali ini sebanyak enam bidang yang menjadi perhatian, yaitu hak pilih dalam hubungannya dengan UU Pilkada, penerapan UU ITE, kasus pembunuhan Munir, pelanggaran oleh kepolisian, hak atas pendidikan, serta hak atas pekerjaan dan upah.

Pertama, RUU Pilkada disahkan DPR pada 26 September 2014. Langkah DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP) bukan saja langkah mundur dalam demokrasi elektoral, namun juga bersifat memangkas hak pilih warga negara dengan memberikan hak eksklusif hanya kepada anggota DPRD belaka. Bila UU ini diterapkan – apa pun kepentingan politik KMP dan tameng argumen atau kedok lainnya yang digunakan – maka secara keseluruhan, lebih dari 100 juta orang kehilangan hak pilih.

Kedua, penerapan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali “memakan” korban. Orang yang mengemukakan pendapat di media jejaring sosial, dijerat sebagai kejahatan sebagaimana dialami seorang mahasiswi di Yogyakarta. Kriminalisasi kebebasan berpendapat ini mengulangi korban yang dialami Prita Mulyasari pada 2009. UU ini telah menarik hak atas kebebasan berpendapat ke dalam wilayah kriminal, maka dapat dituduh bahwa UU ITE bersifat melanggar kebebasan berpendapat.

Ketiga, sejak awal kasus pembunuhan Munir dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia dari Singapura-Amsterdam pada 7 September 2004 belum tuntas, karena perancang pembunuhan Munir belum diajukan ke pengadilan. Dalam putusan terakhir, Pollycarpus – dengan menggunakan surat/dokumen palsu dan didakwa sebagai operator yang menaruh racun arsenic dalam makanan Munir – telah dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, justru kini mendapatkan pembebasan bersyarat. Kebijakan ini menantang pemerintahan Jokowi dalam menuntaskan kasus yang sudah dikumpulkan fakta oleh Tim Pencari Fakta (TPF), namun laporannya belum pernah diumumkan dan tim baru belum juga terbentuk.

Keempat, dugaan pelanggaran hak-hak manusia (human rights violation) yang paling banyak dilakukan adalah oleh kepolisian. Sedikitnya 609 kasus dugaan pelanggaran ini telah ditandai dengan 449 kasus penembakan, 68 kasus pemukulan dan penyiksaan, 33 kasus salah tangkap, serta 59 kasus kesalahan prosedur administrasi. Sebanyak 1.024 orang telah menjadi korban pelanggaran, dengan 634 pelaku yang terlibat seperti Polres, Polsek, Polda, serta melibatkan beberapa aparat lainnya. Hak yang paling banyak dilanggar adalah hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan kejam, yakni sebanyak 917 orang menjadi korban.

Kelima, hak atas pendidikan mengalami persoalan yang bertambah ruwet. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2013 telah mengubah kurikulum untuk diterapkan di sekolah-sekolah, mulai dari SD hingga setingkat SMA. Penerapan ini bukan saja menimbulkan kesulitan (siswa, guru dan orangtua), namun juga tidak didukung kesiapannya dan akses informasi, selain ditambah jam pelajaran yang lebih banyak termasuk kewajiban mengikuti Pramuka. Program pendidikan ini dikeluhkan telah menambah beban siswa dan orangtua menjadi suatu tekanan mental. Kurikulum 2013 ini seperti mengabaikan pentingnya hak anak untuk waktu luang. Sementara itu, deretan angka putus sekolah juga masih tinggi sekitar 1,5-2,3 juta anak. Anggaran yang dialokasi sebesar Rp 18 triliun untuk memperbaiki 140.000 ruang sekolah yang rusak, tetap saja angka kerusakan sekolah tidak pernah di bawah 1.000 ruang per kabupaten. Persoalan ini masih ditambah dengan banyaknya kepala sekolah yang dituduh korupsi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Keenam, persoalan yang dihadapi pemerintah adalah menyediakan berbagai kesempatan untuk setiap orang memperoleh pekerjaan. Kelanjuan dari pemenuhan hak ini diiringi dengan hak atas upah yang layak. Namun demikian, sebanyak 7,39 juta orang justru masuk dalam status pengangguran di mana 3,2 juta di antaranya merupakan pengangguran terbuka. Sekitar 4 juta orang bekerja di luar negeri, dengan mengalirkan devisa yang mencapai Rp 100 triliun bahkan ada yang ditandai kurangnya perlindungan pemerintah. Sementara, ketika beberapa serikat atau organisasi buruh menuntut kenaikan UMP atau UMK, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota tetap tidak dapat meningkat ke tingkat kebutuhan hidup layak (KHL). Perbedaan menyolok dialami di DKI Jakarta yang akan memberlakukan gaji PNS terendah Rp 12 juta per bulan, yang besarnya beberapa kali lipat dibandingkan UMP buruh Rp 2,441 juta per bulan.
Catatan ini merupakan gambaran tentang pelanggaran hak-hak sipil dan politik maupun berbagai tantangan dalam pelaksanaan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. PBHI mendesak pemerintah dan DPR untuk mencabut atau merevisi UU yang dinilai melanggar hak-hak manusia, serta mengambil langkah-langkah yang dapat memajukan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Jakarta 10 Desember 2014

Badan Pengurus Nasional

Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
• HENDARDI, Ketua MAN PBHI (08111.709.44)
• SURYADI RADJAB, Sekretaris BPN PBHI (08156020324)

Print PDF
Jan 01

Pelanggaran Hak-Hak Tersangka 2013

Sejak 2 Januari – 29 Desember 2013, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) melakukan pemantauan atau penelitian tentang dugaan pelanggaran hak-hak manusia yang difokuskan pada pelanggaran hak-hak tersangka kriminal dan orang-orang yang mengekspresikan kebebasan. Pemantauan ini menggunakan metodologi berbasis pada peristiwa/ kasus (event based methodology) dengan pendekatan pelanggaran (violation approach). Fokus tindak pelanggaran yang dipantau adalah aparat kepolisian baik ketika menjalankan fungsi sebagai penegak hukum (law enforcement officials) maupun sebagai aparat keamanan. Dalam pemantauan ini hanya membatasi pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, pencurian dan perampokan, perjuadian, narkotika, penganiayaan dan pengeroyokan, dan pembunuhan. Sedangkan dugaan pelanggaran oleh kepolisian dalam kasus-kasus seperti perkosaan, trafficking, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, dan terorisme, tidak dicakup dalam pemantauan ini.

Serangkaian dugaan pelanggaran hak-hak manusia (human rights violation) itu diringkas dalam tabel di bawah.

PBHI mencatat sebanyak 595 kasus/peristiwa dugaan pelanggaran hak-hak tersangka dan orang-orang yang mengekspresikan kebebasan dalam bentuk protes yang tersebar di 27 provinsi. Peristiwa paling banyak atau sering dilakukan petugas kepolisian adalah penembakan tersangka, yang mencapai 446 kasus, dengan korban 661 orang di mana 115 orang di antaranya berakhir dengan kematian. Kasus yang juga banyak terjadi adalah pemukulan tersangka dan penyiksaan di tahanan kepolisian, sebanyak 61 kasus, dengan korban 294 orang di mana 18 orang menemui ajal. Kepolisian pun masih banyak yang melakukan salah tangkap dan rekayasa kasus, sebanyak 31 kasus.

Tabel Ringkasan tentang Pelanggaran 2013

No

Daftar Pelanggaran

Jumlah

1

Peristiwa pelanggaran

  1. 595kasus

a. Peristiwa penembakan tersangka

446 kasus

b. Pemukulan tersangka dan penyiksaan dalam tahanan

61 kasus

c. Pelanggaran prosedur administratif

57 kasus

d. Salah tangkap dan rekayasa kasus

31 kasus

2

Kategori pelanggaran

 

a. Pelanggaran hak-hak manusia yang berat

507 kasus

 b. Pelanggaran bukan berat

88 kasus

3

Tipologi pelanggaran

1.812 tindakan

a. Kewajiban menghormati

1.221 tindakan

b. Kewajiban melindungi

45 tindakan

c. Kewajiban memenuhi

547 tindakan

4

Korban pelanggaran

1.061 orang

a. Korban pelanggaran berat

955 orang

b. Korban pelanggaran bukan berat

106 orang

5

Kondisi korban

 

a. Mati

133 orang

b. Luka

648 orang

c. Lainnya*

279 orang

6

Pelaku pelanggaran

617 keterlibatan

a. Polres

309 keterlibatan

b. Polsek

253 keterlibatan

c. Polda

34 keterlibatan

d. Lainnya**

21 keterlibatan

7

Metode kekerasan dalam penyiksaan

22 item

a. Pemukulan dengan tangan kosong

54 kali

b. Penjemuran

31 kali

c. Pemukulan dengan benda tumpul

27 kali

d. Penendangan/penerjangan

23 kali

e. Lainnya***

 

Sumber: Dokumentasi PBHI

Lainnya*    : Tanpa surat, pemaksaan BAP, pelecehan, pemukulan (tanpa luka), anak, dll.

Lainnya**  : Mabes Polri, Aparat TNI, Pemprov, Pemkab/Kota, Satpol PP, Rutan/Lapas

Lainnya*** : penginjakan, penyetruman, perkosaan, pelecehan seksual dan pembiaran, penyundutan rokok menyala, pembiaran penganiayaan, dll.

PBHI membagi dua kategori pelanggaran yang dilakukan kepolisian, yaitu pelanggaran hak-hak manusia yang berat/serius (gross/serious violation of human rights) yang tergolong hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) sebagaimana dilarang dalam CAT atau UU No. 5/1998. Dari total 595 kasus, planggaran berat ini sebanyak 507 kasus dengan 995 orang korban. Sedangkan pelanggaran bukan berat (non-gross violation) 88 kasus dengan 106 korban.

Dalam pelanggaran itu, aparat kepolisian adalah pelaku utama. Kepolisian Resor (Polres) menempati peringkat pertama sebagai pelaku, dengan 309 keterlibatan. Berikutnya disusul Kepolisian Sektor (Polsek) dan kemudian Kepolisian Daerah (Polda), masing-masing 253 dan 34 keterlibatan. Lainnya dengan keterlibatan yang lebih sedikit dan beberapa di antaranya dengan derajat keterlibatan karena dilibatkan atau ikut ambil bagian, sehingga total ada 617 keterlibatan dan dengan 1.812 tindak pelanggaran. Berbagai tindakan dan perilaku ini banyak terjadi tanpa pertanggungjawaban, sehingga kepolisian menumpuk-numpuk impunity.

Rentetan tindak pelanggaran itu terutama yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat/serius yang mendominasi, tidak sedikit kalangan masyarakat yang menuduh petugas kepolisian mempunyai kebiasaan menembak dan menyiksa tersangka. Tuduhan ini mengarahkan persepsi buruk yang ditujukan kepada kepolisian. Cepat atau lambat dapat menimbulkan kebencian yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk tindakan. Berbagai peristiwa perusakan fasilitas kepolisian, bahkan sepanjang 2013 sudah 99 personel kepolisian yang menjadi korban di mana 27 personel tewas.

PBHI prihatin bukan saja pada mereka yang menjadi korban pelanggaran hak-hak manusia oleh kepolisian, namun juga personel kepolisian yang menjadi korban kekerasan dan berbagai bentuk perusakan fasilitas kepolisian. Mengatasi persoalan ini membutuhkan strategi yang terpadu supaya setiap petugas kepolisian bertindak dengan [a] standar hak-hak manusia, [b] profesional, dan [c] pengayom masyarakat baik sebagai penegak hukum maupun aparat keamanan dalam negeri.

Pemerintah dan DPR haruslah menyiapkan RUU – antara lain KUHAP dan penjabaran lebih lanjut UU No. 5/1998 – yang mewajibkan petugas kepolisian menjalankan standar hak-hak manusia dalam menangani setiap tindak pidana. Demikian pula Mabes Polri perlu memperbaiki sejumlah prosedur tetap (Protap) yang menekankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak setiap orang dalam penegakan hukum dan memelihara ketertiban umum.

PBHI juga menganjurkan kepada Komnas HAM untuk melakukan kajian hukum dan pemantauan atas dugaan tindak pelanggaran hak-hak manusia yang dilakukan aparat kepolisian. Dengan itu, memberikan masukan kepada pemerintah, DPR dan Mabes Polri guna melakukan sejumlah perbaikan yang diperlukan.

Tidak kurang pentingnya adalah peran Kompolnas dan Ombudsman RI dalam menerima berbagai pengaduan/laporan dari masyarakat terkait tindakan dan perilaku kepolisian yang melanggar hak-hak manusia.

Jakarta, 30 Desember 2013

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Print PDF
Oct 07

Penangkapan Akil Muchtar Menampar Moralitas Moralitas Kita Sebagai Bangsa

PENANGKAPAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bersama sejumlah tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), patut memproleh catatan apresiasi. Bukan hanya karena korupsi di lembaga penegakan hukum dan atau yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sudah semestinya merupakan salah satu fokus penindakan dan pembongkaran tindak pidana korupsi, keterlibatan Ketua MK merupakan titik balik dari upaya menjadikan lembaga negara dibidang penegakan hukum sebagai pelopor pembersihan aparaturnya dari korupsi.

Kasus ini tentu langsung maupun tidak menampar wajah moralitas dan komitment kita sebagai bangsa, mengingat bahwa sebagai Ketua MK, sering mereproduksi keputusan dengan bertindak atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Atau dalam keyakinan masyarakat, Kedudukan Ketua Mahkamah diposisikan setara dengan wakil Tuhan di muka bumi.

Di tengah spirit optimisme warga bangsa ini untuk keluar dari belitan kasus korupsi, penangkapan Akil Mochtar oleh KPK, semakin megaskan bahwa rumor di masyarakat tentang lembaga peradilan kita merupakan sarang tindak pidana korupsi, penyuapan dan jual beli putusan memperoleh pembenaran tak terbantahkan.

Penangkapan Ketua MK dengan demikian merupakan preseden buruk yang mencederai harapan keadilan rakyat, penghargaan Hak-Hak Manusia, serta tegaknya konstitusi sebagai pilar utama dari demokrasi, negara hukum serta peradilan yang kredibel, akuntabel dan bermartabat.

Mendasarkan pada kasus penangkapan Akhil Mochtar bersama tersangka lain dalam dugaan kasus korupsi, Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) sebagai bagian integral dari masyarakat sipil perlu memberikan beberapa catatan:

1. Diperlukan evaluasi menyeluruh berkaitan dengan mekanisme rekruitmen, pengawasan, serta pertanggung jawaban Institusi MK maupun Hakim-Hakim Konstitusi di dalam institusi MK.
2. Kewenangan seleksi Hakim Konstitusi yang hanya merupakan otoritas Parlemen dan Presiden selain terkesan elitis juga berpotensi berlangsungnya diel politik yang bermuara pada penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.
3. Perlu menyusun rumusan baru tentang mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu, termasuk Pilkada di dalamnya, yang dapat menghindarkan penyelesaian perkara sengketa dari potensi penyuapan dan atau jual beli putusan.
4. Dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, kasus Akil Mochtar semestinya diposisikan sebagai pintu masuk dalam upaya pembersihan MK dan lembaga penegakan hukum pada umumnya. Terutama dari tindak pidana korupsi, penyuapan, jual beli putusan, hingga diel-diel politik tertentu terkait dengan sengketa perundangan, Pemilu dan atau Pilkada.

Jakarta 4 Oktober 2013
Badan Pengurus Nasional
Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
Angger Jati Wijaya
Ketua (081229496145)

Print PDF
Oct 07

Kasus Dugaan Suap Ketua MK, Evaluasi Besar Institusi Pengadilan dan Penegakan Hukum Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus-kasus korupsi di dunia peradilan patut diberikan apresiasi positif. Kasus terakhir dimana KPK mencoba memb

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus-kasus korupsi di dunia peradilan patut diberikan apresiasi positif. Kasus terakhir dimana KPK mencoba membongkar dugaan korupsi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan Ketua MK harus dilhat upaya penguatan MK dan bukan membunuh karakter. MK sebagai lembaga yang menjaga konstitusi merupakan suatu institusi yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara hukum dimana hak-hak manusia dijamin oleh Konstitusi. Sebagai The Guardian of Constitusi, MK diperankan untuk mengevaluasi Undang-Undang yang dianggap melanggar atau berpotensi melanggar Konstitusi. Jauh dari peran sebagai The Guardian of Constitusi, MK juga diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang kemudiaan dikembangkan juga memutus perselisihan hasil sengketan pemilihan kepala daerah. Sebagai pihak yang mengadili ditingkat pertama dan terakhir MK memiliki potensi yang besar dalam menyalahgunakan kewenangannya, berdasarkan hal tersebu Kami menilai :

Pertama, Korupsi didunia peradilan masih merupakan permasalahan utama dalam penegakan hukum dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Pada prakteknya masih sering Kita temui oknum-oknum penegak hukum melakukan jual beli kewenangannya.

Kedua, tidak maksimalnya pembenahan lembaga-lembaga pengadilan dan instutsi penegakan hukum, dimana jual beli kewenangan masih sangat begitu mudah diobral oleh pihak yang menyalahgunakan kewenangann untuk kepentingan pribadi

Ketiga, Harus dipertanyakan proses pemilihan hakim-hakim mahkamah konstitusi yang dirasakan terlalu elitis hany dimonopoli oleh Presiden, Parlement dan Mahkamah Agung RI;

Ke-empat, Kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah berpotensi menimbulkan potensi besar penyalahgunaan kewenangan oleh hakim-hakim MK

Kelima, Sejak kewenanan penyelesaiaan sengkata Pilakada masuk kedalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, kualitas kinerja MK sebagai The Guardians Konstitusi khususnya dalam melindungi hak –hak manusia dari diberlakukannya Undang-Undang yang melanggar Hak Asasi Manusia semakin menurun. Sebagai contoh PBHI bersama NGO lainya yang mengajukan permohonan pengujian UU Mineral Batubara harus menunggu hampir 1 tahun untuk menunggu sidang pembacaan putusan.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Kami menyatakan :
1. Meminta kepada Pemerintah RI untuk memfokuskan pembenahan institusi penegak hukum dan pengadilan khusus dari praktek-praktek korupsi yang berakibat terlanggarnya hak-hak manusia dengan peningkatan kewenangan lembaga pegawasa Eksternal;
2. Meminta dilakuannya evaluasi atas kewenangan dan kesiapan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilihan kepala daerah;
3. Mengembalikan peran Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardians Konstitusi yang melindungi setiap orang dari Undang-Undang yang melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Konstitusi

Demikian pernyataan ini Kami sampaikan demi terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.

Badan Pengurus Nasional PBHI
Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum
ttd
Totok Yuliyanto, SH
Cp. 085770001782

Print PDF
Jul 03

Pengesahan RUU Ormas Oleh DPR Mengebiri Proses Demokrasi Rakyat Tolak Dan Jangan Pilih Caleg 2014 Pendukung RUU Ormas

Proses semangat demokrasi kebebasan berserikat dan berkumpul kembali kembali dicederai, setelah reformasi tahun 1998 demokrasi yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia dengan mengorbankan seluruh darah dan nyawa demi cita-cita mulia menuju nasional demokrasi kerakyatan untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi negara, bukan melaui demokrasi prosedural dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU ORMAS) sebagai pengganti dari UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisai Masyarakat (ORMAS). Pengesahan RUU Ormas oleh anggota DPR menjadi bukti bahwa DPR sebagai wakil rakyat sudah tidak lagi bisa dipercaya, suara aspirasi rakyat sudah tidak lagi didengar oleh DPR, sistem politik dinegeri ini masih menganut “Oligarki Politik” partai yang hanya mementingkan kelompok elit politik/ golongannya dan campur tangan negara.

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat (3) “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dan Pasal 22 ayat (2) Konvenan Hak Sipil Politik (SIPOL) “Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.

Hak konstitusional warga negara harus dipatahkan melaui keputusan voting di DPR dengan hasil 311 anggota DPR setuju RUU Ormas disahkan dan 50 anggota DPR Menolak RUU Ormas disahkan. Padahal semangat didalam RUU Ormas masih sama dan tidak ada ubahnya dengan UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas, perubahan yang diatur DPR melaui perubahan Pasal tidak substantif. Pengaturan ormas seharusnya melalui UU Perkumpulan dan UU Yayasan bukan melalui pengesahan RUU Ormas yang hanya mebelenggu organisasi-organisai rakyat yang mengkritisi kebijakan negara yang tidak pro rakyat dianggap bertentangan dan menggangu kedulatan negara harus berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PBHI sebagai salah satu sebagai organisasi Non Pemerintah yang peduli kepada pemenuhan hak asasi manusia dengan ini menyatakan sebagai berikut :
1. Mengecam Anggota DPR RI dari Partai Politik yang sudah mendukung dan mengesahkan RUU Ormas menjadi UU Ormas bagian dari agenda politik terselubung 2014;
2. Menuntut DPR RI meminta maaf kepada Rakyat indonesia yang hak-haknya konstitusionalnya telah dilanggar paska disahkannya RUU Ormas menjadi UU Ormas ;
3. PBHI bersama Gerakan rakyat tolak RUU Ormas akan mengawal dan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Koinstitusi terhadap UU Ormas yang baru disahkan oleh DPR RI ;

Demikianlah siaran pers peringatan hari anti penyiksaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan liputannya diucapkan terimakasih.
Jakarta 2 Juli 2013


Badan Pengurus Nasional
Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.