All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Pers Release
Jan 29

Pengawasan DPR Mandul

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) sangat menyesalkan perilaku DPR yang mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan yang sudah diberikan konstitusi dan UU MD3, khususnya dalam menyetujui calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) yang diajukan Presiden Joko Widodo pada 9 Januari 2015. Sudah jelas BG ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus penerimaan gratifikasi oleh KPK pada 13 Januari silam, namun sebaliknya DPR justru menyetujuinya pada 14-15 Januari.

PBHI perlu menegaskan beberapa hal terkait fungsi pengawasan DPR dalam kasus BG. Pertama, ketika BG ditetapkan sebagai tersangka korupsi, DPR justru menyetujui calon Kapolri itu supaya segera dilantik Presiden. DPR tidak memastikan sangkaan perbuatan tercela dan korupsi – ditegaskan dalam konstitusi dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – harus dibersihkan dari seorang calon pejabat tinggi. Yang terjadi adalah DPR hanya bersandar pada asas legalistik, karena BG belum terbukti bersalah yang diputuskan pengadilan. Moralitas dan etika politik disingkirkan dalam bertata negara yang bersih dan bebas korupsi. Persetujuan DPR ini tidak layak dan tidak patut.

Kedua, pada hari yang sama BG ditetapkan sebagai tersangka korupsi, namun Ketua III DPR bersama anggotannya berbondong-bondong mendatangi rumah BG, dengan menggunakan tiga bus, atas dalih mengundang BG untuk urusan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Mereka diibaratkan memberikan selamat kepada seorang tersangka korupsi. Seakan-akan menjadi tersangka korupsi sesuatu yang patut dibanggakan. Komisi ini memberikan contoh buruk kepada rakyat atas perilakunya yang mempertontonkan dukungan secara berbondong-bondong terhadap seorang tersangka – bukan melawan kejahatan korupsi dan perbuatan tercela.

Ketiga, banyak orang sudah tahu bahwa BG tersangka korupsi, namun pimpinan Komisi III bersama para anggotanya justru menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri yang sudah menjadi tersangka itu. Apakah layak dan patut, seorang tersangka korupsi diuji sebagai calon pejabat tinggi penegak hukum? Bukankah yang bersangkutan sudah dituduh melakukan perbuatan melanggar hukum yang serius: korupsi? Bagaimana mempertanggungjawabkannya, seorang yang sesungguhnya tidak layak dan tidak patut, justru diuji atas kelayakan dan kepatutannya? Apakah dapat dipercaya Komisi ini meluluskan seorang tersangka korupsi dengan nilai “layak” dan “patut”, serta “tanpa cacat”? Komisi macam apakah itu?

Keempat, perilaku Komisi III yang menguji dan pimpinan DPR yang memparipurnakan pencalonan BG sebagai Kapolri, tidak berkoordinasi dengan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam urusan data harta kekayaan calon Kapolri. Sebaliknya hanya berpegang pada data yang dipresentasikan BG yang berasal secara sepihak dari Mabes Polri. Padahal, KPK mempunyai dokumentasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan PPATK mempunyai Laporan Hasil Analisis (LHA) atas transaksi keuangan penyelenggara negara. Mengapa Komisi III dan pimpinan DPR tidak meminta data kekayaan calon Kapolri kepada KPK dan PPATK? Apakah mereka lupa atau memang sengaja?

Kelima, publik atau banyak orang tahu bahwa BG adalah tersangka korupsi, karena dia sudah disebut-sebut memiliki “rekening gendut” sejak akhir Juni 2010. Seorang Wakil Ketua Komisi ini menanyakan, apa salah atau haram memiliki “rekening gendut”? Dia tidak menyelidiki: dari mana asalnya kekayaan yang terkandung di “rekening gendut” itu? Siapa saja yang bertransaksi dengan dia sampai rekeningnya menjadi “gendut” atau hartanya menggunung? Di mana saja kekayaannya tersebar dan disembunyikan? Apakah anak, istri dan lain sebagainya memperoleh aliran dana dari seseorang atau dari dia? Masih banyak pertanyaan kalau DPR mau menyusun daftarnya secara kritis. Namun, uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi tidak sampai ke sini, sehingga dengan mudahnya menghadiahi seorang tersangka memperoleh nilai “layak” dan “patut”, serta “tidak ada yang cacat”. Dengan rendahnya kemampuan mereka sebagai penguji, maka DPR berimplikasi negatif atas penggunaan hak interpelasi, hak bertanya dan hak angket, kelak.

Dengan beberapa penegasan itu, PBHI berkesimpulan dalam kaitannya dengan pengujian dan pelulusan BG, bahwa DPR sudah mandul dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pejabat atau penyelenggara negara. DPR tidak menghasilkan sesuatu yang berguna dalam kaitannya dengan memberantas dan mencegah korupsi. DPR cuma banyak omong. Sebaliknya tidak menghargai data yang sudah susah payah dikumpulkan, didokumentasikan, dan disusun dalam sebuah laporan harta kekayaan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan UU. Lagi pula, DPR cuma bisa melemparkan beban kepada Presiden yang juga sudah keliru mencalonkan BG, tanpa kemampuan menguji calon Kapolri.

Karena itu, PBHI meminta Komisi III untuk introspeksi atas perilakunya yang banyak omong, cerewet, dan sok punya kuasa, namun tidak mampu menguji seseorang dengan cerdas dan bertanggung jawab. Para anggota DPR harus mau dan bertekad keras untuk memulihkan persepsi sebagian orang tentang cap “politisi busuk”.



Jakarta, 29 Januari 2015
Badan Pengurus Nasional PBHI


Suryadi Radjab
Sekretaris

Print PDF
Jan 27

Presiden Sebaiknya Polri Berada di Bawah Kementerian

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan usulan mengubah keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang sekarang masih di bawah Presiden menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Usulan PBHI didasarkan atas perkembangan akhir-akhir ini yang terkait dengan berulangnya konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri yang disusupi kepentingan partai-partai politik dalam mempengaruhi dan menekan keputusan Presiden atas pencalonan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Pertama, dalam mengurus Polri, Presiden perlu berbagi beban kerja politik dengan menterinya. Secara struktural, Polri tidak perlu lagi ditempatkan di bawah Presiden, melainkan di bawah Kemendagri atau Kemenkumham. Pengalihan Polri di bawah Kementerian dapat mengurangi beban politik Presiden ketika menghadapi persoalan yang dihadapi sekarang ini. Persoalan Polri tidak perlu seluruhnya dibebankan kepada Presiden, namun dapat dibagi wewenangnya dengan Kementerian yang membawahinya. Banyak contoh di sejumlah negara yang menempatkan institusi kepolisian di bawah sebuah Kementerian. Beberapa tahun silam, juga pernah muncul usulan dan perdebatan tentang penempatan Polri di bawah Kementerian. Dengan usulan ini Presiden dapat mengusulkan perubahan UU No. 2/2002 tentang Polri kepada DPR.

Kedua, berulangnya konflik Mabes Polri vs KPK telah menguras energi politik yang seharusnya dapat digunakan Presiden untuk menggerakkan kemajuan yang hendak dicapai pemerintah, termasuk mengurangi dan mencegah korupsi maupun penghematan anggaran. Pengalaman pahit pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu menjadi pelajaran berharga bagaimana sulitnya menyelesaikan konflik itu, sehingga Presiden harus turun tangan membentuk Tim Verifikasi Kasus Bibit-Chandra. Sekarang berulang di bawah Presiden Jokowi yang kembali harus membentuk Tim Independen dalam menangani konflik yang sama. Dengan beralih di bawah sebuah Kementerian, Polri tidak mudah lagi menggangu waktu kerja Presiden untuk urusan bagi orang banyak.

Ketiga, lewat perubahan UU No. 2 itu, mekanisme dan prosedur seleksi calon Kapolri harus diperketat di Kementerian termasuk meminta rekam jejak harta kekayaan calon dari KPK dan PPATK. Sedangkan rekam jejak terkait hak-hak manusia dan hukum, dapat diminta dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan Kompolnas. Seleksi ini dilakukan sebelum diajukan kepada Presiden, minimal dua orang calon, sehingga terbuka bagi Presiden untuk memilih tanpa pilihan tunggal. Kemudian Presiden memilih seorang dari hasil seleksi itu untuk disetujui atau tidak disetujui DPR. Dengan mekanisme dan prosedur seleksi seperti ini Presiden dapat memperoleh calon Kapolri yang lebih bersih dar korupsi dan catatan yang lebih baik dalam hak-hak manusia dan hukum.

Keempat, dalam mengambil keputusan tentang siapa yang calon yang dipilih Presiden, partai-partai politik mana pun dan DPR dilarang menekan-nekan Presiden. Dalam perubahan UU No. 2/2002 harus ada sanksi terhadap partai-partai politik dan DPR yang mencampuri seleksi dan pilihan Presiden atas calon Kapolri. Wewenang DPR tersedia dengan menyetujui atau tidak menyetujui calon Kapolri pilihan Presiden termasuk memeriksa calon dalam kaitannya dengan suatu partai politik. Dengan mekanisme ini seorang Kapolri dapat dibersihkan dari kepentingan politik suatu partai supaya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak miring atau condong kepada partai-partai politik tertentu. Sebaliknya, Presiden pun dapat bekerja tanpa kegaduhan politik dalam urusannya dengan Polri.

Kelima, dalam perubahan UU No. 2 itu juga memuat pembenahan Polri secara kelembagaan selain berada di bawah sebuah Kementerian. Misalnya, perlu diperjelas kedudukan dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani kasus tindak pidana narkotika atau narkoba. Demikian pula dalam urusan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) dirombak dengan sistem satu pintu bersama antara Polantas dan DLAJR (Dinas Perhubungan). Dengan pembenahan ini diharapkan petugas kepolisian lebih difokuskan secara profesional dalam menangani urusan tindak pidana dan keamanan dalam negeri.

Keenam, demi melindungi HAM, khususnya hak-hak tersangka, perubahan UU No. 2/2002 itu perlu memuat sanksi yang tegas terhadap pejabat dan petugas kepolisian yang terlibat dalam rekayasa kasus untuk kriminalisasi atas seseorang. Sebagai contoh, kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW), adalah contoh buruk yang mencoreng citra kepolisian. Beberapa pejabat di Bareskrim Mabes Polri diduga telah melakukan rekayasa kasus yang ditujukan kepada BW untuk menghancurkan kredibilitas dan reputasinya, dengan melibatkan politisi anggota DPR dari Fraksi PDIP. Kalau rekayasa kasus dapat mengorbankan BW sebagai pimpinan KPK, maka diduga lebih banyak lagi kasus yang sama menimpa para tersangka lainnya, terutama orang-orang kecil. Tindakan rekayasa Bareskrim ini mengulangi rekayasa yang pernah dilakukan di bawah Susno Duadji yang telah dijatuhi hukuman ketika berada di bawah Kapolri Bambang Hendarso Danuri. Sekarang inilah waktunya bagi Presiden untuk mencegah rekayasa kasus berulang dalam kaitannya dengan KPK di masa depan.

Ketujuh, rancangan perubahan UU No. 2/2002 juga harus diiringi dengan perubahan UU No. 39/1999 tentang HAM. Wewenang Komnas HAM perlu diperluas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak-hak tersangka di kepolisian. Laporan penyelidikan Komnas HAM dapat menjadi pertimbangan baik oleh jaksa dalam menuntut maupun hakim dalam memutuskan suatu perkara. Memberi ruang bagi peran Komnas HAM dalam kaitannya dengan perilaku kepolisian dapat memperkuat komitmen Presiden atau pemerintah dalam menghormati dan melindungi hak-hak manusia.

PBHI berharap Presiden mau mempertimbangkan usulan ini mengingat direcokinya wewenang Presiden dalam menentukan Kapolri oleh partai-partai politik, serta diganggunya kerja Presiden oleh kegaduhan konflik Mabes Polri dan KPK. Dengan usulan ini pula PBHI berharap Presiden tidak lagi terporosok pada lubang yang sama di kemudian hari.

Jakarta, 27 Januari 2015
Badan Pengurus Nasional PBHI



Suryadi radjab
Sekretaris

Print PDF
Jan 25

Presiden, Polri Berlebihan Tangkap BW

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam keras tindakan penangkapan yang dilakukan para petugas Bareskrim Mabes Polri terhadap Bambang Widjojanto (BW), Wakil Ketua KPK, pada 23 Januari 2015 sekitar pukul 07.30 WIB di dekat SD IT Nurul Fikri, Komplek Timah, Jalan Tugu, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Prosedur tindakan ini dapat diduga sebagai pelanggaran atas hak-hak tersangka.

Penetapan BW sebagai tersangka didasarkan atas laporan/pengaduan anggota DPR Sugianto Sabran dari Fraksi PDIP terkait kasus Pilkada. Apa pun yang melatarinya, konteks pertikaian PDIP versus KPK terkait dengan kepentingan PDIP yang mendesakkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Pertama, prosedur penangkapan oleh Bareskrim Mabes Polri dilakukan secara berlebihan dengan melibatkan sejumlah pasukan Brigade Mobil (Brimob) dan Polsek Sukmajaya. Sebagian petugas ini membawa senjata laras panjang. Mereka menghentikan mobil yang dikendarai BW bersama seorang anaknya. Kemudian mereka yang berpakaian preman menangkap BW sebagai tersangka dengan memborgol kedua tangannya. Cara dan bentuk tindakan ini berlebihan sebagai standar penangkapan tersangka, hanya dalam kapasitasnya sebagai penasehat hukum kasus “saksi palsu”, dan penangkapan ini hanya ditemani anaknya. Cara dan tindakan kepolisian ini seakan-akan BW adalah penjahat yang berbahaya.

Kedua, tidak cukup memborgol paksa, petugas Mabes Polri juga mengiringi tindakan intimidatif terhadap BW dengan cara membentak dan mengancam akan melakban mulutnya. Tindakan ini tidak patut diarahkan kepada setiap tersangka. Apalagi BW tidak menunjukkan sikap melawan, kecuali hanya menanyakan terkait tuduhan/sangkaan yang disangkakan polisi atas dirinya. Setelah dibawa ke Bareskrim Mabes Polri, anak BW diantar pulang oleh petugas Polsek Sukmajaya.

Ketiga, penangkapan BW juga mengandung vested interest dari Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Mabes Polri Brigjen Herry Prastowo. Dia merupakan saksi yang dipanggil KPK dalam kasus penerimaan gratifikasi yang disangkakan kepada Komjen Budi Gunawan, calon Kapolri yang ditunda pelantikannya oleh Presiden Joko Widodo. Dia adalah saksi yang mangkir dari panggilan KPK, namun Herry Prastowo justru menangani kasus BW. Tindakan ini bisa diartikan sebagai “pembalasan” ketimbang tuduhan pidana terhadap BW.

Dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penangkapan yang sewenang-wenang (arbitrary arrest) maupun dugaan “pembalasan” itu, PBHI meminta Presiden Jokowi memberikan peringatan terhadap Plt Kapolri atau Wakil Kapolri Badrodin Haiti atas tindakan dan prosedur penangkapan yang berlebihan terhadap BW. Presiden Joko Widodo tidak boleh berdiam diri atas penangkapan yang sewenang-wenang itu.

Jika prosedur penangkapan itu dibiarkan berarti Presiden juga ikut bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang Mabes Polri. PBHI khawatir Bareskrim Mabes Polri akan menjadi contoh buruk bagaimana para petugasnya memperlakukan seorang tersangka tanpa mengindahkan hak-haknya.

PBHI juga berharap Joko Widodo menunjukkan dirinya sebagai presiden yang memperoleh mandat rakyat dan dikuatkan oleh konstitusi, bukan sebagai mandataris MPR, apalagi hanya “petugas partai”. Berfungsilah sebagai presiden. Karena itu, tidak boleh tunduk kepada kepentingan suatu partai atau golongan politik tertentu. Dalam hak-hak manusia, presiden wajib menghormati dan melindungi hak-hak manusia, khususnya hak-hak tersangka.

Jakarta, 23 Januari 2015
Badan Pengurus Nasional PBHI

Suryadi Radjab
Sekretaris

--
Sekretariat Nasional PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)
Jl. Hayam Wuruk No. 4 SX-TX Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Phone: +62-21-385 9968, +62-21-351 3526, Fax: +62-21-385 9970
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website: www.pbhi.or.id

Print PDF
Jan 25

Jangan Lagi Jagal Orang, Jaksa Agung!

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) tetap menentang eksekusi hukuman mati atas terpidana narkotika, bila ada terpidana korupsi, atau bahkan kejahatan perang. Karena itu, jangan lagi pemerintah lewat kejaksaan untuk mengulangi menjagal orang dengan eksekusi hukuman mati.

PBHI meminta Jaksa Agung, cukup sudah! Hentikan kegembiraan menghukum narapidana dengan tindakan membunuh mereka. Cukup enam orang terpidana yang sudah meregang nyawa pada 18 Januari 2015. Dan tidak perlu 131 orang lagi dijadikan daftar tunggu untuk dijagal oleh kejaksaan.

PBHI perlu mengingatkan kembali hukuman mati itu. Pertama, karena hukuman ini merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Hukuman mati hanya dapat dilakukan negara/pemerintah dengan cara membunuh. Tidak perlu pemerintahan Joko Widodo membangunkan kembali regim yang bengis atau “regim jagal” hanya dengan klaim “Indonesia darurat narkoba”.

Kedua, merenggut hak untuk hidup merupakan pelanggaran berat hak-hak manusia, karena hak untuk hidup salah satu hak yang tidak boleh ditangguhkan (non-derogable right) dalam keadaan apa pun, apalagi dalam keadaan damai. Hukuman ini dipastikan menghancurkan keutuhan tubuh/pribadi (personal integrity) yang dieksekusi. Sejauh ini juga Presiden Joko Widodo tidak pernah mengeluarkan keputusan yang menyatakan “perang melawan narkoba”.

Ketiga, hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945 hasil perubahan, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, serta UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Maka, PBHI mendesak supaya pemerintah kembali kepada konstitusi, jangan melawannya, jangan membenar-benarkannya dengan hukum yang hanya menaikkan “regim jagal”.

Keempat, pemerintahan Joko Widodo mewarisi sistem peradilan pidana yang masih korup. Dalam beberapa kasus, para petugas kepolisian melakukan pemerasan dan suap dengan tersangka kasus narkoba, atau rekayasa kasus, selain penggunaan senjata api secara berlebihan. Bahkan, tahun lalu, dua pejabat Polda Kalbar diduga terlibat jaringan narkoba internasional yang ditangkap di Kuching, Malaysia. Kejaksaan dan kehakiman pun tidak sepenuhnya bersih dari pemerasan dan suap dalam kasus kriminal yang sama. Padahal, dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan ini sebagai “kejahatan luar biasa” (extra ordinary crimes).

Kelima, eksekusi hukuman mati tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan koreksi atas kemungkinan kesalahan atau kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan peradilan pidana, atau “peradilan sesat”. Bila kesalahan ini terjadi, maka pemerintah hanya dapat mengatakan “sudah telanjur”! Tanpa suatu peradilan yang jujur – mematuhi prosedur hukum dan tidak korup – sulit dioperasikan tanpa melanggar hak-hak tersangka.

Keenam, PBHI khawatir berlanjutnya eksekusi hukuman mati itu dapat memberikan celah untuk berkembang ke dalam bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak manusia lainnya. Mengeksekusi orang sampai meregang nyawa saja dibenarkan, apalagi bentuk-bentuk tindakan lainnya yang merusak tubuh tersangka atau narapidana tanpa mematikannya.

Ketujuh, banyak negara sudah mengadopsi Protokol Opsional II ICCPR tentang Penghapusan Hukuman Mati (Second Optional Protocol to the ICCPR, Aiming at the Abolition of the Death Penalty). Eksekusi mati yang dijalankan kejaksaan dan sikap Presiden Joko Widodo yang merestuinya akan menjadi cacatan buruk dalam pelaksanaan hak-hak manusia di Indonesia. PBHI tidak berharap pemerintahan Joko Widodo dicap komunitas internasional sebagai pembangun kembali “regim jagal”.

Kedelapan, pernyataan “Indonesia darurat narkoba” tanpa diiringi dengan memerangi korupsi hanya sekadar menampilkan kesan bahwa pemerintah lewat kejaksaan sedang memoles citra anti-narkoba yang dapat diduga hanyalah bersifat sementara. Ada pula dugaan bahwa “mafia narkoba” tidaklah beroperasi tanpa tangan-tangan yang membekingnya. Apalagi sebagian yang disorongkan menuju eksekusi mati hanyalah para pengedar kecil-kecilan. Lagi pula, dalam beberapa kasus, Presiden Joko Widodo justru lembek terhadap para tersangka korupsi yang mengesankan wataknya yang diskriminatif.

Dengan demikian, ketegasan pemerintah tidak harus dengan membangunkan kembali “regim jagal”. Cukup sudah enam orang yang dibantai tanpa perlu melanjutkannya lagi dengan 131 orang yang disiapkan untuk menunggu ajal. Lebih baik pemerintah fokus membenahi aparat kepolisian dan kejaksaan demi menuju good governance sambil berharap aparat kehakiman mengikutinya.

Jakarta, 21 Januari 2015
Badan Pengurus Nasional PBHI

Suryadi Radjab
Sekretaris

--
Sekretariat Nasional PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)
Jl. Hayam Wuruk No. 4 SX-TX Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Phone: +62-21-385 9968, +62-21-351 3526, Fax: +62-21-385 9970
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website: www.pbhi.or.id

Print PDF
Jan 23

PBHI Sesalkan Eksekusi Hukuman Mati

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam dan menyesalkan keputusan kejaksaan dan pemerintah yang menggelar eksekusi hukuman mati terhadap enam orang terpidana mati pada 18 Januari 2015. Eksekusi ini dapat dinilai sebagai pelanggaran hak-hak manusia yang berat (gross violation of human rights), karena eksekusi hukuman mati merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan harkat manusia.

Pemerintahan Joko Widodo tidak boleh berpegang semata-mata pada “kedaulatan negara” terhadap pertanyaan komunitas internasional, termasuk pemerintah Brasil dan Belanda. Pertama, karena negara RI sudah meratifikasi Kovenan International Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) melalui legislasi UU No. 12/2005. Dalam Pasal 6 Ayat 1 ICCPR, hak untuk hidup (right to life) adalah hak yang melekat pada setiap orang, wajib dilindungi oleh hukum.[1] Sebelumnya, negara RI juga sudah meratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) melalui legislasi UU No. 5/1998. UU ini jelas menentang hukuman yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan harkat manusia.

Kedua, eksekusi hukuman mati juga bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 hasil perubahan.[2] Sebelumnya, eksekusi ini melawan Pasal 9 Ayat 1 UU No. 39/1999.[3] Keputusan kejaksaan dan pemerintah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi maupun UU. Seharusnya, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Presiden Joko Widodo mempertimbangkan peringatan yang diajukan oleh sejumlah LSM untuk membatalkan eksekusi hukuman mati. Bahkan seharusnya mereka berpegang pada konstitusi serta UU yang memerintahkan dipertahankannya hak untuk hidup. Karena pelaksanaan eksekusi hukuman mati ini melanggar hak untuk hidup – hak yang tidak dapat dipulihkan lagi.

Terlepas apa pun kejahatan yang sudah dilakukan seseorang, PBHI menentang pelaksanaan hukuman eksekusi mati karena merenggut hak untuk hidup. Karena kenyataannya, sistem peradilan pidana belum sepenuhnya fair atau jujur. Aparat penegak hukum (law enforcement officials) – kepolisian dan kejaksaan – masih dibiarkan melakukan pemerasan dan menerima suap, serta demikian pula halnya dengan aparat kehakiman. PBHI juga menemukan bahwa mereka dan pemerintahan Joko Widodo juga dapat bersikap keras terhadap narapidana narkoba, namun lembek terhadap tersangka korupsi dan narapidana korupsi padahal korupsi sudah digolongkan sebagai “kejahatan luar biasa”, apalagi terhadap orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas kejahatan internasional serius (serious crimes) seperti kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan genosida politik (political genocide). Kesan lembeknya pemerintahan Joko Widodo juga tercermin dari kasus pembunuhan Munir.

Untuk itu, PBHI meminta kepada aparat kehakiman supaya melakukan terobosoan untuk tidak menggunakan vonis hukuman mati. Sebaiknya, setiap kejahatan terberat diganti dengan hukuman seumur hidup – bukan vonis mati. PBHI mendesak pemerintah, khususnya kejaksaan, untuk menunda, bahkan diharapkan menghapus eksekusi hukuman mati.

 
Jakarta, 19 Januari 2015

Badan Pengurus Nasional PBHI

 
Suryadi Radjab
Sekretaris

[1] Pasal 6 Ayat 1 ICCPR: “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”

[2] Pasal 28A UUD 1945 hasil perubahan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

[3] Pasal 9 Ayat 1 UU No. 39/1999: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

--
Sekretariat Nasional PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)
Jl. Hayam Wuruk No. 4 SX-TX Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Phone: +62-21-385 9968, +62-21-351 3526, Fax: +62-21-385 9970
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website: www.pbhi.or.id

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.