All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Feb 09

Kebebasan Deny Indrayana Tidak Boleh Terpidana

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) tidak dapat membenarkan tindakan mereka yang tergabung dalam Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) pada 4 Februari 2015, yang melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kepada Polres Metro Jakarta Barat atas tuduhan telah melakukan “pencemaran nama baik” terkait pernyataannya yang mengatakan Komjen Budi Gunawan (BG) menggunakan “jurus mabuk” untuk bertahan sebagai calon Kapolri yang gagal. Mengapa tuduhan pidana atas pendapat “jurus mabuk” tidak dapat dibenarkan?

Pertama, kedudukan BG adalah pejabat kepolisian. Dengan kedudukan ini sangat mungkin BG menuai sorotan sebagian publik. Sorotan umum dapat saja BG disanjung atau didukung, namun ada pula yang tidak mendukung bahkan menyampaikan pendapat atau kritik yang “pedas”. Sebagian pendapat dan ekspresi ini tersaji dalam media massa baik berbentuk teks dan gambar maupun video sebagai sarana yang mencerminkan kebebasan berpendapat (freedom of opinion).

Kedua, menjadi calon Kapolri yang sudah diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR, namun sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Sikap, pendapat bahkan desakan partai-partai dan kelompok pendukung BG adalah melantiknya sebagai Kapolri baru. Sebaliknya, pendapat, sikap dan ekspresi yang ditunjukkan oleh sebagian kelompok-kelompok non-partai adalah membatalkan pelantikan BG karena tersangka korupsi. Jadi, pada dasarnya dua kubu – kelompok pro BG dan anti BG – hanyalah ekspresi perbedaan pendapat.

Ketiga, setiap orang yang mengekspresikan kebebasan berada dalam lingkup hak-hak manusia, bukan tindak pidana. Istilah “jurus mabuk” yang dilontarkan Denny Indrayana adalah kritik atau opininya untuk menggambarkan jurus-jurus yang digunakan BG untuk bertahan dan masih mengincar jabatan Kapolri. Padahal KPK sudah menetapkannya sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi. BG masih berharap menempati jabatan sebagai pimpinan tertinggi penegak hukum: Kapolri. Secara moral politik, sikap bertahan atau tidak mau mundur ini tergolong buruk. BG tidak meneruskan “tradisi” mantan menteri/pejabat di era SBY. BG juga tidak mengikuti jejak Bambang Widjojanto (BW) yang meletakkan jabatan di KPK. Sehingga BG dapat dinilai tidak memberikan contoh “baik” di tubuh kepolisian.

Keempat, perbedaan pendapat antara kubu pro dan anti BG tidak termasuk ke dalam wilayah tindak pidana. Namun, kalau pelaku kebebasan berpendapat dijebloskan ke dalam tuduhan tindak pidana, maka akan menimbulkan kriminalisasi atas pelaku kebebasan tersebut. Kalau Polres Metro Jakarta Barat ceroboh atau memaksakan diri untuk melanjutkan laporan/aduan tentang pendapat Denny Indrayana, maka dapat dituduh balik atas Polres melukan kriminalisasi. Tidak ada tindak pidana, namun diada-adakan. Seandainya Denny dipenjara atas pendapatnya, maka inilah yang disebut tahanan politik (political prisoner). Sejumlah tahanan politik pernah berulang pada era Presiden Megawati pada 2001-2002 (Human Rights Watch, 2002).

PBHI meminta Presiden untuk mengawasi perilaku kepolisian di Jakarta yang dapat menggiringnya sebagai pelaku pelanggaran hak-hak manusia, khususnya dalam kaitan delik aduan pidana atas Denny Indrayana. Selain itu, PBHI juga mendesak Plt Kapolri untuk tidak meneruskan kasus ekspresi kebebasan dijebloskan ke dalam tindak pidana. Permintaan dan desakan ini untuk mencegah berulangnya keburukan pemerintah dan kepolisian di era Presiden Megawati.


Jakarta, 8 Februari 2015
Badan Pengurus Nasional PBHI


Suryadi Radjab
Sekretaris

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.