Puluhan Masyarakat Sipil Desak RUU Penghapusan Diskriminasi untuk Percepatan Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia

Siaran Pers Puluhan Masyarakat Sipil Desak RUU Penghapusan Diskriminasi untuk Percepatan Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia Jakarta, 23 Juli 2024 – Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), YIFoS Indonesia, Inti Muda Indonesia, dan Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi yang berjumlah 46 organisasi masyarakat sipil menggelar Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM-39) dengan tema “Urgensi RUU…

Details

Segera Ungkap dan Adili Prajurit TNI Pelaku Penembakan di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak!

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor KeamananMenyikapi Penembakan Warga Sipil oleh Aparat TNI di Kabupaten Puncak, Papua Segera Ungkap dan Adili Prajurit TNI Pelaku Penembakan di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak! Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam dengan keras peristiwa penembakan yang terjadi di wilayah Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi…

Details

Gelar Capacity Building, Wujud Nyata Hentikan Stigma terhadap HIV-AIDS

#BeritaPBHI  Gelar Capacity Building, Wujud Nyata Hentikan Stigma terhadap HIV-AIDS Jakarta, 18 Juli 2024 – PBHI menyelenggarakan Kelas Peningkatan Kapasitas Internal dengan tajuk “Mengenal HIV-AIDS, IMS, dan Relasinya dengan Stigma dan Diskriminasi”.  Kegiatan ini diikuti oleh staf dan peserta magang PBHI, serta menghadirkan Heriyanto dan Riska Arianti sebagai narasumber. Tujuan diadakannya kelas internal ini adalah…

Details

Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pernyataan Kababinkum TNI Terkait Usulan Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis “Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI” Jakarta, Kamis 11 Juli 2024 yang lalu Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan…

Details

Terpinggirkan dalam Pemulihan: Kurangnya Jaminan Hak Korban TPPO

#BeritaPBHI  “Terpinggirkan dalam Pemulihan: Kurangnya Jaminan Hak Korban TPPO” Jakarta, 3 Juli 2024 – PBHI menyelenggarakan Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM) ke-38 bersamaan dengan peluncuran temuan PBHI bertajuk “Menuntut Hak Atas Pemulihan bagi Korban TPPO”.  Turut hadir sebagai penanggap dalam diskusi ini, yaitu Enggar Pareanom (Kombes Pol), Wawan Fahrudin (LPSK), Pahrur Dalimunthe (DNT Lawyers), Wiwin…

Details

Kerangkeng Manusia Langkat: Menghukum Eksekutor, Membebaskan Aktor Intelektual, Menghapus Hak Korban atas Pemulihan

Rilis Pers Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) “Kerangkeng Manusia Langkat: Menghukum Eksekutor, Membebaskan Aktor Intelektual, Menghapus Hak Korban atas Pemulihan” Vonis bebas terhadap TRP, pelaku intelektual dalam tragedi Kerangkeng Manusia Langkat, yang sebelumnya dituntut 14 tahun penjara dan restitusi sebesar Rp2,3 miliar untuk 11 korban berdasar perhitungan LPSK, berbanding terbalik dengan…

Details

Terpinggirkan Dalam Pemulihan: Kurangnya Jaminan Hak Korban TPPO

TPPO harus diakui sebagai bentuk tindak kejahatan terorganisir karena melibatkan berbagai aktor, baik intelektual maupun eksekutor yang bukan hanya aktor sipil (eksekutor), namun juga aktor institusi (regulasi). Meskipun Satgas TPPO Polri sudah berhasil menumpas ratusan kasus TPPO semenjak dibentuk, namun penanganan hukum yang terjadi masih berfokus pada menumpas pelaku atau eksekutor lapangan. APH hanya menyita…

Details

ASEAN Declaration on environmental rights must uphold the highest human rights standards and ensure civil society participation

The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) and the undersigned organisations are alarmed by the substantially weakened state of the ASEAN declaration on environmental rights despite rigorous efforts by various civil society organisations (CSOs) in calling for its improvement. As the ASEAN Environmental Rights Working Group (AERWG) is set to meet on 1-3…

Details

“Asia Pacific Network: Peer Learning Experience, Negara Lain Belajar Bantuan Hukum dari Indonesia”

Bandung, 27 Juni 2024 – PBHI hadir dalam agenda Asia Pacific Network: Peer Learning Experience. Dalam kegiatan tersebut PBHI menjadi pembicara dalam sesi Learning Session VI “Lesson Learnt on OGP Commitment: Indonesia with theme Expanding Legal Aid for Vulnerable Groups. PBHI diwakili oleh Gina Sabrina selaku Sekretaris Badan Pengurus Nasional PBHI dan Sofyan, S.Sos., S.H.,…

Details

FORUM-ASIA dan PBHI Selenggarakan Konsultasi antar Dewan Eksekutif dengan Member dari Indonesia

FORUM-ASIA dan PBHI Selenggarakan Konsultasi antar Dewan Eksekutif dengan Member dari Indonesia Senin, 24 Juni 2024, PBHI dan FORUM-ASIA menggelar Pertemuan Dewan Eksekutif (EC Meeting) sebagai wadah konsultasi dengan anggota-anggota dari Indonesia. YLBHI, Kontras, AJI, Imparsial, HRWG, dan ELSAM turut ambil bagian dalam acara ini, mengulas berbagai upaya advokasi yang telah dilakukan dan merencanakan langkah-langkah…

Details