All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Berita
Dec 04

PBHI Kalimantan Barat Mengawal Kasus Penembakan Warga Kapuas Hulu

Pontianak, PBHI Kalimantan Barat akan mengumpulkan fakta dan mengawal proses penyelesaian kasus tertembaknya warga Kapuas Hulu, Rajemah dan Totong. Insiden penembakan tersebut di indikasikan dilakukan oleh oknum polisi di Sanggau.

Toni, Ketua divisi Advokasi PBHI Kalimantan Barat sebagaimana dilansir Pontianak Post menyatakan “Tembakan polisi idealnya hanya untuk melumpuhkan. Jadi tembakan diarahkan ke bawah. Jika sampai mengenai telinga dan bagian kepala ini menjadi pertanyaan. Kita akan mengumpulkan fakta terkait insiden ini, idealnya polisi memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat. Meskipun karena alasan tugas, anggota polisi tidak dapat berlaku sewenang-wenang. Apalagi sampai melepaskan tembakan ke arah mematikan bukan wilayah melumpuhkan, seperti kaki.

Read more...
Print PDF
Nov 26

PBHI Jakarta Meluncurkan 10 Klinik Bantuan Hukum

Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) meluncurkan klinik bantuan hukum yang tersebar 10 titik di Jakarta, Sabtu (26/11). Sepuluh titik itu yakni Kapuk, Meruya Utara, Rawe Terate, Johar Baru, Palmariam, Pegangsaan, Rawajati, Pejaten Timur, Pegangsaan Dua, dan Penjaringan.

Ketua PBHI Jakarta Poltak Agustinus menuturkan tujuan peluncuran klinik bantuan hukum untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengadukan berbagai persoalan hukum yang dialaminya. "Mereka akan mudah mengadukan persoalan hukum yang mereka alami," ujar Poltak kepada Liputan6.com di Gedung JMC, Jakarta.

Poltak menjelaskan selama ini warga banyak mengalami berbagai persoalan hukum. Namun tak mengetahui permasalahan yang mereka alami adalah persoalan hukum. "Mereka tak menyadari mereka sering mengalami persoalan hukum. Mereka juga tidak tahu kemana mereka harus melaporkan permasalahannya,"jelasnya.

Menurut Poltak, persoalan hukum yang sering mereka alami antara lain KDRT, Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM), pemukulan atau penganiyaan, salah tangkap dan sebagainya. "Selama dua tahun ini kan banyak kasus hukum yang ditangani polisi, tapi buat orang miskin, mana mau mereka mendengarkan," paparnya. Dalam acara peluncuran ini, PBHI Jakarta juga sekaligus menggelar diskusi yang dihadiri sejumlah bakal calon gubernurr DKI 

sumber : Liputan 6

Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) meluncurkan klinik bantuan hukum yang tersebar 10 titik di Jakarta, Sabtu (26/11). Sepuluh titik itu yakni Kapuk, Meruya Utara, Rawe Terate, Johar Baru, Palmariam, Pegangsaan, Rawajati, Pejaten Timur, Pegangsaan Dua, dan Penjaringan.

Ketua PBHI Jakarta Poltak Agustinus menuturkan tujuan peluncuran klinik bantuan hukum untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengadukan berbagai persoalan hukum yang dialaminya. "Mereka akan mudah mengadukan persoalan hukum yang mereka alami," ujar Poltak kepada Liputan6.com di Gedung JMC, Jakarta.

Poltak menjelaskan selama ini warga banyak mengalami berbagai persoalan hukum. Namun tak mengetahui permasalahan yang mereka alami adalah persoalan hukum. "Mereka tak menyadari mereka
sering mengalami persoalan hukum. Mereka juga tidak tahu kemana mereka harus melaporkan permasalahannya,"jelasnya.

Menurut Poltak, persoalan hukum yang sering mereka alami antara lain KDRT, Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM), pemukulan atau penganiyaan, salah tangkap dan sebagainya. "Selama dua tahun ini kan banyak kasus hukum yang ditangani polisi, tapi buat orang miskin, mana mau mereka mendengarkan," paparnya.

Dalam acara peluncuran ini, PBHI Jakarta juga sekaligus menggelar diskusi yang dihadiri sejumlah bakal calon gubernurr DKI
Print PDF
Nov 15

Beban Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang, Tidak Dibebankan ke Pedagang

Jakarta, Selasa 8 November 2011.  Samaratul Fuad wakil dari PBHI Sumatera Barat selaku kuasa hukum pedagang Pasar Raya Padang, Qibar, Walhi Sumatera Barat dan beberapa perwakilan pedagang pasar raya padang, sedikit bernafas lega setelah 2 tahun terakhir melakukan advokasi terhadap kebijakan Pemerintah yang akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang.  Setelah melakukan berbagai audiensi, surat menyurat dan desakan dari berbagai pihak, akhirnya Walikota Padang Sepakat tidak akan membebankan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Pedagang, kecuali Pungutan/Pembayaran sebagaimana telah dibebankan kepada Pedagang Pasar Raya Padang sebelum dilakukan rehabilitasi dan Rekonstruksi, Para Pedagang akan membantu dalam penempatan Kios Tampungan Sementara, Pemagaran dan Penempatan Gedung Baru yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang dengan desain yang sebelumnya harus dimusyawarahkan dan disetujui oleh Pedagang Pasar Raya Padang.

Read more...
Print PDF
Oct 25

Menkumham Didesak Serahkan RKUHAP ke Presiden

Jakarta, Hari pertama (20/10/2011) Menteri Hukum dan HAM terpilih Amir Syamsuddin dan Wakil Menteri Hukum dan Ham Deny Indrayana, didesak oleh Koalisi Masyarakat Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk segera menyerahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ke Presiden untuk selanjutnya diserahkan pembahasanya Kepada DPR.  

Koalisi Masyarakat Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari PBHI, LBH Jakarta, LEIPS, LBH Masyarakat, Arus Pelangi ELSAM, PSHK dan MAPI, menyatakan pemberlakuaan KUHAP saat ini telah banyak menimbulkan korban akibat fleksibelitas aturan didalam KUHAP khususnya mengenai penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum khususnya mengenai penggunaan kewenangan dalam melakukan penahanan dan jangka waktu penahanan yang terlalu lama yang menimbulkan berbagai pelanggaran HAM, korupsi dan ketidakadilan.

Read more...
Print PDF
Dec 17

PoldaRespon Protes PBHI Lampung

POLDA Lampung melalui Direktur Tahanan dan Barang Bukti AKBP Rachmat merespons protes Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Lampung terkait jadwal besuk tahanan.

’’Pemberlakuan jadwal besuk tahanan merupakan instruksi Kabareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman melalui telegram yang dikeluarkan pada 24 September 2011. Dalam telegram itu disebutkan jadwal besuk hari Selasa dan Jumat serta hari libur keagamaan, seperti Idul Fitri dan Natal. Waktunya dari pukul 10.00–14.00 WIB,” papar Rachmat kemarin.

Dia melanjutkan, bisa saja besuk di luar jadwal itu asalkan kondisinya bersifat darurat. ’’Awalnya, pemberlakuan jadwal besuk tahanan ini diperuntukkan tahanan KPK dan tindak pidana korupsi. Namun, dalam perkembangannya, berlaku untuk semua tahanan dari segala jenis tindak pidana,” bebernya.

Menurut perwira menengah itu, penerapan jadwal besuk tahanan untuk menghindari hal-hal tak diinginkan.  

Sekadar mengingatkan, PHBI Lampung memprotes jadwal besuk tahanan sebagaimana diatur dalam telegram Kapolri No. ST/1912/x/2011. Mereka menilai ketentuan itu merugikan hak-hak tersangka yang diatur dalam pasal 54 KUHAP tentang tersangka dan terdakwa serta pasal 70 tentang bantuan hukum. (yud/c2/ewi)

Sumber : Radarlampung.co.id

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.