All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Berita
Nov 07

Victim of Police Shooting Seek Justice After 9 Years

 

Iwan Mulyadi, 25, was downcast as he read out parts of a letter that he had written to President Joko “Jokowi” Widodo in front of the West Sumatra provincial legislative council building on Tuesday.

Iwan read out that when he was in junior high school back in 2006, he was shot by a police officer from the Kinali police precinct, West Pasaman regency. The shooting had paralyzed him permanently.

He said the President and the National Police were responsible for his paralysis. “The court has said so. Don’t you forget. You and the National Police owe me Rp 300 million (about US$22,000),” he said haltingly.

Quoting the court’s ruling on his case, Iwan demanded that the President obey the law and give him his rights. “Sir, I am waiting for justice,” he said.

Nine years ago, when Iwan was 16 years old, he was with his friend, Aken, when First Brig. Nofrizal came to his house in plain clothes with a warrant to investigate a stone-pelting case that allegedly involved Iwan.

While holding Aken, who came out of Iwan’s house first, Nofrizal fired his Taurus Colt .38 revolver into the air, telling Iwan to come out of the house or otherwise he would shoot him.

When Iwan came out of the house, stepping down the stairs of his house with the policeman to his back, Nofrizal suddenly shot him. Nofrizal and Aken then rushed Iwan to the hospital.

The bullet hit his spinal cord, and Iwan was completely paralyzed from his waist down. He spent almost a month at the hospital and during that time, Nofrizal only visited him once, asking for an amicable settlement by giving him a wheelchair.

Since then, Iwan has been unable to move much without the help of others. He cannot even turn his body in bed or move to his wheelchair.

Nofrizal was sentenced to 18 months in prison for severe persecution but was not dismissed from the police. He is currently serving in a police precinct in Padang, the capital of the province.

With assistance from the West Sumatra branch of the Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI), Iwan’s father Nazar filed a civil lawsuit against the National Police because Nofrizal was operating under a police warrant when he committed the shooting.

In 2008, the West Pasaman District Court demanded that the National Police pay compensation of Rp 300 million to Iwan. The Padang Higher Court upheld the ruling two years later and the Supreme Court turned down the police’s appeal in the case in 2011

“In 2012, we proposed the implementation of the ruling, but up till now, Iwan has still not received his rights and his dues even though the ruling has a fixed legal force,” West Sumatra PBHI chairman Wengki Purwanto said.

Chairman of the West Sumatra legislative council’s Commission I, Marlis, who received Iwan on Tuesday, said that the council last year had discussed the case with West Sumatra Police Chief Brig. Gen. Bambang Sri Herwanto.

“The police chief said that the challenge was that the fund had to be included in the state budget through the National Police and this took time,” Marlis said.

He promised to discuss the matter with council speakers and ask about the compensation directly at National Police headquarters.

Separately, Iwan hoped that the President would hear of his letter and pay the compensation soon. “I will continue fighting for my rights,” he said.

sumber : Jakartapost

Print PDF
Nov 07

Tahanan Polres Solok Tewas Dapat Perhatian Polisi

Kasus tahanan Polres Solok Harmein (50) yang meninggal di RSUP Dr M Djamil Padang pada Sabtu (31/10) lalu terus bergulir. Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar meminta Kapolres Arusuka bertanggung jawab atas kematian tahanan tersebut.

Dalam temuan PBHI, diduga adanya indikasi tindak pidana berupa penganiayaan berat yang menyebabkan kematian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 351 KUHP ayat (3) Jo Pasal 52 KUHP. Kematian tersebut juga melanggar HAM sebagaimana yang telah dijamin di dalam Pasal 281 (1) UUD 1945.

PBHI Sumbar dalam siaran persnya, Selasa (3/11) mendesak Kopolres Solok, Solok bertanggung jawab atas kematian Harmein karena masih dalam penguasaan kepolisian Solok. Selain itu PBHI juga meminta Komnas HAM, Bid Propam, dan Itwasda Polda Sumbar membentuk tim investigasi Independen dan mengambil tindakan sesuai fungsi dan wewenang masing-masing dalam persitiwa ini.

PBHI Sumbar juga mendesak kepolisian agar mempercepat kasus tersebut, dan menonaktifkan sementara anggota Polres Solok yang diduga terlibat selama penangkapan Harmein.

Dari kronologis yang disam­paikan PBHI Sumbar, kecuri­gaan mulai dirasakan ketika Sabtu pagi (17/10), Maryani (43) istri korban tidak diperbolehkan bertemu dengan suaminya, pada­hal kedatangannya untuk melihat kondisi dan mengantarkan pa­kaian untuk korban.

Petugas saat itu mengatakan kepada Maryani, bahwa suami­nya dalam kondisi sehat setelah diperiksa ke RSUD Solok, dan ia disuruh kembali seminggu lagi. Pada Selasa (20/10) pagi, Mar­yani menjenguk suaminya di RS Bha­yangkara, Padang dalam kondisi kritis, tidak sadarkan diri, tanpa pakaian, hidung berdarah, dengan tangan kanan terborgol, seluruh tubuh penuh luka, pelipis mata kanan robek, dan tangan kiri patah.

Maryani pun menanyakan kepada perawat bahwa suaminya sejak Sabtu malam berada di RS Bhayangkara, dalam kondisi kritis, tidak mau makan dan minum. Lalu ia menanyakan kepada petugas tentang kondisi suaminya tersebut, namun petu­gas hanya menjawab dia hanya menjalankan tugas dan perintah atasan. Kapolda Sumbar, Brigjen Pol. Sri Bambang Hermanto saat dijumpai wartawan di Wisma Kemala, Jalan Sudirman, Pa­dang, Selasa (03/11) menyatakan, tindakan anggotanya sudah sesuai prosedur.

“Prosedurnya sudah benar, karena melalui laporan polisi, keterangan saksi-saksi, kemudian penyelidikan,” ungkapnya.

Bambang menyampaikan, pada saat ditangkap Harmein mengendarai motor, lalu petugas berusaha memegangi motor, dan menangkapnya. Namun, Har­mein mencoba melarikan diri ke sebelah kandang itik lalu melom­pat ke jurang berkedalaman 10 meter.

Lebih lanjut jendral bintang satu tersebut mengatakan ada dua saksi yang melihat peristiwa itu, yaitu Afrizal alias Jon Gajah dan pemilik kandang itik.

“Inilah faktanya, tidak ada yang ditutupi,” tegasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa saat pencarian Harmein juga disaksikan oleh ratusan masya­rakat. Dan petugas yang mencari korban pun ikut berenang karena lokasi tersebut merupakan aliran sungai. Saat ditemukan Harmein dalam konsisi lemah, lalu petugas membawanya ke rumah sakit.

Tentang Berita Acara Peme­riksaan (BAP) yang telah dibuat oleh anggota Polres Solok, Solok, Bambang menjelaskan, setelah ditangkap Harmein diba­wa ke rumah sakit dalam kondisi lemah, lalu petugas membawanya ke kan­tor untuk dilakukan BAP, namun kondisi korban terus melemah dan dibawa ke RS Bhayangkara.

Dalam BAP diwajibkan ter­tu­lis apakah saudara (tersangka/saksi) dalam kondisi sehat. Hal tersebut sudah menjadi prosedur tetap kepolisian dalam tahap pemeriksaan.

Kematian Harmein (50), juga menjadi perhatian Komisi Na­sional Hak Asasi Manusia (Kom­nas HAM). Hasil dari otopsi jenazah akan menjadi penyeli­dikannya lebih lanjut. “Untuk kasus di Solok ini kami akan menunggu hasil dari otopsinya. Kami juga terus me­mantau bebe­rapa kasus lainnya seperti Dhar­masraya dan Pesisir Selatan,” papar Komisioner Kom­­nas HAM Maneger Nasution.(h/rvo)

Sumber : harianhaluan.com

Print PDF
Oct 27

Dipecat, Eks Pekerja Gugat Cakra TV

Televisi lokal Cakra TV Kota Semarang digugat bekas pekerjanya, Wahyu Agus Sri Purwoko. Wahyu menggugat kantor lamanya karena merasa jadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Wahyu bekerja di perusahaan media bagian editing video Cakra TV sejak awal Maret 2006 lalu. Wahyu yang sudah bekerja selama 9 tahun di PHK begitu saja tanpa diberi uang pesangon.

"Atas peristiwa ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jawa Tengah (Jateng) melakukan pendampingan kepada korban PHK. AJI dan PBHI sudah mengupayakan beberapa kali mediasi, termasuk mediasi tripartit di Disnaker Kota Semarang," tegas Ketua PBHI Jateng, Kahar Muamalsyah, kepada merdeka.com, Senin (26/10).

Kahar menjelaskan, Cakra TV tak mau mematuhi keputusan Disnaker Kota Semarang, Jawa Tengah. Akhirnya, Wahyu yang memberikan kuasa ke AJI dan PBHI, mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang.

"Hari ini, Senin (26/10) merupakan sidang perdana kasus sengketa ketenagakerjaan tersebut," jelas Kahar.

Kahar AJI dan PBHI Jawa Tengah mendesak supaya perusahaan Cakra TV mau mematuhi undang-undang dengan segera memberikan pesangon ke Wahyu.

"Jenis pekerjaan wartawan yang dilakukan Wahyu adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus. Oleh karena itu, status Wahyu sebagai pekerja media tidaklah bisa dikontrak. Secara otomatis Wahyu menjadi pekerja dengan status karyawan tetap Cakra TV," tuturnya.

Adapun kontrak yang ditandatangani Wahyu, menurut Kahar, dengan pihak perusahaan batal demi hukum.

"Hal ini mengacu pada pasal 59 ayat 1 UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan, pekerjaan kontrak hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, misalnya pekerjaan yang sekali selesai, pekerjaan yang penyelesaiannya tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun, pekerjaan musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru atau produk tambahan," paparnya.

Selain itu, ungkap Kahar, sesuai dengan pasal 161 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pekerja yang mengalami PHK dengan tanpa alasan pekerja melakukan kesalahan terhadap peraturan perusahaan dan telah mendapatkan teguran peringatan maka untuk memenuhi rasa keadilan pekerja berhak mendapatkan pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2.

"Uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan," jelasnya.

Selain itu, tambah Kahar, beberapa waktu lalu Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sudah mengeluarkan keputusan yang meminta agar Cakra TV memberikan uang pesangon ke Wahyu sebesar Rp 26 juta. Rinciannya, uang pesangon Rp 15 juta, uang penghargaan masa kerja Rp 6,9 juta, uang penggantian hak 15 persen Rp 3,3 juta.

"Namun, hingga kini Cakra TV tak mau mematuhi keputusan Disnaker itu. Kami juga menagih janji pemerintah untuk menghadirkan negara membantu problem-problem ketenagakerjaan yang dialami pekerja media," ucapnya.

"Pemerintah tak hanya memberikan keputusan tapi bisa 'menjewer' perusahaan yang tak patuh pada aturan," pungkasnya.

Sumber : merdeka.com

 

Print PDF
Jun 29

Insiden di Solok Bukan Kesalahpahaman tapi Murni Penembakan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar menilai, tertembaknya sekeluarga di Sungai Lasi yang diduga dilakukan oleh anggota Polres Solok Kota, bukan kesalahpahaman tetapi murni penembakan.

Ketua PBHI Sumbar Wengki Purwanto dalam siaran persnya, Minggu (28/6) mengatakan, sangat wajar apabila korban memacu laju kendaraanya, karena tidak tertutup kemungkinan orang mencoba menghentikan dan mengejar mobilnya adalah perampok, mengingat polisi saat itu berpakaian sipil.

“Seharusnya polisi tidak menembak ke arah penumpang mobil yang menyebabkan jatuhnya korban. Ini bukan kesalahpahaman, PBHI Sumbar menilai ada unsur niat/kesengajaan dari polisi yang mengejar untuk melakukan penembakan,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan Tim Buser Polres Solok Kota telah menciderai citra polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Tindakan tersebut tidak mencerminkan fungsi Polri.

Selain itu, penembakkan yang melukai warga sipil tersebut jelas tidak sejalan dengan prosedur tetap (Protap) Polri dalam penggunaan kekuatan. “Harusnya ketika telah berhasil memepet mobil, polisi bisa saja melakukan pendekatan persuasif atau tembakkan bisa diarahkan ke ban mobil, sehingga tidak mengakibatkan jatuhnya korban,” lanjutnya.

Meskipun demikian PBHI mengapresiasi langkah dan komiten Kapolda Sumbar yang berjanji bertanggung jawab untuk semua biaya pengobatan korban dan mengusut permasalahan itu. “PBHI akan tunggu realiasi janji Kaploda Sumbar. Sebagi mitra institusi Polri dalam penegakkan hukum, PBHI juga akan kawal kasus ini untuk dapat di usut sebagaimana mestinya,” tegasnya. (aci)

Sumber : Harian Singgalang

Print PDF
Mar 18

Undangan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) ke - V PBHI Jakarta

 

"Demokrasi Hiruk Pikuk & Begal Politik HAM Ditengah Presiden Pilihan Rakyat"

PBHI sebagai organisasi Bantuan Hukum & Pejuang HAM berbasiskan pada Anggota merupakan organisasi yang membedakan dari organisasi bantuan hukum yang lainnya. Ciri khusus ini merupakan bagian dari lahirnya para pemimpin dan pengurus PBHI yang berperspektif korban HAM. Sudah semestinya kepemimpinan selanjutnya PBHI Jakarta harus lepas dari Jeratan Elit Politik dan kontamisasi Oligarkhi Seniortas Ngelit. Situasi Politik kekinian yang tidak pasti, hiruk pikuk penegakan hukum membuat para korban pelanggar HAM diabaikan oleh Negara, para Elit Parpol berlomba dan saling barter kasus agar tidak diusut secara hukum. Jika hukum tumpul diatas dan tajam kebawah itu kondisi republik hukum di Indonesia. Masyarakat dipaksa untuk melihat situasi perang politik para Elit yang disuguhkan dalam tontonan media cetak & elektronik perang terhadap koruptor. Rakyat kecil dihukum setinggi-tingginya dengan kasus diatas 5 tahun, sementara para Koruptor dengan hukuman rendah dan jaminan didalam tahanan. Kondisi inilah yang dimainkan Elit baik dikalangan yang dulu Aktivis Parlemen atau atau Aktivis Ekstra Parlemen yang terjebak dalam Oligarkhi. Presiden Pilihan rakyat sudah selayaknya berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat indonesia bukan kepentingan Elit Politik semata.

Untuk itu kami mengundang kawan2 PBHI Jakarta untuk kembali berjuang dan berpartisipasi dalam Perjuangan korban HAM, baik yang sudah tersakiti dan disakiti oleh organisasi mari berkumpul singkirkan kepala batu dan bebal politik Pemimpin Hipokrit yang mementingkan kelompok dan dirinya sendiri semata dalam kepengurusan. Sudah saatnya mengambil alih kepemimpinan kepengurusan PBHI Jakarta sah (secara anggota) bukan anggota Abal-abal, Manipulasi, Ujuk-ujuk dan tidak pernah terlibat organisasi dalam Persperktif HAM.
Adapun acara MUSWIL Ke-V PBHI Jakarta yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tgl : Sabtu, 21 Maret 2015
Waktu : Jam 09:00 Wib s/d Selesai
Tempat : Seketariat PPA GMNI, Jl. Cikini Raya No. 69 Jakarta Pusat (Samping TIM)

Demikian informasi ini untuk disebarluaskan

Cp: Muhamad Ridwan Ristomoyo (081311588200)

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.