All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Berita
Dec 21

Peluncuran Buku Hentikan Praktek Sewenang-Wenang dan Kejam

 

Sejak 2011 sampai dengan 2012, PBHI telah melakukan pemantauaan/monitoring tentang prilaku dan tindak-tanduk kepolisian dalam menjalankan tugasnya maupun penderitaan para Tersangka dalam kaitanya dengan rentetan peristiwa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (arbitrary arrest and detention). Pemantauaan yang dilakukan oleh PBHI tidak hanya bertujuan untuk menunjukan gambaran umum dan khusus tentang pelanggaran hak-hak tersangka yang dilakukan polisi dalam menjalankan prosudur penangkapan dan penahanan, namun juga bertujuan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah dan kepolisian untuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam memperbaiki atau mengubah sistem penegakan hukum di Indonesia. Untuk lebih mengoptimalkan tujuan dari pemantauaan tersebut PBHI akan mengadakan Peluncuran buku "Hentikan Praktik Sewenang-Wenang dan Tindakan Kejam", pada :

 

Hari/Tanggal   : Kamis, 27 Desember 2012

 

Waktu               : Pukul 12:00 s/d 15.00 WIB (diawali makan siang)

 

Tempat             Bumbu Desa Cikini

 

                         Jln. Cikini Raya No.72, Menteng Jakarta Pusat

 


Peluncuran buku ini terbuka untuk umum, 50 orang pertama akan mendapatkan buku ini secara cuma-cuma. Besar harapan kami, bagi pembaca website ini dapat hadir dalam acara peluncuran tersebut.  

 

Hormat kami.

 

Panitia Peluncuran Laporan Pelanggaran Hak-Hak Tersangka

 

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Print PDF
Dec 21

Warga Magelang Minta Wakil Walikota yang Nikah Siri Mundur

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan nikah siri yang dilakukan Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo pada istrinya Siti Rubaidah (41) membuat warga geram. Mereka mendesak Joko mundur dari jabatannya.

Mereka membuat pernyataan sikap menanggapi kasus ini. Aksi dukungan ini mereka lakukan di Kawasan Alun-alun Kota Magelang, Jumat (21/12). Salah satu perwakilan masyarakat, Rahayu Kandiwati, yang juga perwakilan Departemen Wanita DPC PDIP Magelang, mendesak penegak hukum segera memproses kasus ini.

Mereka juga mendesak, lembaga DPRD Kota Magelang menentukan sikap politik dengan melakukan pemeriksaan atas pelanggaran undang-undang yang telah dilakukan oleh Joko Prasetyo. Kemudian meminta kepada pihak-pihak yang berwenang turut memberikan dukungan bukan malah menyalahkan korban.

"Kami juga menuntut pada Joko Prasetyo untuk bertanggungjawab terhadap tindakannya dengan mengundurkan diri dari jabatannya. Serta menuntut kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk segera memeriksa Joko Prasetyo dan menjatuhkan sanksi terhadap Joko Prasetyo," tegas Rahayu.

Menanggapi dukungan ini, Siti Rubaidah melalui kuasa hukumnya Deni Septivian dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jateng selaku kuasa hukum Siti Rubaidah menyatakan selama berumah tangga klienya telah mengalami KDRT.

"Kekerasan fisik dalam bentuk, penamparan, pemukulan, tendangan, perusakan properti milik korban. Kekerasan psikis berupa perselingkuhan yang dilakukan berulang-ulang sejak tahun 2000 sampai sekarang dengan wanita berbeda. Bahkan saat ini hidup bersama dengan selingkuhannya yang diakui sudah dinikah siri dan hidup bersama di rumah dinas," ungkapnya.

Deni menambahkan, Joko juga telah menghina dan mengusir ibu kandung Siti Rubaidah. Selain itu, Siti Rubaidah secara paksa dipisahkan dari kedua anaknya.

"Joko Prasetyo telah melakukan pelanggaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. PP No 6 th 2005, UU No 1 th 1974 tentang Perkawinan, dan KUHP (Kitab Hukum Undang-Undang Pidana)," beber Deni.

Sebelumnya, Joko telah melakukan klarifikasi terkait kasus ini. Dia menuding istrinya lah yang lebih dulu melakukan kekerasan pada dirinya dengan cara memukul. Soal nikah siri, Joko juga melakukan itu atas persetujuan sang istri.

sumber : merdeka.com

Print PDF
Dec 21

Metro TV Dinilai Melakukan Pelanggaran HAM terhadap Luviana

JAKARTA - Kasus pembebastugasan kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Luviana oleh Metro TV telah mendapat dukungan resmi dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM.

Dalam siaran persnya hari ini, Koordinator Aliansi METRO (Melawan Topeng Restorasi) Kustiah mengatakan pada keputusan resminya, dua institusi ini menyatakan PHK sepihak terhadap Luviana adalah bertentangan dengan hukum dan melakukan pelanggaran HAM.

Dalam suratnya No 2.759A/K/PMT/XI/2012 yang keluar pada 9 November 2012  Komnas HAM menyatakan bahwa Metro TV terindikasi melakukan pelanggaran HAM.

Dikatakan secara faktual Komnas HAM menemukan adanya pelanggaran hak berserikat karena upaya pemecatan yang dilakukan terhadap Luviana  bersamaan dengan dirintisnya upaya pembangunan Serikat Pekerja di Metro TV.

"Upaya ini dilakukan Metro TV secara sengaja atau tidak sengaja untuk menggagalkan upaya Luviana dalam membentuk serikat pekerja dan  memperjuangkan kesejahteraan karyawan," tulis Komnas HAM dalam siaran persnya.

Dikatakan indikasi pelanggaran HAM terjadi khususnya atas kebebasan berpendapat dan pelanggaran terhadap hak kebebasan berserikat. Padahal kebebasan menyatakan pendapat serta hak untuk berserikat dijamin dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Indikasi pelanggaran HAM makin jelas dan terang dengan diberhentikannya gaji Luviana pada saat belum ada keputusan hukum tetap.

Dijelaskan setelah diminta mundur tanpa alasan pada tanggl 31 Januari 2012, Luviana yang sedang merintis pendirian Serikat pekerja di Metro TV kemudian di-PHK oleh Metro TV karena dianggap berusaha mereformasi manajemen, mengajak kawan-kawan mempertanyakan kesejahteraan dan mencemarkan nama baik Metro TV karena menceritakan kasus yang dialaminya kepada pihak lain.

Sejak Juli 2012 hingga sekarang Luviana sudah tidak diberikan upah padahal belum ada keputusan hukum yang inkracht (tetap). Pemilik Metro TV pada tanggal 5 Juni 2012, Surya Paloh pernah menjanjikan Luviana untuk bekerja kembali, namun Luviana justru pada tanggal 27 Juni 2012 di PHK.

Sebelumnya, Komnas Perempuan juga telah mengeluarkan pernyataaan resmi melalui Surat No 083/KNAKTP/Pemantauan/Surat Dukungan/XI/2012, Komnas Perempuan juga telah menyatakan sikap. Pertama, kebijakan PHK terhadap Luviana tidaklah tepat Keputusan PHK ini merupakan pembungkaman bagi buruh untuk berpendapat serta mempertanyakan dan memperjuangkan hak kesejahteraannya.

Kedua,  Hak Saudari Luviana maupun buruh di perusahaan untuk memiliki dan mengeluarkan pendapat wajib mendapat penghargaan dan perlindungan tanpa adanya pembatasan, sesuai dengan Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.

Ketiga, tindakan Metro TV mem-PHK Saudari Luviana dengan pasal Kesalahan berat melalui Peraturan Perusahaan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini disebabkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 telah mencabut Pasal 158 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang kesalahan berat.    

Menyikapi pernyataan resmi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan, AJI Jakarta beserta Aliansi METRO maupun Aliansi SOVI mengapresiasi langkah Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang berpihak pada keadilan bagi buruh.

Mereka juga menyerukan Metro TV untuk mengkoreksi diri sebagai media massa yang selalu mengkritik negara atas nama rakyat dan demokrasi, namun dirinya sendiri telah melakukan pelanggaran HAM.

"Terakhir, kami juga menuntut Metro TV agar mencabut PHK Luviana dan pekerjakan Luviana kembali sekarang juga," tulis Koordinator Aliansi METRO (Melawan Topeng Restorasi) Kustiah dalam siaran persnya hari ini.

Disebutkan Aliansi METRO terdiri dari beberapa organisasi seperti Kontras, FPPI-Front Perjuangan Pemuda Indonesia, INFID, Salud, Komunitas Kedai Kopi Bhinneka, Migrant Care,Kapal Perempuan, PBHI Jakarta, AJI Jakarta, AJI Indonesia, Jurnal Perempuan, Inspirasi Indonesia, FMKJ-Forum Masyarakat Kota Jakarta, Aliansi Petani Indonesia, Somasi -solidaritas Mahasiswa Untuk Demokrasi, LBH Pers, Central Board of National Union Confederation (DPP Konfederasi Serikat Nasional), LBH Jakarta, AMAN- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Federasi Serikat Pekerja Media Independen.

Sekar Indosiar, FKI KSPSI Bekasi, Serikat Pekerja KBR 68H, KASBI, SRMI, FSNN-Federasi Serikat Nelayan Nusantara, SPSI, Barisan Perempuan Indonesia, SMI Jakarta, LPM Media Kampus, FPBJ Forum Perjuangan Buruh Jakarta, SBTPI Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia, Poros Wartawan Jakarta (PWJ), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Perempuan Mahardhika, Repdem, Paguyuban anti Penggusuran Jakarta (Pawang), Forum Alumni Mahasiswa Atmajaya Yogyakarta, Sekber Buruh, LBH Apik, Jala PRT, Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI), SOMASI, UKI, Forum Masyarakat Kota jakarta (FMKJ).

sumber : Tribunnews.com

Print PDF
Dec 18

Ayah Pemerkosa Anak 7 Tahun Tidak Ditahan

Jakarta : Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM akan membantu advokasi korban perkosaan anak berusia 7 tahun berinisial A oleh ayah kandungnya yang juga seorang guru, Elia. Ibu korban yang juga suami pelaku, NY, mengadukan ini karena merasa terancam.

Staf Devisi Advokasi PBHI, Pittor Parulian Hasibuan mengatakan, kedatangan korban adalah untuk mendapatkan bantuan hukum. Setelah melaporkan kasus itu, ada beberapa pihak yang mencoba menekan NY untuk tidak melanjutkan kasusnya.

Dengan keadaan seperti ini, PBHI akan terus mengawal kasus ini hingga pelaku divonis atas perbuatan bejatnya. Karena selain melakukan kekerasan seksual, pelaku juga merampas hak dasar korban dengan tidak menyekolahkannya. Apalagi mengingat pelaku merupakan seorang guru.

"Memang sangat miris sekali peritiwa yang menimpa korban. Untuk itu kami akan terus mendampinginya bahkan sampai re covery korban selesai," kata Pittor usai menerima NY di kantornya, Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Pittor berharap, agar pihak kepolisian segera menahan pelaku. Hal itu dikarenakan kekhawatiran mengenai pelaku akan melarikan diri ataupun mengulangi perbuatannya. Bahkan menghilangkan barang bukti.

Pittor pun mengaku heran, terhadap tidak ditahannya pelaku. "Kemarin ketika saya tanya petugas Polres Kota Tangerang mengatakan masih mengumpulkan keterangan dari pihak saksi dan saksi korban. Setelah semuanya terpenuhi baru pelaku di amankan," ucap Pittor. (Ism)

sumber : liputan6.com

Print PDF
Dec 12

Warga Situng V Lapor ke Komnas HAM

Padang, Padek—Lima orang warga Situng V, Jorong Aur­jaya, Nagari Kotopadang, Ke­camatan Sitiung, kemarin (30/11), mendatangi Komnas HAM Sumbar untuk mengadukan kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum aparat kepolisian, saat peng­gerebekan kampung tersebut pada Minggu (25/11) lalu.

Didampingi penasihat hu­kum dari Perhimpunan Ban­tuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sumbar, kelima warga yang mengaku menjadi korban pelanggaran HAM itu, masih trauma sejak kampung mereka digerebek aparat kepo­lisian secara membabi buta.

Lima warga Sitiung V itu di­sambut Plt Kepala Kantor Kom­nas HAM Sumbar, Sul­tanul Ari­fin dan sejumlah anggota Kom­nas HAM Sum­bar. Keem­pat warga yang me­ngaku menja­di korban kekera­san polisi itu, se­o­­rang laki-laki dan empat wanita.

Pria tersebut mengaku kor­ban salah tangkap oleh aparat Polsek Kotobaru yang menu­duh­nya penambang liar. Se­dang­kan empat wanita terse­but, istri dari warga yang dite­tap­kan sebagai tersangka oleh aparat Pol­res Dharmasraya. Mereka me­ngatakan suaminya tidak ter­libat dalam kasus penga­niayaan dan pe­nyan­deraan Kapolres.

“Suami saya tidak bersalah, ta­pi tetap saja diperlakukan ti­dak manusiawi di hadapan anak-anak saya pak,” kata salah seo­rang warga Sitiung V, yang tidak ingin namanya disebutkan kepada komisioner Komnas HAM Sumbar.

Dengan bercucuran air mata, ibu-ibu ini menceritakan kronologi penangkapan suami mereka oleh aparat kepolisian. “Ketika itu, kami tengah duduk santai di dalam rumah. Tiba-tiba datang segerombol polisi mendobrak pintu rumah. Yang laki-laki dianiaya dan diseret di depan anak dan istri mereka,” ungkapnya.

Koordinator Advokasi dan Bantuan Hukum PBHI Sum­bar, M Fauzan Azim menga­takan, berdasarkan informasi yang dihimpun PBHI Sumbar, ter­dapat 75 laki-laki ditangkap, 45 orang lainnya dibebaskan, dan 10 orang ditetapkan seba­gai tersangka. Dia menilai, tindakan aparat tersebut, tidak berdasar hukum dan berten­tangan de­ngan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, serta bertentangan dengan KUHAP dan UU No 5 Tahun 1998 ten­tang Ratifikasi Anti-Penghu­kuman yang Kejam dan tidak Manusiawi. “Selain itu, tindakan aparat tersebut juga melanggar UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM,” kata Fauzan.

Menyikapi hal tersebut, PBHI Sumbar mengecam pe­nang­kapan secara sewenang-wenang terhadap warga laki-laki di Jorong Aurjaya, dan menyatakan hal itu sebagai pelanggaran hak konsti­tusio­nal warga negara. Kemudian, PBHI juga meminta Kapolda Sumbar dan Polres/Polresta yang terlibat untuk segera menarik anggotanya dari Si­tung V, dan menghentikan segala bentuk penangkapan dan penyisiran yang tidak berdasar hukum dan me­ma­tuhi prosedur hukum berlaku.

PBHI Sumbar juga me­minta Kapolri mengintruksi Kapolda mengusut tuntas dan transparan terhadap penang­kapan secara sewenang-we­nang terhadap warga. “Kami juga berharap Kapolri men­copot Kapolda Sumbar serta Kapolres yang terlibat dalam aksi penangkapan dan sweeping itu,” tutur Fauzan.

Sementara, Plt Kepala Kan­tor Komnas HAM Sumbar, Sul­tanul Arifin mengatakan, pe­ngaduan ini akan dikoor­dina­sikan dengan Komnas HAM Pusat. “Kejadian akan kita koor­dinasikan dulu ke pusat. Setelah itu, baru akan kita tindaklanjuti,” tuturnya. (*)

sumber : padang ekspres

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.