All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Berita
Dec 28

Polda Cari Lima Provokator

PBHI Sumatera Barat, Padang Ekspres—Sebanyak 5 dari 26 orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus penganiayaan dan penyanderaan Kapolres Dharmasraya beserta sepuluh anggotanya beberapa waktu lalu, kasusnya ditangani Polda Sumbar. Lima orang tersebut diduga provokator dalam amuk massa itu. Sedang­kan 21 orang lainnya masih ditangani Polres Dharmasraya.

Kapolres Dharmasraya, AKBP Chairul Aziz meminta para DPO segera menye­rahkan diri secara baik-baik, sehingga bisa hidup tenang. Karena, cepat atau lambat mereka akan tertangkap juga. “Alangkah baiknya mereka menyerahkan diri secara baik-baik, itu akan lebih terhormat,” ucap Chairul.

Dia yakin para DPO masih memantau situasi di Dhar­masraya dan ragu-ragu untuk menyerahkan diri. Dia men­ceritakan, salah seorang DPO ada yang menghubungi penga­cara dan mem­pertanyakan kenapa dirinya masuk DPO dalam kasus tersebut. Namun karena komunikasi DPO de­ngan pengacara terputus, ke­beradaannya tidak terlacak.


Gelar Perkara

Sementara itu, 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kasusnya akan se­gera diserahkan ke pihak ke­jaksaan. Sekitar Januari, Pol­res akan gelar perkara dan disaksikan Kejaksaan Negeri Pulaupunjung.

Semua tersangka dijerat Pasal 170 KUHP tentang se­cara bersama-sama mela­ku­kan pengrusakan dan penga­niyaan tindak kekerasan ter­hadap orang dan barang de­ngan ancaman antara lima tahun hingga sembilan tahun.

Berkas ke-10 tersangka itu akan dibagi dalam tiga berkas dengan tujuan untuk mem­per­mudah penyelidikan. “Ka­rena di samping sebagai ter­sangka, mereka juga sebagai saksi dalam kasus yang meli­batkan diri mereka, sehingga dilakukan split (pemisahan),” jelas Chairul.

Sayangnya, kasus dugaan tindak kekerasan yang dila­kukan aparat kepolisian terha­dap warga Sitiung V tersebut, tidak jelas kelanjutannya.

Diberitakan sebelumnya, lima orang warga Situng V, Jorong Aurjaya, Nagari Koto­padang, Kecamatan Sitiung, mendatangi Komnas HAM Sumbar untuk mengadukan kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum aparat kepolisian, saat peng­gerebekan kampung tersebut pada Minggu (25/11) lalu.

Didampingi penasihat hu­kum dari Perhimpunan Ban­tuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sumbar, kelima warga yang mengaku menjadi korban pelanggaran HAM itu, masih trauma sejak kampung mereka digerebek aparat ke­polisian secara membabi buta. Selain itu, mereka juga menga­ku ke DPRD Sumbar. (ita)

Print PDF
Dec 28

Polda Cari Lima Provokator

PBHI Sumatera Barat, Padang Ekspres—Sebanyak 5 dari 26 orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus penganiayaan dan penyanderaan Kapolres Dharmasraya beserta sepuluh anggotanya beberapa waktu lalu, kasusnya ditangani Polda Sumbar. Lima orang tersebut diduga provokator dalam amuk massa itu. Sedang­kan 21 orang lainnya masih ditangani Polres Dharmasraya.

Kapolres Dharmasraya, AKBP Chairul Aziz meminta para DPO segera menye­rahkan diri secara baik-baik, sehingga bisa hidup tenang. Karena, cepat atau lambat mereka akan tertangkap juga. “Alangkah baiknya mereka menyerahkan diri secara baik-baik, itu akan lebih terhormat,” ucap Chairul.

Dia yakin para DPO masih memantau situasi di Dhar­masraya dan ragu-ragu untuk menyerahkan diri. Dia men­ceritakan, salah seorang DPO ada yang menghubungi penga­cara dan mem­pertanyakan kenapa dirinya masuk DPO dalam kasus tersebut. Namun karena komunikasi DPO de­ngan pengacara terputus, ke­beradaannya tidak terlacak.


Gelar Perkara

Sementara itu, 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kasusnya akan se­gera diserahkan ke pihak ke­jaksaan. Sekitar Januari, Pol­res akan gelar perkara dan disaksikan Kejaksaan Negeri Pulaupunjung.

Semua tersangka dijerat Pasal 170 KUHP tentang se­cara bersama-sama mela­ku­kan pengrusakan dan penga­niyaan tindak kekerasan ter­hadap orang dan barang de­ngan ancaman antara lima tahun hingga sembilan tahun.

Berkas ke-10 tersangka itu akan dibagi dalam tiga berkas dengan tujuan untuk mem­per­mudah penyelidikan. “Ka­rena di samping sebagai ter­sangka, mereka juga sebagai saksi dalam kasus yang meli­batkan diri mereka, sehingga dilakukan split (pemisahan),” jelas Chairul.

Sayangnya, kasus dugaan tindak kekerasan yang dila­kukan aparat kepolisian terha­dap warga Sitiung V tersebut, tidak jelas kelanjutannya.

Diberitakan sebelumnya, lima orang warga Situng V, Jorong Aurjaya, Nagari Koto­padang, Kecamatan Sitiung, mendatangi Komnas HAM Sumbar untuk mengadukan kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum aparat kepolisian, saat peng­gerebekan kampung tersebut pada Minggu (25/11) lalu.

Didampingi penasihat hu­kum dari Perhimpunan Ban­tuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sumbar, kelima warga yang mengaku menjadi korban pelanggaran HAM itu, masih trauma sejak kampung mereka digerebek aparat ke­polisian secara membabi buta. Selain itu, mereka juga menga­ku ke DPRD Sumbar. (ita)

Print PDF
Dec 28

Pemko Abaikan Solusi Komnas HAM

PBHI Sumatera Barat, Padang Ekspres. PULUHAN pedagang Pasar Ra­­ya Padang menggelar demo ke DPRD Padang, kemarin. Mereka mem­­protes tindakan Pemko yang di­nilai melanggar kesepakatan yang te­­lah ditandatangani di Komisi Na­sional Hak Asasi Manusia (Kom­nas HAM) di Jakarta pada 8 November 2011.

Di antara kesepakatan itu, reha­bi­litasi dan rekonstruksi Gedung Pasar Inpres II, III dan IV, petak batu bagonjong daging dan buah dilakukan oleh Pemko Padang. Untuk proses pembangunan, Pemko sepakat mendirikan kios sementara selama proses pembongkaran dan pembangunan  (lihat grafis, red).

“Sampai saat ini nasib para pe­dagang korban gempa 2009 masih terombang-ambing karena tidak ada tempat penampungan. Jadi Pemko telah melanggar apa yang telah di­sepakati saat di Komnas HAM dulu,” kata salah seorang kuasa hukum pedagang dari Perhimpunan Ban­tuan Hukum dan Hak Asasi Manu­sia (PBHI) Sumbar, Samaratul Fuad saat berdialong dengan anggota DPRD di DPRD Padang, kemarin.

Fuad menjelaskan, tempat pe­nam­pungan untuk pedagang Pasar Inpres I dan petak bagonjong buah tidak bisa ditempati karena telah terisi pedagang lainnya. Begitu juga pedagang Pasar Inpres I lantai II, hingga kini belum mendapatkan tempat penampungan.

Fuad menilai Pemko tidak serius terhadap kelanjutan pembangunan Pasar Inpres III dan IV. Mere­ka menduga belum ada keje­la­san dana kelanjutan pem­bangunan Pasar Inpres III dan IV karena diskenariokan pi­hak-pihak tertentu.

Dia juga menilai Pasar Raya tidak terkelola dengan baik. Jika dikelola dengan baik, ada sekitar Rp 6-8 miliar pen­dapatan asli daerah yang bisa didapatkan. “Pedagang bayar retribusi Rp 3.000 per orang. Jika mereka berjualan sampai malam, retribusinya sampai tiga kali lipat. Jika dikalikan dengan 10.000 pedagang saja, satu tahun sudah berapa?” tegasnya.

Pedagang Pasar Inpres II lantai I, Syafrudin mengata­kan, penggratisan Pasar Inpres I hi­ngga kini belum berjalan mak­­si­mal. Akibat ketiadaan penam­pungan, sebagian peda­gang terpaksa banting stir jadi buruh.

“Kalau kita lihat hanya sekitar 60-75 persen pem­bangun­an Pasar Inpres I yang masih bagus. Sisanya sudah roboh. Saya lihat penggratisan Pasar Inpres I juga tidak berja­lan dengan baik,” keluhnya.

Ketua DPRD Padang, Zul­herman berjanji mendesak Pemko menepati kesepakatan yang dibuat. “Kami prihatin dengan apa yang dihadapi pedagang saat ini. Kami juga berupaya mencarikan solusi­nya, salah satunya meminta Pemko menggratiskan Pasar Inpres I. Tapi, itu juga belum ber­jalan maksimal,” kata Zul­her­man. (zul)

Berita lainya :

- Rehab Vase VII mandek

Print PDF
Dec 28

Kemenkes Dinilai Tidak Mampu Menyelesaikan Persoalan 9 Kepala Keluarga

 

PBHI Jakarta- sebagaimana dilansir oleh Kompas.com. - Poltak Agustinus Sinaga, Kuasa Hukum Warga Hangjebat dari RT 01, RT 04, RT 05 di wilayah RW 08 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatansekaligus ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jakarta menyampaikan, penggusuran tersebut terkait rencana pembangunan lapangan voli dan sarana olah raga di lokasi tersebut.

"Upaya Kementerian Kesehatan untuk mengambil lahan ini tidak beda dengan mafia tanah. Warga dituduh melakukan penyerobotan tanah. Padahal warga yang tinggal di sini sudah sejak lama, dari tahun 1959," kata Poltak, saat ditemui di Pos Sekretariat RT 05, RW 08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2012) malam. Sebagian warga yang tinggal di sana, lanjut Poltak, merupakan warga asli yang telah tinggal lama di lokasi tersebut. Menurutnya, sudah tentu warga tidak mau menerima rencana tersebut.

Selain itu, warga hanya diberikan uang kerohiman sebagai pengganti dari rencana penggusuran itu yang menurutnya tidak mampu menggantikan tempat tinggal warga. Terdapat sekitar 9 Kepala Keluarga (KK) yang ada di sana dengan jumlah jiwa sekitar 40 orang. "Warga sudah sampai berkurang dan kini yang bertahan tinggal 9 KK saja," ujar Poltak.

Berbagai upaya penyelesaian menurutnya sudah diupayakan pihaknya kepada berbagai pihak. Dia mengaku pihaknya sudah betemu dengan Bambang Sulastomo, staf Kementerian Kesehatan, dan juga Neti dari Biro Hukum Kementerian Kesehatan. "Tapi pembicaraan untuk menyelesaikan kasus ini malah membicarakan uang kerohiman. Dari biro hukum Ibu Neti ngomong kalau Menkes akan berusaha mengambil lahan. Mereka bilang mereka punya sertifikat tanah," ujar Poltak.

Meski begitu, Poltak menyatakan keheranannya terkait sertifikat tersebut. Pihaknya justru mempertanyakan kesahihan sertifikat dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan memiliki tanah yang di keluarga tahun 1998. Padahal, sambungnya, warga sudah tinggal di sana sejak tahun 1959. "Penerbitan sertifikat itu saja warga tidak tahu. Tahu-tahu terbit saja. Yang anehnya di sini kita melihat masa sih sebuah lembaga kelas Kementrian tak bisa menyelesaikan persoalan 9 kepala keluarga, tidak bisa diambil solusi yang terbaik buat warga. Bukannya warga negara punya hak-hak atas tempat tinggal. Kita menyimpulkan negara belum bisa melindungi warganya. Kementrian kan milik negara, harusnya sekelas kementerian punya solusi," cetus Poltak.

Sebelumnya, mereka menyatakan sudah melakukan aksi serupa di Balaikota pada tanggal 29 November 2012 silam dan bertemu dengan Staf Khusus Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Untuk itu, rencananya pihaknya bersama warga dengan total jumlah sekitar 100 orang besok akan kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk kedua kalinya dan meminta bantuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Jokowi pernah bilang membangun Jakarta dari kampung dan di sini kampungnya namanya kan Hangjebat. Kalau digusur Jokowi mau bangunnya dari mana?. Bagaimana pun kenapa kita akan mengadu ke Jokowi karena warga sini merupakan warga asli. Kita menuntut untuk mendapatkan solusi terbaik. Dan meminta upaya nyata tentang kasus ini," tutup Poltak.

Untuk sementara, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Kesehatan mengenai rencana penggusuran ini. Editor : Tri Wahono. Sumber : Kompas.com

 
Berita Terkait :
 
 
 
 
 
 



 

Print PDF
Dec 28

PBHI Jawa Tengah Dukung Bupati Semarang, Atas Ancaman Gugatan FPI

PBHI Jawa Tengah. Ketua Majelis Wilayah PBHI Jawa Tengah, Deni Septiviant Siap mendampingi Bupati Semarang yang diancam digugat oleh FPI karena merasa dizalimi dengan dikeluarkanya Izin perayaan Natal di alun-alun mini Sidomulyo, Kabupaten Semarang, Senin lalu (24/12). Menurut Deni Sikap Bupati Semarang Mundjirin ini patut mendapat apresiasi karena serius menjalankan sikapnya sebagai aparatur negara yang menghargai perbedaan. Ia berani bertindak, sedangkan gugatan FPI mencederai kbhinekaan kata," kata Deni.

Menurut Ketua Majelis Anggota PBHI Jawa Tengah ini,  sikap bupati Semarang itu menjadi momentum yang baik dan layak ditiru bagi pemerintah daerah lain yang kadang lalai dalam menciptkan toleransi  di masyarakat. Sikap yang sama juga disampaikan oleh ketua Lembaga Studi Sosial dan Agama Jawa Tengah, Tedi Kholiluddin yang menilai langkah Mundjirin sudah sesuai dengan kapasitasnya yang memegang mandat sebagai pemimpin masyarakat. »Saya menilai izin perayan Natal di alun-alun Mini yang diberikan oleh bupati Mundjirin sesuai dengan garis kontitusi,” ujar Tedi.

Mundjirin punya alasan kuat untuk mengeluarkan izin perayaan Natal di alun-alun mini Sidomulyo, Kabupaten Semarang, Senin lalu. “Kebijakan saya dilandasi payung hukum yang telah diteken oleh kepala daerah sebelumnya. Itu masih berlaku,” ujar Mundjirin di rumah dinasnya, Rabu, 26 Desember 2012.

Menurut dia, keputusannya memberi izin misa berlandaskan Peraturan Bupati No 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Izin Penggunaan Lapangan di Kabupaten Semarang. “Lapangan itu fasilitas publik, kegunaannya untuk kegiatan keagamaan, ormas, dan pedagang kaki lima,” kata dia.

Mundjirin menjelaskan, alun-alun mini bukan merupakan halaman Masjid Agung, yang dibangun tiga tahun lalu. Selain itu, katanya, kegiatan misa di tempat itu telah berlangsung 10 kali selama ini. “Baru menimbulkan protes saat kehadiran FPI di Kabupaten Semarang,” katanya. Menurut dia, masyarakat Kabupaten Semarang pun tak ada yang protes karena sudah paham situasinya. to2

Berita Terkait :

FPI JATENG akan Gugat Bupati Semarang

Digugat FPI Bupati Semarang Tidak Takut

Digugat FPI Bupati Semarang Dapat Dukungan

 

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.