All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Berita
Jan 02

Di PraPeradilankan, KAPOLRI enggan Hadir

PBHI Jakarta-Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra peradilan (2/1/2012) yang diajukan oleh PBHI Jakarta selaku kuasa hukum lima orang mahasiswa Universitas Pamulang yang ditangkap dan ditahan karena melakukan aksi unjuk rasa ketika kunjungan Wakapolri ke Universitas Pamulang.

Sebagaimana dilansir liputan6.com Hendra Supriyatna Pengacara dari PBHI Jakarta menyatakan"Tindakan aparat kepolisian hanyalah untuk membalikkan isu sebagai reaksi atas demontrasi mahasiswa Unpam saat Wakapolri Komjen Nanan Sukarna mendatangi kampus, 18 Oktober 2012 lalu,Menurut Hendra, aparat kepolisian saat menggendalikan demonstrasi mahasiswa Unpam, dinilai telah melakukan kesalahan prosedur. Karena itu, pemohon meminta hakim membebaskan kelimanya dan memulihkan harkat dan martabat kelima mahasiswa, serta membebankan biaya perkara kepada negara. Dalam Permohonan yang dibacakan, PBHI Jakarta menganggap Tindakan Termohon dinilai melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) KUHAP.

Agenda sidang pembacaan permohonan praperadilan tersebut tidak dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (Termohon I), Kapolda Irjen Pol Putut Bagus Eko Bayuseno (Termohon II) dan Dirkrimum Mapolda Metro Jaya dan Kasat Kemneg Metro Jaya (Termohon III) . Hendra Supriyatma selaku kuasa hukum dari PBHI Jakarta sebagaimana dilansir GatraNews.Com menyayangkan ketidakhadiran mereka yang tidak menghargai hukum, padahal mereka penegak hukum, harusnya profesional, ini kali kedua mereka sidang. kemarin Termohon I-IV mangkir,"

Berita Terkait : 

Hakim Diminta Bebaskan 5 Mahasiswa Universitas Pamulang

PN Jaksel Sidangkan Pra Peradilankan Kapolri

Print PDF
Jan 02

Tidak Ada Alasan Pemko Tidak Bisa Membangun Pasar Raya Padang

PBHI Sumatra Barat— sebagaimana dilansir oleh Padang Ekspres, atas permasalahan tidak selesainya pembangunan pasar Raya Padang Koordinator Divisi Kajian dan Monitoring dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar, Suharyati mengatakan, tidak ada alasan Pemko tidak bisa melakukan pembangunan Pasar Raya.

“Pemko kan bisa mengusulkan kembali pada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi, untuk mendapatkan anggaran pembangunan pasar tersebut. Kalau Pemko serius dan sungguh-sungguh, kan bisa berkoordinasi dengan DPRD untuk melakukan pinja¬man pada Bank BPBD,” tegasnya.

PBHI berharap Pemko transparan sehingga setiap persoalan bisa dipecahkan bersama. “Pasar Inpres III misalnya, tempat itu tidak perlu diruntuhkan semuanya sehingga dapat menekan biaya. Tapi entah apa alasannya, Pemko bersikeras gedung itu diruntuhkan seluruhnya. Akibatnya, pembangunan Pasar Raya tidak berjalan seperti harapan,” jelasnya.

Berdasarkan Pantauan Padang Ekspres kemarin (31/12), pedagang tampak berjualan di bekas runtuhan bangunan yang belum diperbaiki. (to)

Sumber : 

Padang Ekspres, Pasar Raya Terbengkalai (1/1/2012)

Print PDF
Dec 28

Jokowi Akan Langsung Cek Penggusuran

 

PBHI JAKARTA, Kompas.com - Hari ini, Jumat (28/12/2012) puluhan warga Hang Jebat, RT 01, RT 04, RT 05 di wilayah RW 08 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melakukan aksi unjuk rasa ke Balaikota untuk menuntut keadilan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Hal itu dilakukan karena mereka ingin meminta bantuan kepada Jokowi untuk mencegah penggusuran oleh pihak Kementerian Kesehatan.

Siang tadi Jokowi pun telah menerima perwakilan dari warga yang melakukan aksi unjuk rasa. Setelah bertemu dengan warga, Jokowi berjanji untuk mengecek lokasi tersebut.

"Ya nanti kita lihat ke lapangan. Saya mau lihat lapangan lah. Saya sudah dengar, ya nanti coba lihat lapangan," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (28/12/2012).

Persoalan penggusuran terkait kepemilikan tanah itu, kata Jokowi, merupakan permasalahan yang paling sering terjadi, khususnya di Ibu Kota.

"Memang persoalan-persoalan seperti ini banyak sekali, setiap hari berdatangan silih berganti. Masalah tanah terutama banyak sekali," kata Jokowi.

Seperti diberitakan, warga Hang Jebat Jakarta Selatan menolak rencana penggusuran oleh pihak Kementerian Kesehatan.

Poltak Agustinus Sinaga, kuasa hukum warga sekaligus ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jakarta menyampaikan, penggusuran tersebut terkait rencana pembangunan lapangan voli dan sarana olah raga di lokasi tersebut.

"Upaya Kementerian Kesehatan untuk mengambil lahan ini tidak beda dengan mafia tanah. Warga dituduh melakukan penyerobotan tanah. Padahal warga yang tinggal di sini sudah sejak lama, dari tahun 1959," kata Poltak.

Berbagai upaya penyelesaian menurutnya sudah diupayakan pihaknya kepada berbagai pihak. Dia mengaku pihaknya sudah bertemu dengan Bambang Sulastomo, staf Kementerian Kesehatan, dan juga Neti dari Biro Hukum Kementerian Kesehatan.

"Jokowi pernah bilang membangun Jakarta dari kampung dan di sini kampungnya namanya kan Hang Jebat. Kalau digusur Jokowi mau bangunnya dari mana? Bagaimana pun kenapa kita akan mengadu ke Jokowi karena warga sini merupakan warga asli. Kita menuntut untuk mendapatkan solusi terbaik. Dan meminta upaya nyata tentang kasus ini," ujarnya.

Editor : Tri Wahono, Kompas.com
 
 
 
 
 
 

 

Print PDF
Dec 28

Kekerasan di Polri Karena Contoh Atasan

Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menggelar acara peluncuran buku dan diskusi publik yang bertema "Hentikan Praktek Sewenang-wenang dan Kejam" di Cikini, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Dalam acara itu, puluhan aktivis Hukum dan HAM serta Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala turut hadir.
Buku yang menceritakan tentang kesewenang-wenangan Polri dalam memperlakukan tersangka dinilai sudah melanggar hak-hak tersangka.

Menurut Komisioner Kompolnas yang juga seorang kriminolog, Adrianus Meliala, buku terbitan PBHI ini sangat membantu masyarakat dalam mengetahui hak-hak tersangka. Pasalnya ada asas praduga tak bersalah bagi tersangka, dan Polri harus menghormati itu.

Adrianus melanjutkan, praktek-praktek kekerasan yang dilakukan polri sebenarnya adalah karena kurangnya pendidikan lanjutan bagi para perwira-perwira polri.

"Dari 400-an ribu anggota polri, mungkin hanya 20%-30% yang mendapat pendidikan lanjutan, sisanya tidak," katanya.

Dari hasil pengamatan Kompolnas, Adrianus menjelaskan, bagi mereka yang tidak mendapat pendidikan lanjutan, mereka bukan belajar secara tulisan atau lihat di televisi, tetapi mereka belajar mencontoh, mencontoh atasan atau mencontoh senior mereka, dan apabila atasan dan senior mencontohkan pola kekerasan, inilah yang diikuti oleh mereka.

"Mereka belajar secara modeling, mencontoh karena mereka tidak mendapatkan pendidikan lanjutan," pungkas Adrianus. (WAN/WAN)


Sumber : Kabarcepat.com

Print PDF
Dec 28

Polda Cari Lima Provokator

PBHI Sumatera Barat, Padang Ekspres—Sebanyak 5 dari 26 orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus penganiayaan dan penyanderaan Kapolres Dharmasraya beserta sepuluh anggotanya beberapa waktu lalu, kasusnya ditangani Polda Sumbar. Lima orang tersebut diduga provokator dalam amuk massa itu. Sedang­kan 21 orang lainnya masih ditangani Polres Dharmasraya.

Kapolres Dharmasraya, AKBP Chairul Aziz meminta para DPO segera menye­rahkan diri secara baik-baik, sehingga bisa hidup tenang. Karena, cepat atau lambat mereka akan tertangkap juga. “Alangkah baiknya mereka menyerahkan diri secara baik-baik, itu akan lebih terhormat,” ucap Chairul.

Dia yakin para DPO masih memantau situasi di Dhar­masraya dan ragu-ragu untuk menyerahkan diri. Dia men­ceritakan, salah seorang DPO ada yang menghubungi penga­cara dan mem­pertanyakan kenapa dirinya masuk DPO dalam kasus tersebut. Namun karena komunikasi DPO de­ngan pengacara terputus, ke­beradaannya tidak terlacak.


Gelar Perkara

Sementara itu, 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kasusnya akan se­gera diserahkan ke pihak ke­jaksaan. Sekitar Januari, Pol­res akan gelar perkara dan disaksikan Kejaksaan Negeri Pulaupunjung.

Semua tersangka dijerat Pasal 170 KUHP tentang se­cara bersama-sama mela­ku­kan pengrusakan dan penga­niyaan tindak kekerasan ter­hadap orang dan barang de­ngan ancaman antara lima tahun hingga sembilan tahun.

Berkas ke-10 tersangka itu akan dibagi dalam tiga berkas dengan tujuan untuk mem­per­mudah penyelidikan. “Ka­rena di samping sebagai ter­sangka, mereka juga sebagai saksi dalam kasus yang meli­batkan diri mereka, sehingga dilakukan split (pemisahan),” jelas Chairul.

Sayangnya, kasus dugaan tindak kekerasan yang dila­kukan aparat kepolisian terha­dap warga Sitiung V tersebut, tidak jelas kelanjutannya.

Diberitakan sebelumnya, lima orang warga Situng V, Jorong Aurjaya, Nagari Koto­padang, Kecamatan Sitiung, mendatangi Komnas HAM Sumbar untuk mengadukan kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum aparat kepolisian, saat peng­gerebekan kampung tersebut pada Minggu (25/11) lalu.

Didampingi penasihat hu­kum dari Perhimpunan Ban­tuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sumbar, kelima warga yang mengaku menjadi korban pelanggaran HAM itu, masih trauma sejak kampung mereka digerebek aparat ke­polisian secara membabi buta. Selain itu, mereka juga menga­ku ke DPRD Sumbar. (ita)

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.