All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Berita
Jan 21

PBHI : Kemendiknas Harus Mencabut Sekolah RSBI/SBI

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta Poltak Agustinus Sinaga mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membatalkan pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi dasar Rintisan Sekolah Bertaraf Indonesia (RSBI).

 

Artinya RSBI/SBI bubar, karena tidak sesuai dengan cita-cita roh pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terkecuali.

 

“Ya kalau saya melihat sudah sepatutnya semua sekolah di tanah air harus patuh.Dan sudah cukup jelas bahwa semua pihak yang tidak ingin adanya diskriminasi dalam dunia pendidikan harus mendukung,” kata Poltak Ketua PBHI Jakarta, kepada LICOM, Jumat (11/01/2013).

 

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan kerja cepat dan tegas untuk mencabut status SBI/RSBI bagi sekolah sekolah dan mengambil langkah-langkah positif guna mendukung substansi dari Putusan MK tersebut, agar tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.

 

Perlu ditegaskan bahwa Putusan MK ini bukan sekedar,”embel-embel internasional, namun yg terpenting adalah pemerataan pendidikan yang merata tanpa ada kasta dan diskriminasi,”tegasnya.@aguslensa>


sumber : lensaindonesia.com

 

Print PDF
Jan 16

Pedagang Protes Pasar Inpres Terbengkalai

Be­lum jelasnya kelanjutan pem­­bangunan Pasar Inpres II, III, dan IV membuat se­jumlah pe­­dagang yang terga­bung da­lam Kesatuan Peda­gang Pa­sar (KPP) Padang kecewa. Pa­ra pedagang me­minta ke­pas­tian sampai ka­pan me­nem­pati kios penam­pungan yang kondisinya jauh dari layak.

Pantauan Padang Eks­pres, pembangunan kon­struksi Pasar Inpres telah selesai dilakukan hingga lantai empat. Namun, pem­bangunan kios dan petak dagangan belum dibangun. “Seharusnya pembangunan Pasar Inpres II, III, dan IV tidak terhenti seperti ini. Padahal, wali kota  telah bejanji membangun pasar jika telah ada dana,” kata Wakil Ketua KPP Padang, Asril Manan didampingi Sekretaris Irwan Sofyan, Ketua Forum Peternak dan Pedagang Ayam, Irsal, akhir pekan lalu.

 

Asril mengatakan, pem­bangunan Pasar Inpres telah disepakati melalui kelompok kerja (pokja) terdiri dari pedagang. Salah satu yang menjadi janji wali kota saat itu, akan merobohkan ba­ngun­an Pasar Inpres setelah ada kepastian dana untuk pembangunan kembali. “Tapi nyatanya tidak terea­lisasi,” ujarnya.

 

Kekecewaan juga disam­pai­kan Irsal. “Selain banyak yang tidak berdagang lagi, omzet pedagang turun dras­tis,” akunya.

 

Selain kecewa dengan keti­dakjelasan pembangunan Pa­sar Inpres II-IV, KPP Padang juga mengkritik Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sumbar. “Seharusnya PBHI yang telah menerima kuasa hukum, terus memper­juangkan hak pedagang untuk mendapatkan kembali kios mereka. Pedagang hanya ingin berdagang dengan aman dan nyaman. Berdagang di kios penampungan seperti peda­gang kaki lima saja,” ujar Asril.

 

Kepala Dinas Pasar Pa­dang, Tasril Tasar mengakui pengerja­an tahun 2013 belum ada ke­pastian karena tidak ada dana. “Baru pengajuan proposal ke Badan Nasional Pe­nang­gu­lang­an Bencana (BNPB) yang bisa kita upaya­kan,” ujarnya.

 

Tasril menambahkan, pem­bangunan Pasar Inpres II-IV yang mencapai 40 persen, telah menelan biaya Rp 64 miliar. Sisanya, dibutuhkan dana sekitar Rp 150 miliar lagi.  “Kita meminta pedagang tetap bersabar. Untuk mengantisi­pasi konflik, Dinas Pasar akan berusaha memanfaatkan lahan dan mengintensifkan sosiali­sasi,” ucapnya.

 

Menanggapi kritikan KPP, Ketua Majelis Anggota Wila­yah PBHI Sumbar, Samiratul Fuad menjelaskan, PBHI telah melakukan berbagai upaya hukum dengan melaporkan masalah ini ke Komnas HAM. “In­tinya, PBHI akan terus mem­perjuangkan sekitar 1.500 pedagang yang mem­berikan kuasa hukum pada PBHI,” ujarnya. (ek)


Sumber : padangekspres

Print PDF
Jan 16

Jadi Tersangka KDRT, Wawali Magelang Dilaporkan Istri Soal Nikah Siri

Magelang - Setelah dilaporkan istri dan menjadi tersangka kasus KDRT, Wakil Wali (Wawali) Kota Magelang, Joko Prasetyo, dilaporkan untuk kasus lain. Orang kedua di Kota Magelang itu diduga menikah siri.

Siti Rubaidah, istri Joko, melaporkan suaminya ke Polresta Magelang, Jalan Alun-Alun Selatan, Kamis (10/1/2013). Ia didampingi kuasa hukumnya, Kahar Muamalsyah dan Eko Roesanto. Kahar menyebut pihaknya melaporkan suami kliennya yaitu JP dan perempuan SZN. Pelaporan itu dilakukan karena setelah tindak pidana sebelumnya, yaitu KDRT, muncul tindak pidana baru.

Pada tanggal 18 Oktober 2012, JP mengaku kepada Siti Rubaidah telah menikah siri dengan SZN. "Padahal hingga saat ini tidak ada putusan dari Pengadilan Agama kepada JP berupa izin untuk beristri lebih dari satu orang," jelas aktivis PBHI ini. Selain itu, ada bukti percakapan melalui BBM (BlackBerry Messenger) bahwa JP berkomunikasi dengan SZN laiknya suami istri. Kemudian, perkawinan siri tersebut diduga tidak dicatatkan di Pengadilan Agama sehingga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Kamis (6/12/2012), Joko dilaporkan oleh Siti Rubaidah ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Magelang. Diduga, ia melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Laporan itu disertai hasil visum dari rumah sakit. Dalam proses selanjutnya, Joko dijadikan tersangka. Dia menjalani pemeriksaan di Mapolresta Magelang pada Sabtu (15/12/2012). Kasus ini masih berlanjut hingga kini.

Sumber : detiknews

Print PDF
Jan 15

Khawatir Direlokasi Pedagang Pasar Minggu Akan Adukan Nasib Ke Jokowi

JAKARTA, Para pedagang PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, akan mengadukan nasib mereka ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi menyusul kebijakan manajemen PD Pasar Jaya yang mereka anggap meresahkan. Mereka khawatir PD Pasar Jaya akan merelokasi para pedagang (baca: Akan Direlokasi, Pedagang PD Pasar Jaya Pasar Minggu Cemas).

"Kita bersama para pedagang rencananya akan mempersiapkan, mendatangi Balaikota dalam waktu dekat. Kita akan menyampaikan dan kita mau Jokowi terlibat (menyelesaikan)," kata Poltak Agustinus Sinaga Kuasa, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jakarta, di Pasar Minggu, Senin (14/1/2013).

Ia berharap Jokowi turun menyelesaikan persoalan ini. Menurut dia, para pedagang resah jika dipindahkan mereka akan kehilangan pembeli. "Saya kira kalau Jokowi mau menyelesaikan persoalan pedagang, sama seperti di Solo, para pedagang akan menganggap Jokowi tidak sama seperti pengelola pasar (di Pasar Minggu). Masalah seperti ini juga bukan cuma terjadi di Pasar Minggu, banyak juga dialami para pedagang di PD Pasar yang ada di Jakarta," ujar Poltak.

Seperti diberitakan, para pedagang lapak di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Minggu belakangan mulai cemas tentang kelangsungan tempat mereka berjualan. Pasalnya, berbagai tindakan dan kebijakan yang dianggap sepihak oleh para pedagang dari manajeman PD Pasar Jaya Pasar Minggu serta isu adanya pemindahaan lokasi membuat mereka tidak bisa berdagang dengan tenang.Editor : Heru Margianto

Sumber : Kompas.com

 
Print PDF
Jan 02

Polisi Perlihatkan Sandal Joko Pada Ida

PBHI Jawa Tengah - TribunNews.com ; Penyidik Polres Magelang Kota, Senin (31/12/2012) memanggil istri Wakil Wali Kota Magelang, Siti Rubaidah (Ida) untuk dimintai keterangan terkait barang bukti dan keterangan tersangka Joko Prasetyo dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).


Ida datang di Mapolres pukul 10.25 wib dengan mengendarai sepeda motor, didampingi sejumlah aktifis Jaringan Rakyat Anti Pejabat Publik Pelaku KDRT (JRAP3KDRT). Kasatreskrim, AKP Kiswiyono mengatakan, pemanggilan Ida adalah untuk melengkapi pemeriksaan tambahan terkait keterangan Joko Prasetyo di hadapan penyidik beberapa waktu lalu, termasuk memperlihatkan barang bukti berupa sandal.


“Ini melengkapi pemeriksaan tambahan, karena kemarin barang bukti telah disita. Dan ternyata barang buktinya semua sesuai,” katanya.

Selain itu, lanjut Kiswiyono, kedatangan Ida juga untuk penunjukan kuasa hukum baru untuk pendampingan kasusnya, yaitu Denny Septiviant dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jawa Tengah.

Saat ini, kata Kiswiyono, proses selanjutnya adalah memanggil dua saksi peristiwa KDRT, untuk dimintai keterangan terkait hasil pengakuan Joko Prasetyo pada polisi.
“Dua saksi yang menyaksikan peristiwa itu sudah dipanggil tapi belum datang, kita masih menunggu. Diperkirakan proses pelimpahan ke penuntut umum sekitar dua minggu lagi,” katanya.

Denny Septiviant, usai mendampingi Ida dalam pemeriksaan mengungkapkan, penyidik hanya meminta keterangan terkait hasil pemeriksaan tersangka beberapa waktu lalu, dan juga memperlihatkan barang bukti.

“Iya barang bukti berupa sandal itu benar yang digunakan untuk pemukulan. Ibu Ida dieriksa selama sekitar 30 menit,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga berencana mengajukan barang bukti lain untuk memperkuat laporan kliennya. Namun ia belum dapat memastikan kapan bukti-bukti itu dibawa ke polisi.(had)

sumber : Tribun.News.com

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.