All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Berita
Jul 12

BPHN Siapkan Juknis Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum

Pemerintah, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tengah menyiapkan petunjuk teknis pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban dana bantuan hukum (bankum). Pemerintah telah menganggarkan Rp40,8 miliar untuk dana bantuan hukum tahun anggaran 2013. Dana ini akan diberikan kepada organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang membantu dan mengadvokasi masalah hukum warga miskin. Ada 310 PBH yang dinyatakan lolos verifikasi.

 

Direktur Penyuluhan Hukum BPHN, Bambang Palasara, menjelaskan petunjuk teknis (juknis) sedang disiapkan untuk melengkapi proses pemberian bantuan hukum kepada warga miskin. Regulasi yang bersifat teknis pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagian juga sudah diterbitkan. Saat ini yang sedang disiapkan adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang besaran dana bantuan hukum untuk penanganan setiap perkara.

 

Dalam beberapa hari ke depan, Bambang melanjutkan, “Keputusan Menteri tentang besaran bantuan hukum akan ditandatangani”. Keputusan ini penting untuk memberi kepastian berapa biaya yang disalurkan kepada PBH untuk menangani satu perkara warga miskin. Besarannya diperkirakan sekitar 5-7 juta per kasus litigasi. Dalam beberapa kesempatan, pengurusa PBH mengeluhkan jumlah itu karena akan dipakai untuk semua tingkatan peradilan.

 

Firdaus, Ketua Badan Pengurus Wilayah PBHI Sumbar, misalnya, mengingatkan wilayah kerja PBH yang dia pimpin sangat luas, bahkan hingga ke Riau dan Jambi. Jika warga miskin yang dibantu jauh dari kantor PBHI Sumbar di Padang, biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Ia meminta masalah ini juga diperhatikan Pemerintah.

 

Besaran dana tetap bantuan hukum itulah yang akan diputuskan dalam beberapa hari ke depan. Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013 menyebutkan nilai anggaran bantuan hukum yang disepakati dalam perjanjian mengikuti penetapan menteri mengenai alokasi anggaran bantuan hukum. PP ini mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Sebelum menerima dana bankum, organisasi PBH memang disyaratkan untuk menandatanganiperjanjian pelaksanaan bantuan hukum. Dalam perjanjian itu akan diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban penggunaan dana. Menurut Bambang Palasara, penandatanganan perjanjian itu kemungkinan akan dilaksanakan di Jakarta. Pengurus PBH yang lolos verifikasi akan diundang ke Jakarta.

 

Meskipun juknis sedang disiapkan, PP No. 42 Tahun 2013 sebenarnya sudah mengatur sejumlah poin penting mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dana bankum. PBH diminta untuk mengajukan rencana anggaran bankum kepada Menteri Hukum dan HAM. Menteri pula yang berwenang mengawasi pemberian, dan memverifikasi kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan bantuan hukum.

PBH wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bankum kepada Menteri secara triwulan, semesteran, dan tahunan. Laporan realisasi disertai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian. Untuk kegiatan non-litigasi, PBH harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu ada kewajiban PBH melaporkan penerimaan dana selain yang bersumber dari APBN/APBD.

 

Beberapa pengurus PBH yang dihubungi hukumonline tak berkeberatan dengan kewajiban melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bankum. Kewajiban itu disadari sebagai bagian dari transparansi yang selama ini juga ikut didorong oleh PBH.

 

Sumber : Hukumonline

Print PDF
Jul 12

Kopasus Terdakwa Cebongan Dinilai Tekan Saksi

PBHI-Yogyakarta- Tekanan mental mulai dirasakan para saksi sipir LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, saat memberi keterangan dalam persidangan 12 terdakwa anggota Kopassus di Pengadilan Militer II-
11 Yogyakarta, Kamis 11 Juli 2013.

Ketika sedang memberikan kesaksian, posisi duduk saksi sipir LP Cebongan, Widiyatmana, misalnya, tampak tak nyaman. Pasalnya, akibat ruang sidang yang sempit, saksi duduk amat
Dekat dengan jajaran para terdakwa prajurit Kopasus.

Saking tak nyamannya, Oditur Militer Letnan Kolonel Hasan sampai meminta saksi memundurkan saja kursi putarnya. Permintaan Hasan ini dikabulkan Hakim Ketua Letkol Chk
(K) Faridah Faisal.

Saksi berikutnya, yang juga sipir LP Cebongan, Indrawan, mengalami hal yang sama. Posisi duduknya tampak gelisah sampai Hakim Faridah memintanya mundur menjauh dari para terdakwa.

Tapi baru saja saksi memundurkan kursinya, mendadak salah seorang dari lima terdakwa, Sersan Satu Suprapto, menginterupsi. “Posisi saksi terlalu berdekatan dengan pengunjung,” kata Suprapto memprotes. Untung saja, interupsi terdakwa tidak menyurutkan hakim. Dia malah
Menegur Suprapto karena berbicara di luar giliranya.

Ketua Tim Psikolog Kasus Cebongan, Yusti Probowati, menilai komposisi ruang sidang memang menyulitkan posisi saksi. "Posisi duduk saksi sangat berdekatan dengan para terdakwa dan penasehat hukumnya," kata psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.

Direktur Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Yogyakarta Andi Suryo Awaludin menengarai aksi interupsi terdakwa sebagai bentuk intimidasi terhadap saksi. “Itu intimidasi Terhadap saksi”, kata Andi.

Sementara anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba (LPSK) Teguh Soedarsono menegaskan sejak awal LPSK ingin keterangan saksi diambil via telekonferensi saja. “Data kompetensi psikisnya sudah kami sampaikan kepada majelis hakim dan oditur militernya,” kata Teguh kepada Tempo, Kamis 11 Juli 2013. Permintaan LPSK ini sudah ditolak hakim.

Sumber : tempo.co

Print PDF
Jun 27

KuHAP Minta Anti Penyiksaan di KUHAP

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mnuntut Pemerintah dan DPR memasukkan ketentuan prosedur anti penyiksaan dalam revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Langkah ini merupakan solusi atas maraknya tindak penyiksaan dalam proses penegakan hukum.

Totok Yuliyanto dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menjelaskan, Indonesia sudah 15 tahun meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No 5 Tahun 1998. Oleh sebab itulah, Totok mengatakan sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrative dan judicial yang efektif untuk mencegah tindakan-tindakan penyiksaan.

Pendapat Totok diperkuat oleh Marulitua Rajagukguk, Pengacara Publik dari LBH Jakarta. Menurut Maruli yang juga merupakan anggota KuHAP, dalam catatan LBH Jakarta mengenai pengaduan dalam 3 tahun terakhir (2009-2012), selalu terjadi tindak penyiksaan dalam penyelidikan dan penyidikan. Di tahun 2010, ditemui kasus penyiksaan sebanyak 7 kasus, Tahun 2011 sebanyak 2 kaus, Tahun 2012 4 kasus. "Selama ini, pelaku yang paling dominan melakukan tindak penyiksaan yaitu Kepolisian,"kata Maruli.

Maruli juga menjelaskan penelitian yang pernah dilakukan oleh LBH Jakarta pada tahun 2005. Kala itu, 81,1% tersangka mengalami penyiksaan saat diperiksa di tingkat kepolisian. Kondisi ini juga terjadi di tahun 2008, dengan 83,65% mengaku pernah disiksa oleh kepolisian. "Kasus ini muncul di lima wilayah di DKI Jakarta yang selama ini dianggap sebagai parameter situasi hukum di Indonesia, dengan pelaku yang dominan melakukan tindak penyiksaan yaitu kepolisian,"sesal Maruli.

Dalam penelitian terakhir yang dilakukan oleh LBH Jakarta pada tahun 2012 untuk lima wilayah DKI Jakarta, kembali terungkap bahwa penyiksaan terjadi pada saat penangkapan sebanyak 82%, penyiksaan pada saat proses BAP sebanyak 84%, dan. Masih menurut Maruli, bentuk tindak penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara; pertama; Penyiksaan Psikis dengan cara tidak diperkenankan dikunjungi keluarga, dihina, dibentak, Kedua; Penyiksaan psikis dengan cara dijambak, diseret, ditampar, dipukul, ditendang, disetrum, Ketiga; Penyiksaan Perlakuan Seksual dengan cara ditelanjangi, dipaksa berciuman.

Kondisi inilah yang menurut Totok dan Maruli harus segera dicegah oleh pemerintah. Caranya, yaitu : Pertama, menjadikan Konvensi Hak Sipil dan Politik untuk dijadikan acuan utama dalam penyusunan RUU KUHAP. "Pemerintah harus menomorsatukan prinsip menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dalam penyusunan RUU KUHAP,"kata Totok.

Kedua, ketentuan Hakim Pra Persidangan yang sudah diatur dalam RUU KUHAP diharapkan dapat dipertahankan dan diberikan kewenangan yang lebih besar dalam memberikan dan mengkontrol pemberian izin upaya paksa serta secara aktif melakukan pemeriksaan terhadap proses peradilan.

Ketiga, menurut Maruli, RUU KUHAP harus mempersingkat jangka waktu penahanan. Menurutnya, penahanan yang begitu panjang dalam KUHAP, menyebabkan maraknya penyiksaan pada seluruh tahanan yang ada di Indonesia.

Keempat; menurut Maruli, Bantuan Hukum dalam RUU KUHAP juga harus mengacu kepada UU Bantuan Hukum, supaya terdapat harmonisasi dan sinkronisasi, untuk menjamin hak bantuan hukum untuk setiap orang.

Sumber : Kontan.co.id

Print PDF
Jun 24

PBHI : Sidang Kasus Cebongan Memilukan

Pelaksanaan sidang kasus penyerangan LP Cebongan di Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Kamis (20/6) lalu dianggap cukup terbuka. Namun, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Yogyakarta, Andi Suryo Awaludin SH juga memiliki catatan tersendiri berdasarkan monitoringnya dalam sidang itu. Dia menyebut, sidang itu seperti tragedi memilukan.

Selain suasana gaduh kerap terdengar di luar ruang sidang, dakwaan Oditur menurutnya terkesan tidak serius. Dakwaan Oditur sebagai jaksa, menurutnya, tidak fokus. Pasal pembunuhan berencana, yaitu 340 KUHP memiliki ancaman pidana tinggi. Namun oleh Oditur masih dibubuhkan pasal penganiyaaan 351 KUHP dan pasal pengeroyokan 170 KUHP yang ancaman pidananya rendah.

Dengan demikian, dia menduga target Oditur adalah agar para terdakwa dipidana dengan hukuman ringan. Padahal, menurutnya, tujuan sanksi pidana untuk memberikan efek jera pada pelaku dan memberian rasa keadilan pada korban.

PBHI juga menilai Oditur Militer dalam dakwaan terkesan mendiskreditkan korban dengan menyebutnya sebagai kelompok preman. Disayangkan pula, pemakaian istilah itu tanpa ada penjelasan definisi hukum arti preman dan pembuktiannya. Hal itu menurutnya berarti mewacanakan pembenaran praktik penghilangan paksa nyawa orang, atau extra judicial killing sebagaimana diduga dilakukan 12 terdakwa anggota Kopassus.

Lepas dari materi dakwaan, Andi mengatakan, dari sisi pengamanan pun persidangan itu terkesan gaduh. Andi berkomentar atas kegaduhan dan suasana terkesan ribut di Pengadilan Militer Yogyakarta selama persidangan, sesuai monitoringnya. Menurutnya, TNI maupun Polri telah gagal menjaga kewibawaan dan kehormatan negara.

Sebagaimana pengamatannya, di Dilmil itu banyak milisi yang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar gedung. Itu menurutnya bentuk tindakan contemp of court atau penghinaan pada pengadilan. Selain itu, sikap tidak semestinya juga terlihat saat massa mengintimidasi petugas negara dari Komnas HAM. Beberapa anggota ormas bahkan mencaci maki rombongan Komnas HAM dengan kata-kata kasar.

"Mobil rombongan Komnas HAM digebrak, sehingga sangat ironis di Kota Yogyakarta yang dikenal santun dan berbudaya terjadi hal demikian," kata Andi, Jumat (21/6/2013).

Andi menegaskan, hal semacam itu, disebutnya penodaan kewibawaan dan kehormatan negara, tidak akan terjadi jika polisi dan TNI mengoptimalkan perannya. Dia meyakini sebenarnya polisi dan TNI dapat mencegah atau meredam semua itu.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Samsudin Nurseha pun berkomentar serupa. Aparat menurutnya belum melaksanakan pengamanan sebagaimana fungsinya. Hal itu terlihat salah satunya saat sidang justru Polri berada di luar komplek gedung Dilmil. Sementara, pengamanan di dalam selain oleh TNI justru dilakukan ormas.

"Selama keberadaan ormas itu tidak mengganggu tidak masalah. Tapi terpenting perlu dicermati di mana fungsi tugas Polri," kata Nurseha. Tugas keamanan selain oleh TNI dan Polri menurutnya boleh saja dilakukan. Hanya, tentu hal itu tidak lalu mengambil alih fungsi Polri. Pasalnya, pengamanan tetap merupakan tugas atau prioritas Polri. Dengan demikian, hal-hal semacam kegaduhan tidak perlu terjadi, terlebih karena di pengadilan militer.

Anggota LPSK, Teguh Sudarsono juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, mencermati kondisi dan situasi persidangan terkesan amburadul. Fokus yang muncul bukan tertuju pada bagaimana peran dan kerja TNI terhadap pengamanan sidang,

"Kondisi itu mestinya menggugah para pimpinan pemerintahan di pusat dan daerah, pimpinan dan anggota DPR RI dan lembaga hukum serta para aktivis LSM," katanya.(*)

Sumber : TRIBUNJOGJA.COM

Print PDF
Jun 21

PBHI Tinjau Lokasi Pembakaran Lahan

Per­him­punan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sum­bar meninjau lokasi pem­ba­karan lahan dan pembong­karan mushala yang diduga dilakukan PT PMJ dan KUD Dastra Kinali di Nagari Koto­baru, Kecamatan Luhak Nan­duo, Pasaman Barat, Ming­gu (16/6). Tinjauan ini guna meng­himpun data dan fakta sebelum memenuhi permin­taan warga membawa kasus ini ke ranah hukum.

Divisi Advokasi Bantuan Hukum dan HAM, PBHI Sum­bar, Guntur Abdurrahman me­nyatakan siap menin­dak­lanjuti kasus ini , jika dite­mukan indi­kasi pelanggaran hukum.

“Kami harapkan penegak hukum melakukan tugasnya sesuai aturan. Penyelesaian masalah ini juga harus meli­batkan Pemkab Pasbar untuk memediasinya dengan pihak perusahaan, KUD Dastra, ni­nik mamak dan Keltan Hara­pan,” jelas Guntur.

Sementara itu, Pucuk Adat Luhak Saparampek, Syahrul Ramadhan Tanjung Sinarao Panghulu Basa menyam­pai­kan, lokasi lahan perke­bunan sawit itu hingga kini masih bersengketa antara KUD Das­tra Kinali dan PT PMJ (Pri­matama Mulia Jaya) dengan Keltan Harapan Simpangtiga.

“Sangat disayangkan sudah dieksekusi sebelum ada putu­san hukum. Karena keltan ini resmi berdiri sesuai aturan adat di Sumbar. Lokasi mu­shala itu memang diren­cana­kan dijadi­kan perumahan tem­pat pendi­dikan dan lain­nya. Ninik ma­mak Simpangtigo tidak pernah menyerahkan lahan ke perusa­haan. Untuk itu, kita harapkan pihak pene­gak hukum peka melihat per­soa­lan ini dan me­nin­daknya sesuai hukum ber­laku,” tegas Syahrul.

Ketua Umum Keltan Ha­rapan Simpangtiga, Nasrul Tanjung menegaskan seluruh ninik mamak Simpangtigo sudah membuat surat du­kungan untuk melaporkan pelaku tindakan kriminal itu. “Kita telah melaporkan pihak PT PMJ dan KUD Dastra ke Polres Pasbar,” jelas Nasrul.

Kapolres Pasbar AKBP Sof­yan Hidayat melalui Kasubag Humasnya AKP Mudassir mem­­benarkan telah mene­rima ­la­­po­ran pengaduan dari Keltan Harapan. Yang dila­porkan itu pihak PT PMJ dan KUD Dastra terkait penge­rusakan lahan. “Ya, benar Keltan Harapan telah mela­porkan PT PMJ dan KUD Das­tra, kini kasusnya masih pe­nyelidikan,” sebut Mudassir.

Sementara itu, Manager PT PMJ, Indra Arma ketika dite­mui di kantornya tidak berada di tempat. Ketika dihubungi melalui via selulernya tidak aktif. Begitu juga dari pihak KUD Dastra juta belum ber­hasil dihubungi. (roy)

Sumber : Padang Ekspres

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.