All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Berita
Dec 27

Jerat Hukum Intai Kepala Daerah (Hati-Hati Gunakan Bansos dan Tender Barang)

Ancaman hukum siap menjerat kepala daerah yang gemar menyalahgunakan kekuasaan. Kementerian Dalam Negeri melansir 312 kepala dan wakil kepala daerah serta mantan kepala daerah ter¬sangkut kasus hukum sejak tahun 2005 hingga 24 Desember 2013.

Untuk itu, penyelewengan dalam proyek pengadaan barang dan jasa, serta dana bantuan sosial (bansos) dan hibah harus dihindari kepala daerah, bila tidak ingin dipidanakan saat menjabat maupun usai menjabat.

“Dana bansos dan hibah rawan disalahgunakan. Jadi kepala daerah harus berhati-hati kalau tak ingin bermasalah. Penyaluran dana ban¬sos dan hibah harus dilakukan sesuai aturan. Jika tidak dilakukan dengan benar, siap-siap berurusan dengan hukum,” ingat Ketua Perhim¬punan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar, Firdaus.

Firdaus mengingatkan pem¬berian dana bansos dan hibah tidak boleh seram¬pa¬ngan, harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Ta¬hun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Ban¬sos. “Permendagri tersebut me¬ngatur soal pemberian hibah dan bansos yang mesti jelas peruntukannya, by name, by address (jelas penerima dan alamatnya, red),” ujarnya.

Sejak awal pembahasan APBD katanya sudah harus jelas siapa penerima dana bansos dan hibah tersebut. “Tapi selama ini problemnya belum ada kejelasan siapa yang menerima sehingga da¬lam penyalurannya pun ada lembaga yang bodong atau fiktif, justru ikut menerima,” ungkapnya.

Dana bansos dan hibah, katanya, rentan disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kelompok dan golongan. Biasanya, dana bansos dan hibah meningkat jelang pilkada dan pemilu.

“Kalau ingin aman ya, harus ikuti aturan. Jangan sampai pengalokasian dana bansos dan hibah ini tidak jelas penerima dan peruntukan serta alamatnya. Kalau sudah seperti itu akan sulit dipertanggungjawabkan dan ini jelas akan bermasalah di kemudian hari,” tuturnya.

Tak hanya tersangkut ka¬sus penyaluran dana hibah dan bansos, kepala daerah juga rentan terlibat langsung dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini bukan lagi menjadi rahasia umum.

Terkait itu, menurut Firdaus sudah semestinya kepala daerah tidak lagi terlibat da¬lam proyek. Jika itu terjadi, maka penentuan pemenang tender menjadi tidak fair.

Proses tender seharusnya dilakukan secara transparan terlepas dari adanya campur tangan kepala daerah. “Kita sudah lihat bersama-sama kasus Hambalang terjadi ka¬re¬na adanya pemanfaatan ke-kuasaan untuk kepentingan ekonomi dan memperkaya diri sendiri dan kelompok. Ini sama juga korupsi, memanfaatkan kekuasan untuk men¬dapatkan uang,” pungkasnya.

Anggota Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan LBH Padang, M Nurul Fajri juga mengingatkan agar pro¬ses penyaluran dana bansos dan hibah harus taat pada Permendagri Nomor 32 Ta¬hun 2011. “Penggunaan dana bansos dan hibah rawan kepentingan, sehingga penyalurannya bisa tak tepat sasaran. Jadi, harus benar-benar dikontrol, penerimanya pun harus dipastikan betul ada atau tidak. Semuanya harus jelas,” tuturnya.

Selain itu kepala daerah juga diminta tidak lagi bermain proyek. Untuk meng¬hin¬dari campur tangan kepala daerah dalam proyek, harus dibuat mekanisme atau sis¬tem tender yang transparan dan terbuka secara elektronik. Sehingga tidak lagi melibatkan langsung SKPD di peme¬rin¬tahan. Dengan sistem itu, publik pun bisa mengontrol secara terbuka.

Harus Verifikasi

Aktivis antikorupsi, Roni Saputra menekankan pen¬ting¬nya verifikasi dalam pe¬nyaluran dana bansos dan hibah. “Harus ada verfikasi yang jelas terhadap penerima dana bansos dan hibah itu, sehingga pemerintah tidak serta merta menggunakan dana tersebut sembarangan,” tegasnya.

Dia mengingatkan agar penyalurannya diperketat, dengan meneliti sejauh mana lembaga atau ormas yang me¬ng¬ajukan dana, itu benar-benar ada atau layak men¬dapat bantuan.

Disamping itu kata Roni, BPK dan BPKP juga harus mengambil peran pengawasan. Paling tidak BPK dan BPKP bisa melakukan audit investigasi, untuk mengungkap penyalahgunaan dana bansos dan hibah ini.(bis)

Sumber : Padang Ekspres • Kamis, 26/12/2013 12:10 WIB

Print PDF
Dec 02

Dua Pendiri dan Pemberi Ilham PBHI Meninggal Dunia

Dua pendiri dan pemberi ilham pada PBHI di hari yang sama, 1 Desember 2013 telah dipanggil Tuhan YME.

 

 

 

Angger Djati Widjaya (46 tahun) meninggal sekitar pukul 04.00 WIB, di kediamannya Dusun Menayu Kidul, Desa Tirtonimolo, Kabupaten Bantul. Beliau meninggalkan istri, Okti Muktini Ali dan lima orang anak. Selama dua tahun terakhir beliau sering sakit-sakitan dan delapan bulan terkakhir beliau hanya berdiam di rumah karena penyakitnya, tugas sebagai Ketua PBHI pun dikerjakan dari rumah.

 

 

 

Mulyana W Kusumah (65 tahun) meninggal sekitar pukul 20.00 WIB, di kediamannya Meruya Hilir Blok G, No. 9, Jakarta Barat. Beliau meninggal setelah 2 pekan dirawat di Rumah Sakit Dharmais, dia adalah seorang akademisi dan Indonesia dan anggota Komisi Pemilihan Umum pada 2004. Sebelum menjadi komisoner KPU, beliau merupakan pengamat politik dan kriminologi di Universitas Indonesia. Mulyana lahir di Bogor, Jawa Barat, 23 November 1948.

 

 

 

Selamat jalan kawan-kawanku tercinta dan terbaik, perjuangan kalian berdua akan kami lanjutkan.

Print PDF
Aug 13

Bentrok FPI-Warga Sukerojo, Berkas Dilimpahkan ke Kejaksaan

Jawa Tengah, Kendal - Keinginan empat warga yang ditahan akibat bentrokan yang terjadi antara Front Pembelas Islam (FPI) Temanggung dengan warga Sukorejo 18 Juli silam, supaya bisa dilakukan penangguhan penahanan, tidak bisa terealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya Polres Kendal telah melimpahkan berkas perkara empat warga tersebut dan tiga orang dari FPI ke Kejaksaan Negeri Kendal.

Empat warga yang ditahan adalah Agus Riyadi alias Gudel (33) warga Desa Puncakwangi, Pageruyung, Paedo Gogi Kulkarimah alias Edo (25) warga Kauman, Sukorejo. Mereka ditahan karena merusak mobil FPI di bundaran Sukorejo dengan memecah kaca mobil. Sementara Edi Bowo Dwiyanto (31) dan Agung Fitriono (27) keduanya warga Dukuh Tembelang, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pageruyung, keduanya ditahan karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap anggota FPI saat di Alaska pada Rabu sebelum kejadian.

Tiga tersangka dari FPI, yakni Soni Hariono (38) sopir Avanza AB-1705-SA warga Muntilan Magelang yang menabrak pengendara motor hingga akhirnya tewas, Satria Yuwono (22) dan Bayu Agung Wicaksono (22), keduanya warga Parakan, Temanggung, ditahan karena membawa senjata tajam.

Kapolres Kendal, AKBP Asep Jenal Ahmadi, mengatakan, proses penyidikan terhadap tujuh orang tersebut tetap berjalan. Polres Kendal telah melimpahkan berkas perkara para tersangka ke Kejaksaan Negeri Kendal.

"Proses jalan terus, berkas ketujuh orang yang ditahan telah kami limpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian," kata Asep Jenal, Senin (5/8).

Wakil ketua DPRD Kendal, Benny Karnadi, mengatakan, pihaknya bersama warga Sukorejo berusaha memberikan bantuan hukum kepada empat warga yang ditahan dengan memberikan dukungan dan jaminan. Dia mengatakan, jaminan itu berupa dukungan tanda tangan yang menyatakan bila empat warga yang ditahan, bukan preman. Mereka warga Sukorejo dan memiliki identitas.

"Sebanyak 400 orang baik warga, tokoh masyarakat, dan perangkat desa telah memberikan jaminan agar empat orang yang ditahan segera dibebaskan atau setidaknya ditangguhkan penahanannya," kata dia.

Koordinator Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Semarang, Deni Septifian, mengatakan, pihaknya beberapa waktu lalu telah menyerahkan surat jaminan kepada Polres Kendal, tetapi hingga kemarin belum menerima keputusan terkait penangguhan empat warga tersebut. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Dikatakan, berkas yang dilimpahkan Polres Kendal akan dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut.

"Setelah Lebaran hasilnya baru bisa diketahui. Kejaksaan akan meneliti apakah masih terdapat kekurangan dari berkas yang dilimpahkan tersebut," tuturnya.

sumber : suaramerdeka.com

Print PDF
Jul 19

Usir anak dan Istri demi ABG

Demi bisa menikah seorang gadis ABG, Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, Andi Natsir, tega mengusir istrinya sendiri, Andi Asni (39), serta anak kandungnya, dari rumah kediaman yang merupakan rumah jabatan ketua DPRD.

 

Andi Natsir mengusir istri dan anaknya, setelah keduanya menemukan foto Andi Natsir bersama seorang ABG. Perempuan di foto tersebut adalah mantan pacar dari anak Andi Natsir, yang diketahui baru berusia 19 tahun dan baru lulus SMA.

 

Dalam jumpa pers yang digelar di sebuah warung kopi di Jl Pelni Pelita Raya Makassar, Rabu (20/02/2013), Andi Asni yang didampingi pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM serta LBHP2I Indonesia Sulawesi Selatan, membeberkan perlakuan sang suami. Selain diusir dari rumah, Andi Asni juga mengaku selama ini kerap mendapat perlakukan kasar dan tindakan kekerasan.

 

Tak hanya itu, kata Andi Asni, ia juga malah dituduh sebagai pihak yang berselingkuh dalam pertimbangan putusan perkara perceraiannya, yang kini bergulir di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang.

 

Sementara itu Ketua PBHI Wilayah Sulsel, Wahidin Kamase, yang mendampingi Andi Asni, menilai perilaku Andi Natsir tidak bisa lagi ditolerir. “Perbuatan itu sangat tercela dan terkutuk. Sebagai pejabat publik yang bersangkutan harusnya memberikan contoh yang baik, bukan sebaliknya,” ujar Wahidin.

 

Wahidin pun mengancam akan melaporkan perilaku Andi Natsir kepada badan kehormatan DPRD Enrekang. Dia berharap kasus tersebut bisa menjadi perhatian, sehingga pejabat yang bersangkutan mendapat sanksi.

 

Sumber : Sprit Kepri

Print PDF
Jul 19

12 Jurnalis Harian Semarang Akhirnya Menangkan Gugatan PHK

PBHI-Jawa Tengah. Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang, Selasa (04/06), mengabulkan sebagian gugatan 12 jurnalis Harian Semarang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan AJI Semarang, majelis hakim dengan hakim ketua Abdul Rauf serta anggota Yulius Eko dan Daryono, memerintahkan PT Semesta Media Pratama selaku penerbit Harian Semarang membayar pesangon sebesar Rp 107.640.000.

Ketua Majelis Hakim Abdul Rauf menilai pemutusan kontrak yang dikeluarkan PT Semesta adalah sah sebagai PHK dengan pertimbangan efisiensi. Sehingga, perusahaan wajib membayar pesangon sesuai aturan perundang-undangan.
Selain pesangon yang berdasarkan gaji dan masa kerja, Majelis Hakim PHI Semarang, memerintahkan penggantian hak yang besarnya 15 persen dari pesangon. "Menghukum tergugat konvensi untuk membayar hak-hak para penggugat konvensi berupa uang pesangon dan lain-lain," kata Abdul Rauf saat membacakan putusan (4/6)

Majelis hakim menolak gugatan dari penggugat yang meminta PT Semesta tetap membayar gaji mulai dari dikeluarkannya surat pemutusan kontrak hingga ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap. Pertimbangan hakim, sejak diputus kontrak mulai 1 Maret 2012, para penggugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai pekerja di Harian Semarang.

Selain itu, majelis hakim menolak gugatan balik (rekonvensi) dari PT Semesta kepada para jurnalis dengan nilai lebih Rp 3,2 miliar. Alasan PT Semesta bahwa munculnya pemberitaan di media soal gugatan ini telah menurunkan oplah Koran dan pendapatan perusahaan, tidak bisa diterima majelis hakim.

Majelis hakim telah mempertimbangkan putusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang yang menyatakan bahwa jurnalis bukan pekerjaan yang bisa digolongkan sebagai pekerjaan waktu tertentu.

Berdasarkan hal ini, maka perjanjian kontrak dari PT Semesta kepada ke-12 jurnalis secara otomatis menjadi perjanjian kerja waktu tak tertentu atau pekerjaan tetap. Dengan demikian, jika terjadi PHK maka perusahaan harus memberikan pesangon sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang Renjani Puspo Sari mengatakan putusan ini merupakan momen penting bagi sejarah perburuhan media di Jawa Tengah. "Kasus PHK buruh media bukan hal yang baru di Jawa Tengah. Dalam kurun lima tahun terakhir, sejumlah perusahaan media lokal telah beberapa kali melakukan PHK sepihak, baik massal maupun perorangan, tanpa proses dialog dan pesangon. Sayangnya, tidak semua kasus PHK tersebut dilaporkan," katanya.

Dia menegaskan kemenangan ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran jurnalis akan hak-haknya sekaligus memberikan efek jera terhadap perusahaan supaya tidak seenaknya memberhentikan karyawan. "AJI Semarang berkomitmen melakukan kampanye dan advokasi terhadap perlindungan hak-hak jurnalis, termasuk jaminan dalam hubungan industrial," katanya.

Kuasa hukum penggugat dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)
Kahar Muamalsyah menilai kemenangan ini merupakan contoh kemenangan buruh terhadap perusahaan yang bertindak sewenang-wenang. Selain itu, ini sebagai penegasan bahwa pekerjaan jurnalis merupakan pekerjaan tetap, bukan pekerjaan yang bisa dilakukan secara kontrak atau pekerja lepas. "Putusan ini juga bisa menyadarkan jurnalis, bahwa jurnalis itu juga buruh dan butuh berserikat. Jurnalis harus tahu hak-hak mereka sebagai buruh," katanya.

Sebelumnya, 12 jurnalis itu menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang karena tiba-tiba diberhentikan setelah lebih dua tahun bekerja.Gugatan itu juga telah melalui proses bipartit dan tripartit dengan mediasi dari Dinas Tenagar Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang. Pengusaha sendiri berencana mengajukan kasasi atas kekalahan ini. (her-smg)

Sumber : Seputar Jawa Tengah

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.