All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Berita
Feb 23

PBHI Minta Kejaksaan Makasar Tidak Diskriminatif

MAKASSAR -- Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan, Wahidin Kamase meminta Kejaksaan Negeri Makassar tidak diskriminasi serta tebang pilih dalam menangani sejumlah kasus korupsi.

"Kejaksaan tidak boleh melihat seseorang, apalagi yang sudah berstatus tersangka dengan melihat latar belakangnya. Kejaksaan tidak boleh diskriminasi apalagi tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi ataupun kasus lainnya," ujarnya di Makassar, Kamis.

Ia mengatakan, kejaksaan harus melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyelesaian hak atas tanah Gedung Olah Raga Sudiang Makassar senilai Rp3,2 miliar.

Dalam kasus ini dua orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka karena diduga telah merugikan keuangan negara yakni mantan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Sulawesi Selatan AW dan Mantan Lurah Sudiang Raya AI.

"Keduanya harus ditahan, tidak boleh tidak. Apalagi, besok Jumat (21/2) sudah pelimpahan tahap dua yang artinya sidangnya akan segera dilaksanakan karena kasusnya sudah dirampungkan," ujarnya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Makassar Joko Budi Darmawan mengatakan, dirinya baru melaksanakan ekspose rencana dakwaan (Rendak) sebelum berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dirinya juga mengaku belum bisa memutuskan apakah akan menahan kedua orang tersangka itu pada saat pelimpahan tahap dua karena semua keputusan ada pada jaksa penuntut umumnya.

"Nanti kita lihat apakah ditahan atau tidak karena keputusan itu ada sama penuntut umumnya. Yang baru akan kita lakukan sebelum dilimpahkan berkasnya yakni melakukan ekspose rendak terlebih dahulu serta menunggu kedatangan tersangka untuk pemeriksaan akhir," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Andi Mualim juga pernah diperiksa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengeluarkan surat keputusan (SK) penunjukan Jufri Rahman selaku ketua tim teknis.

"Berdasarkan peran masing-masing keduanya adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini dan keduanya masuk dalam bagian tim teknis yang kemudian membayarkan uang ganti rugi lahan," katanya.

Joko mengaku, penetapan tersangka tidak langsung dilakukan, tetapi setelah memeriksa sejumlah saksi-saksi dan alat bukti berupa dokumen-dokumen yang telah disita.

Di tempat yang sama Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Syahrul Juaksha juga menuturkan jika fakta perbuatan kedua tersangka dinilai memenuhi unsur.

Pada pelepasan tanah GOR Sudiang tahun 2007 lalu senilai Rp3,2 miliar ditemukan penyimpangan berdasarkan fakta tanah tersebut sudah pernah dibebaskan tahun 1994 lalu kemudian dibayarkan kembali pada tahun 2007.

Pembayaran ganti rugi tanah GOR Sudiang tahun 2007 kepada lima orang warga diketahui menyimpang berdasarkan putusan Mahkamah Agung terhadap MN salah seorang penerima ganti rugi. Putusan tersebut menyatakan akta jual beli tanah sebagai dasar MN menerima ganti rugi senilai Rp1,6 miliar ternyata palsu.

Setelah ditelusuri pada tahun 1994 tanah GOR Sudiang sudah dibebaskan seluas 74 hektar termasuk yang dianggarkan melalui Biro Perlengkapan Provinsi Sulawesi Selatan.

Diketahui dalam perkara pembebasan lahan GOR Sudiang tahun 2007 ini diduga kuat adanya pelanggaran berupa salah bayar dan indikasi pemalsuan surat-surat untuk penerima ganti rugi senilai Rp3,2 miliar.

Pemberian ganti rugi tanah kepada warga diketahui menyimpang salah satunya dengan pembayaran kepada Dg Mangga yang menggunakan akte Jual Beli Palsu. Tanah tersebut juga sudah pernah dibebaskan dan dalam penguasaan Pemerinta Provinsi Sulsel.

Sumber : Republika Online

Print PDF
Feb 20

PBHI Jakarta Desak Ketua DPRD DKI Umumkan Absensi Para Anggota Dewan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia wilayah Jakarta (PBHI Jakarta) mendesak Ketua DPRD DKI Jakarta, Fahrial Sofyan untuk segera mengumumkan dan membuka kepada publik daftar absensi kehadiran seluruh anggota DPRD DKI Jakarta yang berkantor di jalan Kebon Sirih itu.

Desakan ini disampaikan terkait molornya kerja-kerja legislasi para anggota dewan yang saat ini menjabat. Banyak Perda yang menyangkut hajat hidup warga Jakarta yang harusnya sudah rampung malah terbengkalai. Selain itu, PBHI Jakarta menganggap ini perlu sebagai pedoman bagi warga jakarta untuk mengetahui kualitas para anggota dewan tersebut yang kini kembali mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD periode mendatang (2014-2019).

"Hingga kini dalam kurun waktu 2013, baru 17 Perda yang disetujui dari 26 Perda yang ada yang menjadi tugas legislasi mereka. Namun saat ini, mereka malah sibuk berkampanye ria ditengah Pekerjaan rumah yang masih numpuk. Hal ini yang perlu dibuka ke publik, siapa anggota dewan yang sibuk kerja dan siapa yang sibuk membolos," ujar Ketua Divisi Kebijakan Publik Perhimpunan PBHI Jakarta, Cecep Handoko kepada Jaringnews.com di Jakarta, Rabu (19/2).

Pria yang akrab di sapa Ceko ini menambahkan, dengan diumumkannya kepada publik daftar absebsi para anggota dewan yang saat ini menjabat, akan menjadi tolak ukur terhadap 7.021.514 warga pemilih DKI Jakarta untuk menentukan pilihannya di Pileg 2014, bulan april mendatang untuk menentukan pilihannya terhadap para caleg-caleg yang lebih berkualitas.

"Sehingga warga dengan objektif dapat menentukan, apakah mereka yang kini incumbent layak dipilih kembali?" pungkasnya.

Melalui Surat Nomor 019/DIV-JAKPUB-PBHI/II/2014 yang ditujukan oleh PBHI Jakarta kepada Ketua DPRD-DKI JAKARTA, Perihal Permohonan Pengumuman Absensi Anggota DPRD DKI-Jakarta 2009-2014, bisa menjadi prioritas utama yang harus di tindaklanjuti sebelum jadwal penyelenggaraan Pileg 2014 yang semakin dekat.

Sumber : Jaring News.Com

Print PDF
Jan 09

East Java Policed Faulted After Drug Cases Quashed

Activists have lashed out at the East Java Police for what they allege is the planting of evidence and extortion of two individuals on drug charges.

“We condemn the East Java Police for manipulating this case,” Abdul Hamim Jauzie, chairman of the Legal Aid Institute for Justice (LBH Keadilan), said on Wednesday as quoted by Detik.com.

The statement came in response to Supreme Court rulings that quashed the earlier guilty verdicts against Rudy Santoso, 41, and Ket San, 21, citing a lack of evidence and the “flawed” arrests and interrogation of the men.

Rudy was arrested in Surabaya in 2011 for alleged drug abuse. The Supreme Court judges ruled that the arrest was not witnessed by a neutral party and therefore the police officers’ testimonies in the initial trial was not sufficient to prove his guilt.

They issued a similar ruling in the case of Ket San, who was arrested in 2010 after he was accused of disposing of ecstasy pills on the street to get rid of evidence.
The court said the police had failed to present a neutral witness who could support the charges against the defendants.

Judge Salman Luthan, who led the panel of judges hearing the appeals, also questioned why the police had not taken urine samples from the defendants to test for actual drug use.
LBH Keadilan’s Hamim said the East Java Police should immediately issue an official apology for “manipulating” the case.

“It will be the honorable thing for the East Java Police if they were to willing to issue a public apology to the victims and give them the compensation they deserve,” he said. “They will gain public sympathy if they do so.”

Haris Azhar, the coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), said he had long suspected the police had doctored the case against the two men to meet their quota of arrests.

“It’s quite common for the police to set up powerless people, because they’re be trying to meet their quota,” Haris said.

Brig. Gen. Boy Rafli Amar, a spokesman for the National Police, denied the allegations but said the police respected the court’s decision to acquit the defendants.

“But it’s true that Rudy was a drug user — not just an occasional one, but a repeat buyer. We have the evidence,” he claimed.

Boy said the police would not take any action against the officers who handled the cases, adding that everything had been done by the book.

The Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI) previously reported that in 2013 the police had made at least 31 wrongful arrests.
It also declared the National Police as the state institution with the highest number of human rights violations.

The PBHI recorded 446 cases of shootings of suspects by the police last year.
The association also recorded that 661 people were victims of violence by the police in 2013, 115 of them ending up dead. The PBHI also alleges the police committed brutal beatings and torture inside detention centers.

The association reported there were at least 61 cases of torture inside police detention centers, with at least 18 people dying.

Nongovernmental police watchdogs report that torture remains commonplace in police detention facilities throughout the country. Kontras reported in May 2013 that between July 2011 and June 2012 it had received 86 reports of torture involving a total of 243 victims. Eleven of the cases occurred in Papua.

It also said conditions in Indonesia’s 428 prisons and detention centers were sometimes harsh or life-threatening, and that prison overcrowding was widespread.

Haris previously said the police had violated an international convention on forced disappearances, as well as a number of other covenants.

He said Indonesia had already signed an international convention against the use of violence, but only higher-ranking police officers seemed aware of that.

Haris said lower-ranking officers often took shortcuts and forced victims to confess to their version of the facts.

Sumber : Jakarta Globe 9 Januari 2014

Print PDF
Jan 03

Selama Tahun 2013 Polisi Tembak 113 Pelaku Kriminal

JAKARTA, (PRLM).- Sepanjang tahun 2013, polisi menembak mati 115 tersangka berbagai kasus kriminal dan orang-orang yang mengekspresikan kebebasan. Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan pemantauan yang dilakukan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, pencurian dan perampokan, perjudian, narkotika, penganiayaan, pengeroyokan, dan pembunuhan. Jumlah korban tersangka yang tewas itu belum termasuk terduga dan tersangka kasus perkosaan, perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, dan terorisme.

Ketua Majelis Anggota Nasional PBHI, Hendardi, mengatakan bahwa sepanjang tahun 2013, PBHI mencatat 595 kasus/peristiwa dugaan pelanggaran hak-hak tersangka dan orang-orang yang mengekspresikan kebebasan dalam bentuk protes yang tersebar di 27 provinsi. Peristiwa paling banyak atau sering dilakukan petugas kepolisian adalah penembakan tersangka, yang mencapai 446 kasus, dengan korban 661 orang di mana 115 orang di antaranya berakhir dengan kematian. “Kasus yang juga banyak terjadi adalah pemukulan tersangka dan penyiksaan di tahanan kepolisian, sebanyak 61 kasus, dengan korban 294 orang di mana 18 orang menemui ajalnya. Kepolisian pun masih banyak yang melakukan salah tangkap dan rekayasa kasus, yaitu sebanyak 31 kasus,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (3/1/2014).

PBHI membagi dua kategori pelanggaran yang dilakukan kepolisian, yaitu pelanggaran hak-hak manusia yang berat/serius (gross/serious violation of human rights) yang tergolong hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) sebagaimana dilarang dalam CAT atau UU No. 5/1998. Dari total 595 kasus, pelanggaran berat ini sebanyak 507 kasus dengan 995 orang korban. Sedangkan pelanggaran bukan berat (non-gross violation) 88 kasus dengan 106 korban.

Kepolisian Resor (Polres) menempati peringkat pertama sebagai pelaku, dengan 309 keterlibatan. Berikutnya disusul Kepolisian Sektor (Polsek) dan kemudian Kepolisian Daerah (Polda), masing-masing 253 dan 34 keterlibatan. Lainnya dengan keterlibatan yang lebih sedikit dan beberapa di antaranya dengan derajat keterlibatan karena dilibatkan atau ikut ambil bagian, sehingga total ada 617 keterlibatan dan dengan 1.812 tindak pelanggaran. Berbagai tindakan dan perilaku ini banyak terjadi tanpa pertanggungjawaban.

Rentetan tindak pelanggaran itu terutama yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat/serius yang mendominasi, tidak sedikit kalangan masyarakat yang menuduh petugas kepolisian mempunyai kebiasaan menembak dan menyiksa tersangka. Tuduhan ini mengarahkan persepsi buruk yang ditujukan kepada kepolisian. “Cepat atau lambat dapat menimbulkan kebencian yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk tindakan. Berbagai peristiwa perusakan fasilitas kepolisian, bahkan sepanjang 2013 sudah 99 personel kepolisian yang menjadi korban di mana 27 personel tewas,” katanya. (A-156/A-147)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online 3 Januari 2014

Print PDF
Dec 30

Legislator Jangan Tutup Mata

Persatuan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar untuk tidak berdiam diri dengan maraknya aktivitas reklamasi pantai di Makassar. 

Ini lantaran, semakin hari pihak swasta terus membidik pantai sebagai lahan untuk usaha atau menjadi sektor kepemilikan privat. Padahal, pantai atau laut adalah sektor publik yang pada dasarnya tidak bisa dimiliki pihak swasta begitu saja.
       
Ketua PBHI Wilayah Sulsel, Wahidin Kamase mengatakan, ada yang aneh apabila DPRD diam-diam dengan masalah ini. Persoalan reklamasi, kata dia, adalah masalah yang sangat urgen karena berkaitan dengan pemanfaatan kawasan publik beralih menjadi lahan privat.
         
Dijelaskan Wahidin, jika hal ini tidak disadari wakil rakyat, maka perlu dipertanyakan. Apakah, masih menjalankan fungsi pengawasannya atau tidak. Bahkan dengan diamnya DPRD, maka bisa dianggap ikut melakukan pembiaran atas praktik penggunaan lahan privat untuk bisnis ini.
          
"Saya heran sekali dengan model DPRD yang terlihat tenang-tenang saja. Ini jelas pelanggaran, menggunakan laut untuk berbisnis. Paling tidak hearinglah dinas atau Pemkot untuk mempertanyakan masalah ini. Jangan diam saja," kritiknya, Jumat, 27 Desember.
            
Lebih lanjut dia mengatakan, jika perlu harus ada evaluasi yang intensif pada instansi terkait. Pasalnya, bukan tidak mungkin, ada praktik kolusi antara pebisnis dengan instansi terkait untuk memuluskan rencana reklamasinya.

"Itu masalah," tambahnya.
Sebelumnya, dewan Makassar sempat memprotes menjamurnya penimbun di kawasan pesisir pantai Makassar beberapa waktu lalu. Bahkan, protes yang dimotori Wahab Tahir itu sempat mewacanakan hak angket. Sayangnya, "panas-panas" itu hanya sebatas isu di media yang justru belakangan tenggelam bersama timbunan di area pantai.

Polda Sulsel sudah melakukan upaya pengusutan dugaan pelanggaran pidana lingkungan yang dilakukan pengusaha, Sudirjo Aliman alias Jen Tang. Hanya saja, sekalipun Jen Tang sudah tersangka, kasus ini tetap tersendat.
              
Kejati Sulsel masih enggan menerima berkas Jen Tang dengan berbagai alasan. Baik dari kurangnya saksi maupun permintaan agar ada hasil audit lingkungan yang menegaskan ada tidaknya pelanggaran. "Padahal kami sudah berusaha penuhi," kata Kabid Humas Polda, Kombes Pol Endi Sutendi. (arm/sil)

Sumber : Fajar Makasar, 28 Desember 2013

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.