All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Berita
Feb 02

PBHI Wants Clean Figure for BIN Chief

The human rights watchdog group, the Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI), called on President Joko “Jokowi” Widodo to pick credible candidates for the position of chief of the National Intelligence Agency (BIN) to replace Lt. Gen. Marciano Norman.

The PBHI said that Jokowi must not appoint a candidate who has a dubious human rights record.

PBHI secretary general Suryadi Radjab said, as quoted by tribunnews.com, that Jokowi should not repeat the mistake he made in the appointment of HM Prasetyo, a NasDem Party politician, to be Attorney General, or his decision to nominate graft suspect Comr. Gen. Budi Gunawan as the next police chief.

The PBHI said that the four individuals who have been touted as candidates to become BIN chief have checkered human rights records and Jokowi should not consider any of them for the position.

The four individuals are former deputy defense minister Lt. Gen. (ret) Sjafrie Sjamsoeddin, former BIN deputy chief As’ad Said Ali, former TNI deputy commander Gen. (ret) Fachrul Razi and former Jakarta Governor Lt. Gen. (ret) Sutiyoso.

- See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/31/pbhi-wants-clean-figure-bin-chief.html#sthash.dLHfA3JU.dpuf

Print PDF
Dec 18

PKPA PBHI angkatan VII

Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia bekerja sama dengan PerhimpunanAdvokat Indonesia melaksanakan pendidikan Khusus Profesi Advokad (PKPA) yang dilaksanakan di Hotel Sofyan-Jakarta selama 15 (Lima Belas) hari sejak 30 November s.d 13 Desember 2014, kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, S.H.,LLM. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (limapuluh) orang peserta dari 33 provinsi di Indonesia yang merupakan utusan PBHI Wilayah dan organisasi bantuan hukum serta lembaga advokasi yang bermitrakerja dengan PBHI.

Peserta yang mengikuti acara ini tidak diharuskan membayar biaya pendidikan sebagaimana pada kebiasaannya hal ini karena PBHI didukung oleh Australian Indonesia Partnership For Justice (AIPJ), kerjasama ini sudah berlangsung sejak lama dan dibangun untuk membangun keadilan, membantu penegakan hukum dan mengkader advokat sukarelawan yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di daerah-daerah dimana mereka berasal, hal ini dianggap penting mengingat hari ini biaya pendidikan advokat yang lumayan tinggi menjadi kendala bagi para relawan bantuan hukum menjadi advokat sehingga pada akhirnya jarang memberikan bantuan hukum secara sukarela kepada masyarakat minoritas yang membutuhkan bantuan hukum, demikian dijelaskan oleh Ketua Pelaksana PKPA Budiarto makmur SH.MH.

Ada yang berbeda dari PKPA yang dilaksanakan tahun ini, kita baru saja melakukan workshop untuk mengevaluasi kurikulum dan pelaksanaan PKPA baik berkaitan dengan metode pengajaran serta materi-materi tambah yang lebih responsif terhadap isu gender, Anak, disabilitas dan HAM, kita fokus untuk meningkatkan sumber daya manusia di internal PBHI maupun jaringan mitra kerja PBHI. Dengan demikian kita berharap dimasa depan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia dan masyarakat minoritas mendapatkan keadilan dimata hukum. Tutup Budiarto Makmur SH MH.

Print PDF
Sep 29

Pembekalan Ujian Profesi Advokat

Bertempat di Hotel Alam Asri Bogor, pada 22 - 25 September PBHI melakukan pembekalan kepada 19 calon advokat yang akan mengikuti Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada 27 September 2014.Selain berasal dari PBHI Wilayah, para peserta selain berasal dari PBHI Wilayah juga berasal dari mitra jaringan antara lain LBH Jakarta, LBH Orbit Surabaya, ICJR, LBH Bandung. 

Menurut Andhika N Ferdhany, metode pembekalan dengan cara mengkarantina para peserta dalam suatu tempat satu minggu sebelum Ujian bertujuan agar peserta fokus dalam menghadapi ujian Advokat, selain dilatih dalam menghadapi soal-soal ujian, para peserta diberikan pemahaman dasar atas materi materi yang akan diuji oleh dua orang fasilitator yakni Totok Yuliyanto, SH dan Edy Gurning SH. Terbukti metode ini cukup efektif karena berdasarkan pengumuman hasil ujian Advokat oleh PERADI 15 orang dari 20 orang yang mengikuti pembekalan lulus Ujian profesi Advokat. 

Print PDF
Jun 25

PBHI dan Tiga Organisasi Gugat KPU ke PTUN

JAKARTA,-Empat organisasi yang tergabung dalam gerakan koalisi melawan lupa yakni Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras), Setara Institute, Imparsial, dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengugat keputusan Komisi Pemilihan Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rabu (25/6/2014).

Keputusan KPU Nomor 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014 yang telah meloloskan Prabowo Subianto jadi Capres dinilai telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Dengan lolosnya Capres yang masih memiliki rekam jejak buruk dalam berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu merupakan sebuah kemunduran dalam negara berdemokrasi. Untuk itu, kami atas nama Gerakan Koalisi Melawan Lupa mengajukan gugatan hukum terhadap KPU melalui PTUN," ucap Koordinator Kontras Haris Azhar di Gedung Joang, Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Haris menambahkan, PTUN seharusnya bisa segera memproses gugatan tersebut sebab objek gugatannya sudah jelas.

"Objeknya jelas, Keputusan KPU nomor 453/Kpps/KPU/2014 juga sudah jelas. Jadi saya pikir tidak ada alasan bagi PTUN untuk menolak gugatan kami, justru sebaliknya, seharusnya PTUN mempercepat proses pemeriksaan," katanya.

Hal senada dikatakan Ketua SETARA Institute Hendardi. Menurut dia, calon presiden Prabowo Subianto memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat masa lalu.

"(Pelanggaran HAM) Ini adalah pelanggaran hukum yang serius, karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," katanya.

Dia mengungkapkan, ada sejumlah fakta hukum yang menyebutkan Prabowo bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat pada tahun 1997/1998.

Bukti itu berdasarkan dokumen hukum yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI, yang memberhentikan Prabowo Subianto dari dinas militernya dan laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) peristiwa Mei 1998.

Selain itu dari hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998 dan penyelidikan tim ad-hoc kerusuhan Mei 1998, disebutkan Prabowo patut diduga bertanggungjawab atas kapasitasnya sebagai pimpinan militer saat peristiwa itu terjadi.

Dasar pelaporan ini adalah karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu diberikan kewenangan melalui UU nomor 15/2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, dan UU nomor 42/2008 tentang Pilpres dan Pilwapres, untuk menjamin partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam pilpres.

Kemudian, dalam pasal 31 Peraturan KPU nomor 15/2014, juga disebutkan bahwa masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap pengusulan bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik.

"KPU pun tidak pernah melakukan upaya klarifikasi atau verifikasi kepada lembaga terkait, seperti Komnas HAM, Mabes TNI dan pemerintah, serta lembaga terkait, sehingga yang bersangkutan (Prabowo) diloloskan menjadi capres," tuturnya.

Karena itu, dia berharap, PTUN mengabulkan gugatan ini, kemudian menyatakan surat KPU nomor 453/Kpts/KPU/2014 bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan mencabut surat keputusan tersebut. (Miradin Syahbana Rizky/A-89)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Print PDF
Feb 25

Ketika Hakim Berselingkuh

Berbagai cara dilakukan ma¬fia hukum untuk melumpuh¬kan lembaga pengawas hakim dan peradilan ini. Selain me¬mang¬¬kas anggaran operasional, pa¬ra komisioner hingga staf ren¬da¬han di KY, sudah kenyang de¬ngan intimidasi dan godaan harta dan wanita.

Lembaga yang dinakhodai Su¬parman Marzuki dan enam ko¬mi¬sioner lainnya, sadar betul risiko yang dihadapinya guna member¬sih¬kan lembaga peradilan di ne¬geri ini.

Ketujuh pendekar hukum ini tahu persis musuh mereka adalah, para mafia yang tidak ingin keadilan terwujud di negara ini.

“Hukum kita rusak akibat ulah aparat hukum kita sendiri. Mereka inilah yang tidak senang dengan keberadaan KY. Saya tak gentar membersihkan lembaga peradilan kita, apa pun risikonya,” tegas Ketua KY, Suparman Marzuki di hadapan seratusan jurnalis, aktivis NGO dan akademisi dalam “Workshop Akuntabilitas Penyelenggara Negara” di Jayapura, Papua, Rabu (19/2) lalu.

Menghadapi mafia hukum, musuh terberat ketujuh komisoner KY ini adalah integritas diri. Rayuan iblis terberat bagi anggota KY adalah suap seleksi calon hakim agung. Di tangan merekalah, Mahkamah Agung diisii oleh hakim-hakim agung setengah malaikat.

“Saya pernah ditawarkan Alphard dan mobil mewah lainnya oleh calon hakim agung. Juga ditawarkan lain-lainnya. Baik oleh calon hakim agung itu langsung, maupun lewat perantara. Kami bertujuh juga pernah ditawarkan Rp 1,4 miliar per orang, agar meloloskan calon hakim agung,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigas KY, Eman Suparman dalam workshop seri ke-11 yang digelar The Jawa Pos Institue Pro-Otonomi (JPIP) dan USAID ini, dalam panel terpisah.
Begitu mendapat tawaran itu, kata mantan Ketua KY ini, target pertama mereka adalah, mengeleminasi calon hakim agung bersangkutan. “Sudah sering saya ditawarkan macam-macam. Kalau sudah begitu, biasanya saya bilang sama orang yang ingin menyuap saya itu, ‘Hei, kami ini sudah disadap KPK lho? Jadi, siap-siap saja anda dibidik KPK.’ Setelah itu, mereka langsung takut,” aku profesor hukum ini.

Di KY, para komisionernya bukanlah pengguna anggaran. “Sekadar diketahui, kami ini tidak pernah menggunakan anggaran lembaga. Pengguna anggaran kami yang tahun ini hanya Rp 73 miliar, itu sekjen. Jadi kalau ada korupsi di KY, ya sekjen yang bertanggung jawab,” imbuhnya.

Ada yang menarik dari tugas pengawasan KY terhadap perilaku hakim dari Sabang sampai Merauke setahun terakhir. Sejak terjadi kenaikan gaji dan remunerasi, kasus perselingkungan hakim meningkat di setiap daerah.

“Mungkin karena kebanyakan duit sekarang, hakim-hakim tergoda untuk selingkuh. Bukan saja hakim yang laki-laki, hakim perempuan juga begitu. Apalagi, tidak sedikit hakim-hakim itu tinggal sendirian tanpa keluarga di daerah tersebut. Ini tren sejak hakim gajinya naik,” ulas Suparman.

“Ini karena istri atau suami para hakim yang PNS itu, tidak bisa pindah kerja karena otonomi daerah. Karena itu, di forum ini, saya minta para kepala daerah, kalau bisa tolong izinkan hakim yang istri atau suaminya PNS, bisa pindah kerja juga,” ujar Erman.

Dengan gaji hakim hingga Rp 39 juta dari sebelumnya Rp 7 juta, diakui Suparman Marzuki semakin tinggi minat para sarjana hukum menjadi hakim. “Dengan gaji sebesar itu, memang banyak yang tergiur jadi hakim. Kami punya database rekam jejak para hakim itu. Yang kurang baik track record-nya, kami serahkan saja datanya ke KPK,” katanya.

Kekurangan personel tidak lantas membuat KY kehilangan akal guna memantau perilaku hakim dan peradilan di seluruh Tanah Air. Selain memasang sejumlah whistleblower (peniup peluit), KY menggandeng masyarakat sipil untuk memata-matai hakim dan pengadilan setempat.

“Saya pastikan, kasus penangkapan hakim yang terlibat suap di sejumlah daerah oleh KPK, itu atas informasi whistleblower. Mereka yang dicurigai tadi langsung disadap KPK. Makanya, saya ingatkan kepada para hakim, jangan lagi berani macam-macam,” seru Eman.

Lantas, berubahkah hakim-hakim kita? Dari diskusi yang berkembang, pejabat teras di Jayapura mengaku masih sering “diganggu” para hakim pengadilan setempat. Selain meminta fasilitas, diakuinya ada oknum hakim yang berani meminta bantuan anggaran kepada pemda setempat.

Menjawab itu, Eman menyerukan kepada seluruh pemda di Indonesia, jangan mau melayani para hakim tersebut dengan dalih bantuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), dulu Muspida.

“Biarkan hakim itu hidup menyendiri. Jangan bantu mereka (hakim pengadilan, red). Memang begitu profesi seorang hakim, harus siap kesepian. Kalau tidak bisa, jangan jadi hakim,” tegas Eman blak-blakan.
Di Padang, KY menggandeng LBH dan PBHI sebagai mitra pemantauan peradilan di Sumbar. Pada awal pembentukannya tiga tahun lalu, mitra KY di daerah gencar mengawasi jalannya persidangan kasus-kasus besar. Tapi kini, pengawasan tersebut mulai loyo seiring melemahnya dukungan KY terhadap jejaringnya di Padang.

“Kami harapkan KY maksimal mendukung Posko Pemantau Peradilan di Padang secara berkelanjutan. Padahal, kasus-kasus pelanggaran kode etik hakim lebih banyak terjadi di pengadilan-pengadilan di daerah, termasuk di Sumbar ini,” kata Direktur LBH Padang Vino Oktavia secara terpisah.

Suparman tidak menampik hal itu. Karena itu, dia berjanji memperkuat kemitraannya dengan masyarakat sipil di Padang pada tahun ini. “Kami akui ini ikut dipengaruhi semakin kecilnya anggaran KY setiap tahun. Tapi, ini tidak bisa kita jadikan alas an. Namun, setiap ada laporan teman-teman NGO dan masyarakat, pasti kami tindak lanjuti. Apalagi keputusan-keputusan yang kontroversi,” tegas mantan pengacara dan dosen yang berbicara lugas ini.

Selain KY, tampil sebagai pembicara Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono, Ketua ORI Perwakilan Sulawesi Selatan Subhan, Ketua ORI Papua Iwanggin Sabar Olif, Kabiro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman, Kepala BPK Perwakilan Papua Lion Simbolon, Kepala BPKP Papua Ketut Suadnyana Merada.
Selain KemenPAN-RB, BPK dan BPKP, ada kecenderungan anggaran operasional lembaga-lembaga pengawasan seperti KY, ORI dan KIP, dipangkas oleh pemerintah pusat. Tak heran, lembaga-lembaga negara tersebut makin sulit bergerak mengawasi kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Ketiga pilar demokrasi ini seakan tidak rela lembaganya diawasi KY, ORI, KIP dan komisi lainnya. Begitu pula KPK, yang selalu dipreteli wewenangnya oleh DPR dan pemerintah. Setelah MK terpuruk, KPK dan lembaga-lembaga pengawasan produk reformasi ini, tetap eksis menjadi lembaga yang disegani.

“Seperti halnya KY atau KPK, KIP dan ORI tidak berarti tanpa dukungan media dan masyarakat sipil. Karena itu, dalam menunaikan tugas kami, kami menerapkan pola kemitraan. Tidak masalah kami dimusuhi birokrasi yang korup, yang penting kami didukung media dan masyarakat sipil,” kata Ketua Abdulhamid. (***

Sumber : Padang Ekspress

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.