All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Jul 15

PBHI Nilai Peran KOMNAS HAM Alami Dgradasi

JAKARTA -- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat ini dinilai mengalami degradasi dari periode sebelumnya. Untuk itu, PBHI berinisiatif mempelajari catatan-catatan terkait afiliasi politik kandidat calon Komisioner Komnas HAM.

"Kami melakukan inisiatif untuk melakukan investigasi terhadap para calon anggota komisioner Komnas HAM. Pengumpulan data yang dilakukan melalui, observasi, wawancara dan desk review," ujar Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum (PBHI) yang juga menjadi anggota Koalisi Selamatkan Komnas HAM Totok Yulianto dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (14/7).

Menurut Totok, keberadaan Komnas HAM sebagai institusi negara seharusnya mampu memastikan terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan, oerlindungan, dan penegakkan hak asasi manusia. Hal itu menurut Totok sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM.

"Keberadaan publik serta asosiasi jurnalis bisa ikut memainkan peran kunci dalam mendukung masyarakat sipil mengawal proses seleksi hingga terpilihnya komisioner Komnas HAM," lanjutnya.

Meski telah terseleksi menjadi 28 nama, Totok menjelaskan, Koalisi Selamatkan Komnas HAM masih memberi masukan kepada pansel terkait beberapa nama agar diperdalam lagi. Masih ada catatan-catatan terkait afiliasi politik kandidat dan juga terkait perspektif penegakan hamnya.

Menanggapi pernyataan Totok tersebut, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Komisioner Komnas HAM Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya akan meminggirkan keterwakilan-keterwakilan dalam seleksi. Pihaknya akan mengedepankan perspektif HAM, bukan politik.

"Di DPR nanti akan menjadi proses politik, biarkan saja. Harus diterima itu sebagai kenyataan, tapi pansel tidak akan mengikuti logika itu," katanya.

Jimly kembali menjelaskan, Pansel mencari calon komisioner dengan pemahaman tentang HAM yang baik. Pemahaman itu terkait kapasitas kemampuan manajerial yang baik, kompentensi perpektif HAM, integritas kepribadian, serta independensi yang terbebas dari jeratan partai politik.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.