Feb 25

Ketika Hakim Berselingkuh

Berbagai cara dilakukan ma¬fia hukum untuk melumpuh¬kan lembaga pengawas hakim dan peradilan ini. Selain me¬mang¬¬kas anggaran operasional, pa¬ra komisioner hingga staf ren¬da¬han di KY, sudah kenyang de¬ngan intimidasi dan godaan harta dan wanita.

Lembaga yang dinakhodai Su¬parman Marzuki dan enam ko¬mi¬sioner lainnya, sadar betul risiko yang dihadapinya guna member¬sih¬kan lembaga peradilan di ne¬geri ini.

Ketujuh pendekar hukum ini tahu persis musuh mereka adalah, para mafia yang tidak ingin keadilan terwujud di negara ini.

“Hukum kita rusak akibat ulah aparat hukum kita sendiri. Mereka inilah yang tidak senang dengan keberadaan KY. Saya tak gentar membersihkan lembaga peradilan kita, apa pun risikonya,” tegas Ketua KY, Suparman Marzuki di hadapan seratusan jurnalis, aktivis NGO dan akademisi dalam “Workshop Akuntabilitas Penyelenggara Negara” di Jayapura, Papua, Rabu (19/2) lalu.

Menghadapi mafia hukum, musuh terberat ketujuh komisoner KY ini adalah integritas diri. Rayuan iblis terberat bagi anggota KY adalah suap seleksi calon hakim agung. Di tangan merekalah, Mahkamah Agung diisii oleh hakim-hakim agung setengah malaikat.

“Saya pernah ditawarkan Alphard dan mobil mewah lainnya oleh calon hakim agung. Juga ditawarkan lain-lainnya. Baik oleh calon hakim agung itu langsung, maupun lewat perantara. Kami bertujuh juga pernah ditawarkan Rp 1,4 miliar per orang, agar meloloskan calon hakim agung,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigas KY, Eman Suparman dalam workshop seri ke-11 yang digelar The Jawa Pos Institue Pro-Otonomi (JPIP) dan USAID ini, dalam panel terpisah.
Begitu mendapat tawaran itu, kata mantan Ketua KY ini, target pertama mereka adalah, mengeleminasi calon hakim agung bersangkutan. “Sudah sering saya ditawarkan macam-macam. Kalau sudah begitu, biasanya saya bilang sama orang yang ingin menyuap saya itu, ‘Hei, kami ini sudah disadap KPK lho? Jadi, siap-siap saja anda dibidik KPK.’ Setelah itu, mereka langsung takut,” aku profesor hukum ini.

Di KY, para komisionernya bukanlah pengguna anggaran. “Sekadar diketahui, kami ini tidak pernah menggunakan anggaran lembaga. Pengguna anggaran kami yang tahun ini hanya Rp 73 miliar, itu sekjen. Jadi kalau ada korupsi di KY, ya sekjen yang bertanggung jawab,” imbuhnya.

Ada yang menarik dari tugas pengawasan KY terhadap perilaku hakim dari Sabang sampai Merauke setahun terakhir. Sejak terjadi kenaikan gaji dan remunerasi, kasus perselingkungan hakim meningkat di setiap daerah.

“Mungkin karena kebanyakan duit sekarang, hakim-hakim tergoda untuk selingkuh. Bukan saja hakim yang laki-laki, hakim perempuan juga begitu. Apalagi, tidak sedikit hakim-hakim itu tinggal sendirian tanpa keluarga di daerah tersebut. Ini tren sejak hakim gajinya naik,” ulas Suparman.

“Ini karena istri atau suami para hakim yang PNS itu, tidak bisa pindah kerja karena otonomi daerah. Karena itu, di forum ini, saya minta para kepala daerah, kalau bisa tolong izinkan hakim yang istri atau suaminya PNS, bisa pindah kerja juga,” ujar Erman.

Dengan gaji hakim hingga Rp 39 juta dari sebelumnya Rp 7 juta, diakui Suparman Marzuki semakin tinggi minat para sarjana hukum menjadi hakim. “Dengan gaji sebesar itu, memang banyak yang tergiur jadi hakim. Kami punya database rekam jejak para hakim itu. Yang kurang baik track record-nya, kami serahkan saja datanya ke KPK,” katanya.

Kekurangan personel tidak lantas membuat KY kehilangan akal guna memantau perilaku hakim dan peradilan di seluruh Tanah Air. Selain memasang sejumlah whistleblower (peniup peluit), KY menggandeng masyarakat sipil untuk memata-matai hakim dan pengadilan setempat.

“Saya pastikan, kasus penangkapan hakim yang terlibat suap di sejumlah daerah oleh KPK, itu atas informasi whistleblower. Mereka yang dicurigai tadi langsung disadap KPK. Makanya, saya ingatkan kepada para hakim, jangan lagi berani macam-macam,” seru Eman.

Lantas, berubahkah hakim-hakim kita? Dari diskusi yang berkembang, pejabat teras di Jayapura mengaku masih sering “diganggu” para hakim pengadilan setempat. Selain meminta fasilitas, diakuinya ada oknum hakim yang berani meminta bantuan anggaran kepada pemda setempat.

Menjawab itu, Eman menyerukan kepada seluruh pemda di Indonesia, jangan mau melayani para hakim tersebut dengan dalih bantuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), dulu Muspida.

“Biarkan hakim itu hidup menyendiri. Jangan bantu mereka (hakim pengadilan, red). Memang begitu profesi seorang hakim, harus siap kesepian. Kalau tidak bisa, jangan jadi hakim,” tegas Eman blak-blakan.
Di Padang, KY menggandeng LBH dan PBHI sebagai mitra pemantauan peradilan di Sumbar. Pada awal pembentukannya tiga tahun lalu, mitra KY di daerah gencar mengawasi jalannya persidangan kasus-kasus besar. Tapi kini, pengawasan tersebut mulai loyo seiring melemahnya dukungan KY terhadap jejaringnya di Padang.

“Kami harapkan KY maksimal mendukung Posko Pemantau Peradilan di Padang secara berkelanjutan. Padahal, kasus-kasus pelanggaran kode etik hakim lebih banyak terjadi di pengadilan-pengadilan di daerah, termasuk di Sumbar ini,” kata Direktur LBH Padang Vino Oktavia secara terpisah.

Suparman tidak menampik hal itu. Karena itu, dia berjanji memperkuat kemitraannya dengan masyarakat sipil di Padang pada tahun ini. “Kami akui ini ikut dipengaruhi semakin kecilnya anggaran KY setiap tahun. Tapi, ini tidak bisa kita jadikan alas an. Namun, setiap ada laporan teman-teman NGO dan masyarakat, pasti kami tindak lanjuti. Apalagi keputusan-keputusan yang kontroversi,” tegas mantan pengacara dan dosen yang berbicara lugas ini.

Selain KY, tampil sebagai pembicara Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono, Ketua ORI Perwakilan Sulawesi Selatan Subhan, Ketua ORI Papua Iwanggin Sabar Olif, Kabiro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman, Kepala BPK Perwakilan Papua Lion Simbolon, Kepala BPKP Papua Ketut Suadnyana Merada.
Selain KemenPAN-RB, BPK dan BPKP, ada kecenderungan anggaran operasional lembaga-lembaga pengawasan seperti KY, ORI dan KIP, dipangkas oleh pemerintah pusat. Tak heran, lembaga-lembaga negara tersebut makin sulit bergerak mengawasi kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Ketiga pilar demokrasi ini seakan tidak rela lembaganya diawasi KY, ORI, KIP dan komisi lainnya. Begitu pula KPK, yang selalu dipreteli wewenangnya oleh DPR dan pemerintah. Setelah MK terpuruk, KPK dan lembaga-lembaga pengawasan produk reformasi ini, tetap eksis menjadi lembaga yang disegani.

“Seperti halnya KY atau KPK, KIP dan ORI tidak berarti tanpa dukungan media dan masyarakat sipil. Karena itu, dalam menunaikan tugas kami, kami menerapkan pola kemitraan. Tidak masalah kami dimusuhi birokrasi yang korup, yang penting kami didukung media dan masyarakat sipil,” kata Ketua Abdulhamid. (***

Sumber : Padang Ekspress

Print