Tolak dan Hapus Hukuman Mati

Ketiga, Memaksimalkan sarana-sarana pengaduaan dan bantuan secara hukum maupun politik bagi Tenaga Kerja di Luar Negeri agar tidak terjebak untuk melakukan tindak pidana yang dapat berujung kepada Hukuman Mati atau mekanisme hukum yang diskriminatif terhadap warga negara asing. Kempat, Meminta pemerintah konsistens terhadap pemahaman bahwa hukuman pidana sebagai sautu bentuk tanggung jawab seseorang untuk dibina…

Presiden Tidak Dapat Lepas Tangan dari Kasus Pembunuhan Munir

upaya pengusutan atas kematiaan Munir hanya menjadi tontonan peradilan yang tidak menyentuh substansi, jauh dari hakekat pengungkapan kasus hukum yang menghadirkan keadilan sejati, sehingga pelaku, otak pembunuhan dan seluruh jaringan kepentingan yang bekerja tak pernah terungkap dan terus menerus menjadi fakta gelap. Akan tetapi seperti kita tahu, tidak hanya pada Kasus Pembunuhan Munir, pada kasus-kasus…

Pernyataan Protes PBHI tentang Pengosongan dan Pemagaran Paksa Pasa Inpres, Padang

Kedua, dalam suasana perayaan Idul Fitri, sekitar pukul 17.00 WIB, para pedagang yang melancarkan protes dengan berdemo untuk menghalangi tindakan pemagaran oleh aparat gabungan. Para pedagang melakukan penghadangan dengan cara tidur dan bersujud di jalan sambil meneriakkan yel-yel Allahu Akbar. Tiba-tiba dari belakang sejumlah personel Satpol PP dan pasukan PHH Dalmas dan petugas pemadam kebakaran…

Petisi Masyarakat Peduli, Pedagang Korban Bencana Pasar Raya Padang

Rehabilitasi-rekonstruksi gedung Pasar Inpres Pasar Raya Padang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hak keperdataan pedagang pada gedung Pasar Inpres berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah Kota Padang dengan pedagang. Proses rehabilitasi-rekonstruksi juga tidak dapat meniadakan hak keperdataan pedagang sebagai korban gempa. Oleh karena itu, agar hak keperdataan maupun hak pedagang sebagai korban gempa tidak dilanggar, maka…

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Cermin Penegakan Hukum di Indonesia

Penyidik sebagai suatu instrumen dalam sistem peradilan pidana, seharusnya lebih bijaksana dalam melihat permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan tingkat kejahatan yang diduga dilakukan oleh si anak. Penanganan permasalahan pencurian senilai Rp. 10.000 yang disamakan dengan pencurian dana nasabah senilai tujuh belas milair rupiah, hanya akan memperkuat ketidak-percayaan dan pesimisme masyarakat atas hukum…

Pemkot Bogor dan Seluruh Muspida melakukan Pembangkangan Hukum

Melakukan Ibadah Keagamaan adalah hak asasi manusia, hak dasar warga, hak konstitusional, yang wajib dipenuhi dan dilindungi pelaksanaannya oleh Negara. Jika ada aparatur dan atau representasi fungsi negara melakukan gugatan atasnya, sama artinya dengan menggugat dan atau melawan kewajibannya sendiri. Peristiwa ini benar-benar merusak akal sehat kita dalam mengelola kehidupan bernegara. Lebih tak mudah diterima…

Pembentukan Detasemen Anti Anarki Potensi Pelanggaran HAM

Kedua, deteksi dini yang lekat dengan aktivitas intelejen, dengan tetap mengindahkan aspek-aspek perundang-undangan serta penghormatan atas Hak Asasi Manusia, merupakan landasan untuk mengambil tindakan kepolisian, dengan kriteria terukur, dalam batas-batas toleransi serta sesuai dengan prosedur tetap kepolisian sebagai penjaga ketertiban sipil sekaligus penegak hukum. Sehingga profesionalisme aparat intelejen dan pemahamannya yang selesai atas aspek hukum,…