Penjebakan Pekerja Seks: Melanggar HAM, Merusak Criminal Justice System, Melanggar Etik Anggota DPR

Pada 26 Januari 2020, Polda Sumatera Barat melakukan penggerebekan terhadap NN bersama Anggota DPR RI Komisi VI, Andre Rosiade. Berbagai Pernyataan Andre Rosiade di berbagai media menyatakan bahwa proses penggerebekan NN dilakukan dengan skema penjebakan yang sengaja direncanakan dan diorganisir serta diaporkan oleh Andre Rosiade. PBHI mencatat kejanggalan atas peristiwa tersebut. Pertama, penjebakan tidak ada…

Jaksa Agung, seharusnya Ambil Langkah Nyata! Bukan Berkomentar Belaka

16 Januari 2020 lalu Jaksa Agung ST Burhanuddin melontarkan pernyataan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Pernyataan ini merujuk pada hasil rekomendasi Panitia Khusus Semanggi I dan II yang dibentuk DPR periode 1999-2004. Atas pernyataan tersebut, Jaksa Agung mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat sipil dan Komnas…

Menyikapi Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

Pemerintah berencana membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN). Pembahasan DKN ini sudah dilakukan pemerintah dan pendirian lembaga ini akan diatur melalui peraturan presiden. Terlebih, pembentukan DKN ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejatinya, pendirian DKN ini merupakan agenda lama yang sudah dibahas sebelum masa pemerintahan Joko Widodo. Koalisi menilai pemerintah harus…

Catatan PBHI atas Kondisi Penegakan HAM di Indonesia 2011

Dipertanggung-jawabkan menjelma menjadi fakta gelap, sementara pelanggaran HAM di berbagai wilayah menunjukkan angka yang terus bertambah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif terkait dengan modus pelanggaran HAM itu sendiri. Sementara itu sejumlah institusi yang langsung maupun tidak memiliki tanggung-jawab fungsionalnya di bidang perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM seperti mengalami kegagapan dalam menerjemahkan peran dan fungsinya. Baik…

MENKUMHAM seharusnya tidak Menghambat Sistem Pemasyarakatan

Menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang diambil salah satunya adalah memastikan sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana…”. Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No 12 Tahun 1995, sudah mengarah pada agar narapidana/warga binaan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk perwujudan dari upaya tersebut adalah pemberian remisi dan pembebasan bersyarat…

Kisah Seorang Buruh Pabrik Rokok

Oleh Esti Nuringdyah Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, sore itu tampak ramai. Puluhan perempuan muda berhamburan keluar pabrik, yang ditemboknya terlukis nama sebuah produk rokok terkenal yang 2004 lalu berpindah tangan ke perusahaan rokok ternama di Inggris. Seperti kebanyakan pabrik rokok, mereka melakukan program kemitraan dengan perusahaan local untuk memproduksi sigaret kretek tangan (SKT)…

Papua Memanas, Negara harus Bertanggung-Jawab

Teologi Fajar Timur. Penempatan kendaraan Baraccuda ini menyebabkan kemacetan transportasi di ruas jalan Abepura-Sentani. Berdasarkan pidato pembukaan yang disampaikan oleh Ketua Panitia KRP III, tujuan dari KRP III ini adalah membahas rumusan alternatif bagi masa depan bangsa Papua. Respon negara melalui aparat keamanan sungguh berlebihan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, berkumpul dan menyiarkan…

Kongres Rakyat Papua III, Diganggu Parade Bersenjata

Dua panser tentara, dengan senjata mesin kaliber 50 tampak berjalan di sekitar lokasi KRP di Abepura. Sejumlah tentara dan pasukan strategis Brimob dengan senjata penuh/lengkap memamerkan kekuatannya. Aksi pasukan polisi dan tentara seperti itu tak hanya bersifat unjuk kekuatan, tapi lebih dari itu dapat diduga bertujuan untuk menakut-nakuti warga yang menghadari Kongres secara damai. Aksi…