Pendekatan Penyelesaian Konflik di Papua Justru Munculkan Masalah Baru

Konflik yang terjadi di Papua menjadi satu persoalan yang bukan hanya menyoal mengenai pembangunan, melainkan juga meliputi sejarah, status politik, marjinalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini dianggap belum mampu menyelesaikan konflik, tetapi justru memunculkan masalah-masalah baru yang membuat konflik di Papua menjadi lebih kompleks. Atas dasar itu, menjadi…

Penyelesaian Kasus Penyerangan PBHI melalui Dewan Pers

[Rabu, 7 April 2021] Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) telah melakukan upaya penyelesaian kasus Penyerangan Media terkait Standing Position PBHI difasilitasi oleh Dewan Pers. Pada kesempatan ini, Dewan Pers mengundang PBHI sebagai Pengadu dan 2 (dua) Media publik yakni Jpnn.com dan viva.co.id sebagai Teradu. Pada pertemuan ini, PBHI diminta untuk menyampaikan detail kronologi…

WARGA KORBAN PENGGUSURAN PAKSA DAN PEMBELA HAM DI TAMANSARI MELAPORKAN KASUS PENYERANGAN KEPADA KOMNAS HAM, KOMNAS PEREMPUAN, KOMPOLNAS DAN LPSK

Senin (22/2) warga korban penggusuran Paksa dan Pembela HAM PBHI Jawa Barat melaporkan kasus penyerangan Tamansari kepada beberapa Lembaga negara yakni Komnasham, komnas perempuan, Kompolnas dan LPSK. Merespon pelaporan dan pengaduan ini, PBHI telah melangsungkan kegiatan Konferensi Pers yang bertujuan untuk menginformasikan media mengenai kronologi kasus yang disampaikan langsung oleh Korban dalam forum tersebut. Pembela…

PBHI : Korban Overdosis Wajib Ditolong

Seringkali pengguna narkotika yang mengalami overdosis narkotika dibiarkan atau ditinggalkan begitu saja, sehingga beberapa harus orang kehilangan nyawa. Pada 10 – 12 November bertempat di Jakarta, Yayasan Karisma bekerjasama dengan Rumah Cemara kemudian mengadakan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan overdosis opioid pada kalangan pengguna narkotika jarum suntik (Penasun), Komunitas Korban Napza, para organisasi masyarakat yang seringkali…

Konsultasi atas Kajian Peraturan Komnas HAM No.5 tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM

Jakarta, 17 September 2020 – PBHI menghadiri Undangan Kegiatan Workshop “Konsultasi Atas Kajian Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) .  Adapun kegiatan Workshop ini dihadiri oleh berbagai lembaga masyarakat sipil dan juga Komnas HAM sebagai narasumber. Dalam presentasinya Komnas…

Membangun Konsolidasi Penerima Bantuan Hukum

Jakarta, 7 September 2020 – PBHI mengadakan pertemuan bersama 18 (delapan belas) kelompok penerima bantuan hukum pada Senin, 7 September 2020 (07/09/20) secara virtual. Hadir dalam pertemuan ini ialah kelompok penerima bantuan hukum khususnya kelompok minoritas dan rentan. Pertemuan ini ditujukan untuk membangun komunikasi dan sharing antar kelompok penerima bantuan hukum. Irwandy dari Indonesia Aids…

“JANGAN KRIMINALISASI BURUH YANG BERJUANG, DEMI HAK ASASI YANG HAKIKI” [Aksi Menolak RUU Cilaka yang Berujung Kriminalisasi yang Mengada-ada]

(9/09) Hari ini, sidang kriminalisasi empat buruh KASBI memasuki agenda sidang pembacaan Duplik. Guna memperjelas kasus Posisi yang ada, berikut dijabarkan kronologi kasus Kriminalisasi Buruh KASBI : Pada 3 Maret 2020, massa aksi Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB-3) KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) yang terdiri atas FSPMI, KASBI dan SPSI melakukan demonstrasi menolak RUU…

Diskusi Terfokus Penyusunan Blue Print Kebijakan Bantuan Hukum Nasional

PBHI bekerjasama dengan Yayasan Tifa menyelenggarakan diskusi terfokus dengan tema “Memperkuat Akses Terhadap Keadilan Melalui Blue Print Kebijakan Bantuan Hukum Nasional”. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dalam penyusunan blue print yang diinisiasi oleh masyarakat sipil untuk mendapatkan berbagai ide, gagasan dan masukan dari multistakeholders. Seperti yang diketahui, sampai saat ini  Pemerintah  belum memiliki arah…

Ijin Pendokumentasian Persidangan: Melanggar HAM dan Prinsip Fair Trial, Menunjukkan Sikap Denial

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan pada 7 Februari 2020 (“SEDirjen Badilum 2/2020”), yang menyatakan bahwa “Pengambilan Foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. PBHI menilai terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta prinsip dasar dalam peradilan…

Konferensi Nasional Bantuan Hukum Sukses Diselenggarakan

PBHI bersama kelompok masyarakat sipil lainnya YLBHI, Federasi APIK, Mappi, LBHM, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta dan ILRC menyelenggarakan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I pada tanggal 20 – 21 Agustus 2019. Penyelenggaraan acara ini didukung penuh oleh BPHN, USAID, Kerajaan Belanda, The Asia Foundation dan IDLO. Konferensi ini diselenggarakan di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur dengan…