Konsultasi atas Kajian Peraturan Komnas HAM No.5 tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM

Jakarta, 17 September 2020 – PBHI menghadiri Undangan Kegiatan Workshop “Konsultasi Atas Kajian Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) .  Adapun kegiatan Workshop ini dihadiri oleh berbagai lembaga masyarakat sipil dan juga Komnas HAM sebagai narasumber. Dalam presentasinya Komnas…

Membangun Konsolidasi Penerima Bantuan Hukum

Jakarta, 7 September 2020 – PBHI mengadakan pertemuan bersama 18 (delapan belas) kelompok penerima bantuan hukum pada Senin, 7 September 2020 (07/09/20) secara virtual. Hadir dalam pertemuan ini ialah kelompok penerima bantuan hukum khususnya kelompok minoritas dan rentan. Pertemuan ini ditujukan untuk membangun komunikasi dan sharing antar kelompok penerima bantuan hukum. Irwandy dari Indonesia Aids…

“JANGAN KRIMINALISASI BURUH YANG BERJUANG, DEMI HAK ASASI YANG HAKIKI” [Aksi Menolak RUU Cilaka yang Berujung Kriminalisasi yang Mengada-ada]

(9/09) Hari ini, sidang kriminalisasi empat buruh KASBI memasuki agenda sidang pembacaan Duplik. Guna memperjelas kasus Posisi yang ada, berikut dijabarkan kronologi kasus Kriminalisasi Buruh KASBI : Pada 3 Maret 2020, massa aksi Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB-3) KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) yang terdiri atas FSPMI, KASBI dan SPSI melakukan demonstrasi menolak RUU…

Diskusi Terfokus Penyusunan Blue Print Kebijakan Bantuan Hukum Nasional

PBHI bekerjasama dengan Yayasan Tifa menyelenggarakan diskusi terfokus dengan tema “Memperkuat Akses Terhadap Keadilan Melalui Blue Print Kebijakan Bantuan Hukum Nasional”. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dalam penyusunan blue print yang diinisiasi oleh masyarakat sipil untuk mendapatkan berbagai ide, gagasan dan masukan dari multistakeholders. Seperti yang diketahui, sampai saat ini  Pemerintah  belum memiliki arah…

Ijin Pendokumentasian Persidangan: Melanggar HAM dan Prinsip Fair Trial, Menunjukkan Sikap Denial

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan pada 7 Februari 2020 (“SEDirjen Badilum 2/2020”), yang menyatakan bahwa “Pengambilan Foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. PBHI menilai terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta prinsip dasar dalam peradilan…