Konsultasi atas Kajian Peraturan Komnas HAM No.5 tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM

Jakarta, 17 September 2020 – PBHI menghadiri Undangan Kegiatan Workshop “Konsultasi Atas Kajian Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) .  Adapun kegiatan Workshop ini dihadiri oleh berbagai lembaga masyarakat sipil dan juga Komnas HAM sebagai narasumber. Dalam presentasinya Komnas…

Membangun Konsolidasi Penerima Bantuan Hukum

Jakarta, 7 September 2020 – PBHI mengadakan pertemuan bersama 18 (delapan belas) kelompok penerima bantuan hukum pada Senin, 7 September 2020 (07/09/20) secara virtual. Hadir dalam pertemuan ini ialah kelompok penerima bantuan hukum khususnya kelompok minoritas dan rentan. Pertemuan ini ditujukan untuk membangun komunikasi dan sharing antar kelompok penerima bantuan hukum. Irwandy dari Indonesia Aids…

“JANGAN KRIMINALISASI BURUH YANG BERJUANG, DEMI HAK ASASI YANG HAKIKI” [Aksi Menolak RUU Cilaka yang Berujung Kriminalisasi yang Mengada-ada]

(9/09) Hari ini, sidang kriminalisasi empat buruh KASBI memasuki agenda sidang pembacaan Duplik. Guna memperjelas kasus Posisi yang ada, berikut dijabarkan kronologi kasus Kriminalisasi Buruh KASBI : Pada 3 Maret 2020, massa aksi Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB-3) KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) yang terdiri atas FSPMI, KASBI dan SPSI melakukan demonstrasi menolak RUU…

Jumlah Aparat Pengadilan yang Positif COVID-19 Meningkat, Komitmen Mahkamah Agung untuk Melindungi Aparat Pengadilan Dipertanyakan

[Rilis Koalisi Pemantau Peradilan] Jumlah Aparat Pengadilan yang Positif COVID-19 Meningkat, Komitmen Mahkamah Agung untuk Melindungi Aparat Pengadilan Dipertanyakan Per Senin 31 Agustus 2020, berdasarkan penelusuran media, kasus aparat pengadilan yang positif COVID-19 terdeteksi sekitar 86 orang yang tersebar di 16 pengadilan di seluruh Indonesia (data terlampir). Respon pengadilan ditemukan masih beragam, misalnya terdapat pengadilan…

Pendampingan Kasus Kriminalisasi Buruh KASBI

“Berdasarkan seluruh Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat yang ada, kami Tim Penasihat Hukum menyimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi; dan Para Terdakwa Bukanlah Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (error in persona) atau ORANG yang melakukan tindak pidana Pengeroyokan.” ungkap Kuasa Hukum dalam Pledoi berjudul “JANGAN KRIMINALISASI BURUH YANG BERJUANG DEMI HAK ASASI…

Yuks Donasi Untuk Kegiatan PBHI

Sebagai organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba, untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PBHI. Masyarakat dapat memberikan dukungan dalam bentuk anggaran dengan cara mengirimkan sejumlah dana yang dapat ditansfer langsung ke rekening PBHI di Bank BCA Nomor Rekening 8780035961 atas nama PBHI Terimakasih atas dukungan donasinya, semoga bermanfaat untuk upaya pembaharuan hukum dan pemajuan hak asasi…

Siaran Pers- KEPOLISIAN HARUS BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEMATIAN HENDRI ALFREET BAKARI

Meninggalnya Hendri Alfreet Bakari alias Otong di Polresta Barelang menambah deretan panjang bukti adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum selama proses hukum di tingkat awal penyelidikan, tergambarkan dengan jelas lewat tanda-tanda fisik berupa lebam di tubuhnya dan wajah korban yang dibungkus plastik, dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Praktik penyiksaan ini bukan hanya sekali…

Rilis Koalisi Pemantau Peradilan Tuntaskan Kasus Korupsi Nurhadi! -Mahkamah Agung harus mendukung dan kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan KPK-

Setelah menjadi buronan berbulan-bulan, akhirnya mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, Nurhadi ditangkap KPK. Penangkapan ini tentu saja tidak hanya penting bagi penegakan hukum, lebih dari itu, penengakapan ini harus menjadi pintu masuk dalam melakukan upaya bersih-bersih di tubuh peradilan. KPK pun sudah memulai memproses pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus suap yang melibatkan Nurhadi. Salah satunya,…

Kemenkes: Kembali Fokus Urus Kesehatan, Lupakan Cuitan!

Telah beredar surat Kementerian Kesehatan RI tertanggal 3 Agustus 2020 perihal surat peringatan yang ditujukan kepada pemilik akun twitter @aqfiazfan. Dalam surat yang ditanda tangani Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat ini Kementerian Kesehatan “menilai unggahan tersebut, memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3)…

Pembahasan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Harus Terbuka Kepada Publik dan Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menyampaikan kepada publik akan melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Menurut Menko Polhukam, rancangan Pepres tersebut sudah selesai dan sudah diserahkan ke DPR. Mengacu pada UU No.5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memang pengesahan perpres membutuhkan pertimbangan DPR. Penting untuk diingat…