Meningkatkan Peluang Organisasi Bantuan Hukum Mengakses Dana Hibah Pemerintah Daerah

Kamis (18/6) sampai Jumat (19/6) PBHI didukung oleh Yayasan Tifa menyelenggarakan diskusi terfokus “Meningkatkan Peluang OBH Mengakses Dana Hibah Pemda”. Saat ini PBHI sedang menyusun buku panduan mengakses dana hibah Pemda bagi OBH. Tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang untuk mengakses dana hibah dalam mendukung pemberian bantuan hukum serta mendapat masukan dari para peserta…

Meningkatkan Peluang Organisasi Bantuan Hukum Mengakses Dana Hibah Pemerintah Daerah

Kamis (18/6) sampai Jumat (19/6) PBHI didukung oleh Yayasan Tifa menyelenggarakan diskusi terfokus "Meningkatkan Peluang OBH Mengakses Dana Hibah Pemda". Saat ini PBHI sedang menyusun buku panduan mengakses dana hibah Pemda bagi OBH. Tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang untuk mengakses dana hibah dalam mendukung pemberian bantuan hukum serta mendapat masukan dari para peserta…

Kasus Perceraian

Pertanyaan : Bahwa saya dan suami beragama Islam, namun sudah hampir 1 tahun Suami meninggalkan saya tanpa kabar apapun. Saya dan suami menikah di Semarang, namun saat ini saya sudah kurang lebih 1 tahun tinggal di Jakarta karena bekerja. Lantas, apakah saya dapat mengajukan perceraian di Jakarta? Jawaban : Bahwa ketentuan terkait Perkawinan diatur dalam…

Pemutusan Hubungan Kerja

PERTANYAAN : Saya bekerja sebagai Kurir di sebuah Perusahaan Ekspedisi Pengiriman Barang dan sudah bekerja selama 5 tahun. Namun setiap tahun saya selalu mendapatkan kontrak baru, Apakah saya dapat dianggap sebagai Pegawai Tetap? JAWABAN : Dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal istilah Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja untuk Waktu…

Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia

Pemberlakuaan pendekatan pemidanaan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan memberikan kewenangan yang besar bagi Negara dengan ketentuan yang sangat multi tafsir, telah banyak dan/atau setidaknya berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Melalui kewenangan dan kebijakan penyelesaiaan permasalahan narkotika, deretan korban salah tangkap, rekayasa kasus, penggunaan kekerasan, korupsi di peradilan, stigmatisasi oleh…

Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia

Sejak dikeluarkannya UU No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberikan sanksi pidana kepada pengguna narkotika. Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkotika terus meningkat sampai dikeluarkannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pemberian sanksi pidana kepada pengguna narkotika tidak membawa dampak menurunnya angka perdagangan gelap narkotika, malah justru menimbulkan permasalahan baru. Karena…

Membongkar Kebijakan Narkoba

Pemberlakuaan pendekatan pemidanaan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan memberikan kewenangan yang besar bagi Negara dengan ketentuan yang sangat multi tafsir, telah banyak dan/atau setidaknya berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Melalui kewenangan dan kebijakan penyelesaiaan permasalahan narkotika, deretan korban salah tangkap, rekayasa kasus, penggunaan kekerasan, korupsi di peradilan, stigmatisasi oleh…

DPR harus Menunda Pembahasan berbagai RUU hingga Darurat Kesehatan Berakhir

Sejak 31 Maret 2019, Presiden Jokowi sudah menetapkan situasi epidemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) status darurat kesehatan atau kejadian yang bersifat luar biasa yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Dengan demikian, status ini berlaku bagi seluruh warga negara, tidak terkecuali bagi seluruh anggota DPR 2019-2024. Sayangnya, meski saat…

Kumham tak bisa Sendiri Hadapi Covid-19, Sistem Peradilan Pidana harus Terpadu

Koalisi mencatat beberapa solusi mengenai masalah penahanan di tengah kondisi pandemi. Selain itu, masalah penahanan dalam perubahan KUHAP ke depan, perlu memastikan adanya mekanisme kontrol dan pengawasan yang lebih ketat dan detail terkait penahanan, hal ini bisa dimulai dengan mamasukkan sistem hakim pemeriksaan pendahuluan (judicial scrutiny) dalam Rancangan KUHAP. Selasa (24/3), Menteri Hukum dan HAM…

Prioritas Rapid Test Covid-19 untuk Anggota DPR beserta Keluarga: Melanggar Hak atas Kesehatan, Bertentangan dengan Prinsip Kesetaraan, dan Diskriminatif

Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi virus Covid-19 sebagai bencana nasional per Sabtu 14 Maret 2020 oleh Presiden melalui Kepala BNPB. Sampai 24 Maret 2020 tercatat ada 686 kasus positif, 55 korban meninggal dan 30 orang yang dinyatakan sembuh. Di tengah kondisi darurat pendemi ini, berbagai pemberitaan muncul tentang sulitnya masyarakat umum mengakses rujukan/rekomendasi pemeriksaan virus Covid-19,…